Padanag - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM yakni Konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Pasukuan Tanjung Nagari Manggopoh dengan PT AMP Plantation dilaksanakan di ruang rapat Tuanku Imam Bonjol Kanwil Kemenkumham Sumbar, Selasa, (17/9).

Rapat  digelar sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Direktorat Jenderal HAM tanggal 16 Mei 2024 tentang Pengaduan an Ninik Mamak Tanjung Manggopoh perihal laporan permasalahan Hak Guna Usaha No 11 atas nama PT AMP Plantation.

Perlu diketahui dugaan pelanggaran HAM yang dibahas pada rapat tersebut terkait laporan Syaiful Anwar Dt Majo Sati sebagai salah satu Ninik Mamak Tanjung Manggopoh (pelapor) terkait Permasalahan Hak Guna Usaha nomor 11 atas nama PT Agro Masang Perkasa (PT AMP) Plantation. Ketika itu pelapor memuat perjanjian atau kesepakatan dengan pihak PT AMP Plantation beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tentang usaha perkebunan kelapa sawit. 

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumbar, Dewi Nofiyenti mengkonfirmasi langsung kepada 3 (tiga) pihak terkait sejauah mana perkembangan dan usaha penyelesaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak. Dimulai dari penjelasan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Ninik Mamak Tanjung Manggopoh (pelapor) dan Perwakilan PT Agro Masang Perkasa (PT AMP) Plantation.

"Sebagaimana dimuat dalam Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah dalam menangani dugaan Pelanggaran HAM melaksanakan tugas menerima pengaduan, mengidentifikasi dugaan Pelanggaran HAM, memeriksa kelengkapan berkas administrasi pengaduan, memeriksa substansi dugaan Pelanggaran HAM, menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan pelanggaran HAM dalam bentuk kesepakatan damai, menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan pelanggaran HAM dalam bentuk Rekomendasi, memantau pelaksanaan Rekomendasi di tingkat wilayah, menyampaikan dan melaporkan hasil penanganan kepada Direktur Jenderal HAM," Jelas Dewi kepada seluruh peserta rapat yang hadir.

​Sengketa tahah ulayat yang seharusnya dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah setempat masih dirasa belum cukup penyelesaiannya oleh Pelapor dari Niniak Mamak Tanjung Manggopoh. Dalam rapat koordinasi itupun kedua belah pihak juga saling mempertahankan argumennya. Bahkan Niniak Mamak Tanjung Manggopoh merasa dirugikan hingga Triliunan Rupiah sempat meminta kompensasi dan 6 alternatif lainnya untuk solusi konflik ini.

Dewi Nofienti selaku Kabid HAM juga mempertegas bahwa jika tidak adanya penyelesaian oleh Pemerintah Daerah Kab. Agam, ini akan berimbas pada tidak terwujudnya Kab/Kota Peduli HAM pada daerah tersebut yang mana sertifikat Kab/Kota Peduli HAM diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Presiden RI. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat secara langsung dilakukan oleh Penyuluh hukum di kawasan GOR H.Agus Salim Padang, Kamis (12/09/2024).

Tim yang turun kelokasi terdiri dari Mainofri, Yunifar, Marisa (Penyuluh Hukum Madya), Cece Ernaz dan Arif Endra Susilo (Penyuluh Hukum Muda). Tim memberikan informasi penyuluhan terkait Bantuan Hukum, Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, layanan pembuatan paspor dan layanan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat lainnya.

Menurut ketua Tim kegiatan, Mainofri, kegiatan ini dilakukan di seputaran GOR dengan cara membagikan beberapa leaflet informasi hukum dan peraturan perundang-undangan juga layanan Kanwil Kumham Sumbar yang bertujuan menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Padang, 11 September 2024 — Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Ibu Yuni Daru Winarsih, S.H., M.Hum, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat di Padang. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kemenkumham dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia di wilayah Sumatera Barat.

Ibu Yuni Daru Winarsih disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, Bapak Amrizal, S.H., M.H. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis terkait penanganan perkara hukum yang melibatkan masyarakat, pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan, serta kerja sama dalam pengembangan program rehabilitasi bagi narapidana.

“Kami berharap sinergi ini dapat semakin meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Sumatera Barat, terutama dalam menangani isu-isu yang kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas sektor,” ungkap Ibu Yuni Daru Winarsih dalam pernyataannya.

Sementara itu, Bapak Amrizal menyatakan bahwa Kemenkumham Sumatera Barat siap berkolaborasi penuh dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. “Kerja sama ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sekaligus memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antar instansi penegak hukum di Sumatera Barat demi menciptakan iklim hukum yang lebih baik.

Bukittinggi – Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi mengatakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran atas bagian anggaran yang dikuasainya.

“RKA-K/L ini adalah bentuk perencanaan dan penganggaran kita dalam satu tahun yang pembiayaannya terukur dan berorientasi pada hasil (outcome), untuk itu saya tekankan penyusunan anggaran ini semakin baik,” ujarnya pada saat membuka kegiatan Supervisi Tindak Lanjut Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran 2025 di Santika Hotel Bukittinggi, Rabu (11/09/2024).

Ia mengajak Kepala satuan kerja beserta seluruh operator RKA-K/L satuan kerja untuk selalu melakukan penertiban administrasi terkhususnya dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan anggaran.

“Apabila kita gagal merencanakan, maka sama saja kita merencanakan kegagalan. Saya benar-benar menghindari hal itu,” tegasnya

Ia menambahkan, rencana kerja dan anggaran yang disusun harus mengedepankan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Penyusunan ini harus efektif, efisien, dan akuntabel sehingga setiap rencana kerja dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya

Ia berharap, seluruh satuan kerja memperhatikan kesesuaian pagu dan postur anggaran yang sudah ditetapkan yang kemudian RKA-K/L dan dokumen data dukung yang dihasilkan nantinya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada serta mampu mendeteksi tingkat kesalahan dalam penyusunan anggaran dan menghindari terjadinya revisi anggaran yang berulang – ulang sehingga penyusunan anggaran dilingkungan Kemenkumham Sumbar menjadi lebih baik dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja Kemenkumham.

Sementara itu, Kepala Bagian Program dan Humas, Rugun Tresia Oktavianti Pakpahan dalam laporannya menyampaikan bahwa Penyusunan pagu anggaran merupakan langkah awal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan negara.

Namun, proses penyusunan pagu anggaran seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kompleksitas program dan kegiatan, keterbatasan data, serta perubahan kebijakan.

“Dalam kegiatan ini, Tim Supervisi dari Unit Eselon I akan melakukan review terhadap dokumen perencanaan anggaran, wawancara dengan pejabat terkait, dan melakukan verifikasi data,” katanya.

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi. (Humas Kemenkumham Sumbar)