Padang – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi menghadiri langsung Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada Pilkada Serentak Nasional yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Sumbar, Senin (23/09/2024) di Pangeran Beach Hotel Padang.

Pada rapat tersebut berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan oleh masing-masing calon menetapkan Pasangan Calon Mahyeldi-Vasko Ruseimy nomor urut 1 dan Paslon Epyardi-Ekos mendapat nomor urut 2.

Sebelumnya, Minggu (22/09/2024), KPU Sumbar telah menetapkan dua pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2024. Mereka adalah pasangan Mahyeldi-Vasko Ruseimy dan pasangan Epyardi Asda-Ekos Albar.

"Ditetapkan nomor urut pasangan calon, nomor 1 untuk calon Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan calon Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy. Nomor urut 2, calon Gubernur Sumbar, Epyardi Asda dan calon Wakil Gubernur Sumbar, Ekos Albar," kata Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen.

Surya menambahkan, keputusan ini ditetapkan dalam Keputusan KPU Sumbar tentang penetapan nomor urut pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumatera Barat.

“Besok, Selasa, 24 September, maka dilakukan kampanye damai Pilkada Bermartabat tingkat Provinsi Sumbar di halaman Mapolda Sumbar,” ungkapnya

Kepada kedua pasangan calon, terkhusus kepada kedua calon gubernur yang masih memasuki masa cuti sebagai Gubernur Sumbar (Mahyeldi) dan Bupati Solok (Epyardi), maka terhitung sejak ditetapkan sebagai calon gubernur Sumbar, dilarang memakai fasilitas negara yang selama ini digunakan dalam bertugas.

Rapat pleno juga dihadiri Ketua dan anggota Bawaslu Sumbar, Forkopimda, Pimpinan Parpol Pengusung dan Pendukung, Perwakilan sejumlah kampus, BEM dan Organisasi Masyarakat lainnya. 

Sementara itu, Kadivyankumham, Ruliana mengatakan bahwa Seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat mendukung penuh kegiatan ini dan berharap agar jajarannya berperan aktif dan menunjukkan sikap netral.

“Saya mewakili Bapak Kakanwil menginginkan agar seluruh jajaran Kemenkumham Sumbar berperan aktif dalam menyukseskan pilkada yang akan dilaksanakan beberapa waktu mendatang, dan jagalah netralitas kita sebagai Aparatur Sipil Negara,” tegasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Sub-Bagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Indra Ismanto menghadiri kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/ 2024 M di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Jum’at (20/09/2024).

Seluruh Forkopimda Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran ASN se-Provinsi Sumatera Barat baik pada Instansi Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal sangat antusias dan sangat serius mendengar tausiyah yang disampaikan oleh penceramah yaitu Ristawardi Dt. Marajo Batungkek Ameh.

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa sifat-sifat dari Rasullah SAW patut dijadikan contoh dan pedoman.

“Masing-masing diri kita seharusnya dapat melaksanakan apa-apa yang menjadi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, diantaranya sifat bijaksana, pemurah, dan pemaaf”, ungkapnya

Gubernur juga menyampaikan penamaan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi didasari atas salah satu nama tokoh Islam yang berada di Arab Saudi.

Masjid tersebut menjadi simbol bagi masyarakat Sumatera Barat sesuai falsafah Minangkabau yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Pada kesempatan ini, Gubernur menghimbau agar seluruh ASN bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Berhubung kita memasuki Pemilihan Kepala Daerah, saya menghimbau kepada seluruh ASN di Provinsi Sumatera Barat ini berperan aktif dan bersikap netral,” tegasnya

Ia meminta ASN berupaya bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melayani hak-hak masyarakat serta hak-hak para pemilih nantinya.

“Dan seluruh ASN agar bekerja dengan sebaik-baiknya agar tidak berurusan dengan masalah hukum yang berdampak buruk bagi kemaslahatan kita dan pekerjaan kita. Bekerjalah dengan mengedepankan untuk masyarakat,” terangnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Bertempat diruang rapat Tuanku Imam Bonjol KantoR Wilayah Kemenkterian Hukum dan HAM Sumatera Barat pada hari Jumat, 20 September 2024, Bidang HAM menyelenggarakan rapat Persiapan Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Analisis Strategi Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi diddampingi oleh Kepala Bidang HAM, Dewi Nofiyenti beserta jajarannya. Tim Humas dan IT dari Subbagian Humas, RB dan TI juga hadir guna untuk pemantapan pelaksanaan Diskusi nanti yang akan disiarkan langsung melalui Kanal Youtube dan Zoom Meeting.

Pendah mengatakan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang HAM ini tentu diharapkan membawa manfaat nantinya. Dalam segi konsep dan penampilan nantinya, Kadiv Yankumham tersebut cukup percaya diri dengan usaha yang dilakukan oleh Tim Pelaksana beserta narasumber yang sudah tentu sangat menguasai materinya.

Namun demikian, tak lupa Pendah meminta untuk panitia yang bertugas tetap bertanggungjawab dengan tugas masing-masing.

“Pelaksanaan kegiatan ini akan di saksikan oleh banyak orang, dari pusat dan dari wilayah, semoga teman-teman dapat mempersiapkan dengan baik kegiatan kita ini. Dan untuk gladi resik saya harap semua ikut hadir”. Jelas Kadiv Yankumham, Ruliana Pendah Harsiwi.

Adapun kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Analisis Strategi Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 September mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan diseluruh Kantor Wilayah dan akan dinilai langsung oleh Panitia pusat dari Badan Strategi Kebijakan (BSK). (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Novianto Sulastono didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi beserta jajaran mengikuti kegiatan sosialisasi Petunjuk Pengisian Survei Budaya Kerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara virtual di Aula Pengayoman Kantor Wilayah, Jum’at (20/09/2024).

Dalam sambutannya, Ketua Tim Pokja 2 pada Bagian Pengembangan Karir SDM, Yan Faldi mengatakan membangun budaya kerja aparatur sipil negara itu memerlukan usaha dan upaya yang secara terus menerus. Bukan hanya sekedar sosialisasi, internalisasi, dan nilai dasar, namun diperlukan juga untuk penanaman budaya kerja itu pada setiap pegawai.

Oleh karenanya, sebagai suatu wujud pemantauan dan evaluasi dari budaya kerja berkesinambungan Kementerian PAN-RB ini mengadakan soal Survei Budaya Kerja ASN yang rencananya akan diadakan pada tanggal 22 hingga 28 September 2024 mendatang.

Ia menjelaskan bahwa survei tersebut ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama Survei Indeks Berakhlak dan Survei Employee Engagement.

“Dalam pelaksanaan survei ini nantinya akan menggambarkan aktivitas dari penerapan budaya kerja berakhlak yang sehari-hari Bapak, Ibu lakukan di kantor,” terangnya

Survei ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya kerja sebagai bentuk implementasi berakhlak sehingga dapat mengetahui keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi. Kemudian juga mengetahui sejauh mana tingkat keterikatan pegawai untuk berkomitmen sebagai ASN.

Ia membeberkan bahwa penilaian Survei Budaya Kerja ASN pada tahun 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM memperoleh nilai 58,9% yaitu dengan kategori B atau cukup sehat.

Namun penilaian yang diperoleh tersebut perlu ditingkatkan lagi sesuai yang diharapkan oleh Bapak Sekretaris Jenderal.

Ia mengajak kepada para pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyamakan persepsi serta pemahaman tentang bagaimana mekanisme atau tata cara untuk melakukan pengisian survei budaya kerja ASN berakhlak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selaku narasumber pada kegiatan ini, analis kebijakan pada Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Fajrianita Dewi menyampaikan pentingnya survei ini sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi budaya kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan peningkatan budaya kerja ASN di Kemenkumham.

“Survei ini tidak hanya sekadar pengumpulan data, tetapi juga sebagai refleksi dari komitmen ASN untuk menciptakan budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan melayani. Evaluasi yang dilakukan akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.” ujarnya

Hal ini berdasarkan kebijakan dan juga arahan dari Presiden Joko Widodo, akan pencapaian tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu birokrasi lincah dan cepat.

“Birokrasi itu ke depan itu harus berdampak, dan bukan hanya itu, bukan kita saja, itu jadi harus lincah dan cepat,” katanya mengutip arahan dari Presiden Joko Widodo

Secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumbar, Amrizal mendukung upaya penilaian budaya kerja Kementerian Hukum dan HAM.

“Melalui Pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat memberi dampak terhadap peningkatan kinerja di jajaran Kanwil Kemenkumham terkhususnya di wilayah Sumatera Barat,” ujarnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)