Padang – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Ramelan Suprihadi berpesan agar segera menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Penyiapan dokumen tersebut untuk mempersiapkan pemeriksanaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal terhadap pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang ada di seluruh satuan kerja terutama terhadap 13 satuan kerja yang secara hasil analisis objek pemanfaatan BMN nya kurang maksimal.

“Yang perlu kita cermati bersama, tentang pemanfaatan BMN yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ejen dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Saya berpesan kepada teman-teman yang terutama yang 13 Satkar tadi, untuk bersiap-siap menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan”. Katanya dalam memberikan arahan terkait Reviu Atas Pemanfaatan BMN Tahun Anggaran 2020 hingga Semester I 2022 Dalam Rangka Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan BPK di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat secara virtual, Kamis (25/07/2024).

Menurutnya, hasil analisis objek pemanfaatan BMN yang kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu persyaratan kurang lengkap, belum memiliki izin dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sehingga tidak ada analisa harganya.

“Jadi pada saat itu mereka menentukan itu dasarnya apa terhadap sewa yang diberlakukan kepada penggunaan BMN yang dilaksanakan tersebut, sebagian banyak digunakan untuk kantin, kebanyakan kantin seperti itu”. Jelasnya

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan BMN dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai pengelolaan BMN berujung pada tindak pidana sehingga hal tersebut tidak bisa diabaikan.

“Pengelolaan BMN kita ini bukan tidak mungkin dan pernah terjadi berujung kepada pidana juga. Jadi tidak bisa juga kita abaikan tentang pemanfaatan BMN ini”. Ujarnya

Ia menegaskan aset BMN yang telah didapatkan harus jelas dokumennya termasuk aset yang didapatkan dengan hibah dari pihak luar dan bagaimana perjanjiannya dengan pemberi hibah itu.

“Kita kadang-kadang kan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang, dari siapapun dari pihak lain, berupa bangunan atau berupa apalah. Ya kita senang ada pihak lain yang membantu untuk memberikan sarana kepada kita, tapi sekali lagi karena itu dibangun di atas tanah negara, dibangun di atas yang dimiliki oleh negara yang punya aturan-aturan bagaimana proses kepemilikannya itu, sehingga kita harus mampu menjelaskan semuanya itu”. Terangnya

Ia mengajak seluruh satuan kerja agar mewaspadai dan cermati akan pemeriksaan ini untuk meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan tambahan.

“Karena perlu kita hindari bahwa ada penambahan-penambahan masalah yang tadinya diratanya cuma Rp.500 ribu pengembaliannya, tapi setelah dilakukan pendalaman ternyata harusnya lebih banyak. Nah itu yang perlu kita hindari”. Sambungnya

Disisi lain, Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi mengatakan pemanfaatan BMN harus segera diproses terkhususnya satker yang memiliki aset biologis.

“Jangan dari tahun ke tahun datanya itu-itu saja, jadi seakan-akan kita bermain di dalam lumpur terus”. Tegasnya

Ia menginginkan seluruh satuan kerja untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pemanfaatan BMN.

“Kita harus mengejar dan menyelesaikannya, apakah didahului dengan meminta izin terlebih dahulu ke unit utama ataukah bisa dilakukan secara teknis. Silahkan ditindaklanjuti, yang penting selesai”. Ujarnya

Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Sub-Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Vina Syafrudin tersebut turut dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja dan Operator BMN. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Kamis tanggal 25 Juli 2024, dilaksanakan FGD Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.

Dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dan menjaga identitas budaya daerah sebagai kekayaan bangsa perlu adanya upaya untuk memajukan kebudayaan di daerah, melestarikan dan mengelola cagar budaya serta museum, dan untuk mengutakan peran serta masyarakat dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai adat dan budaya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah ini.

Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Febriandi, selaku Kepala Bidang Hukum, Yeni Nel Ikhwan selaku Kasubbid FPPHD/ Perancang Ahli Madya dan Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda beserta anggota tim yaitu Eko Hariyanto, Boby Musliadi, Febtrina Sari, Vico Novindo, Niko Hary Manggala selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dari DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dihadiri langsung oleh Ketua DPRD, Ketua Bapemperda dan Anggota DPRD, beserta Sekretariat. Dari OPD terkait yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Hukum dan OPD Terkait lainnya dan Pemuka Adat di Kabupaten Kepuluan Mentawai. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly beserta Menteri terkait secara resmi membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/07/2024).

Dalam peluncuran golden visa tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Amrizal.

Menurut orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa Golden Visa tidak diberikan kepada sembarang orang asing, melainkan hanya diberikan kepada warga negara asing (WNA) yang berkualitas.

“Kita luncurkan Golden Visa untuk memberikan untuk memberikan kemudahan kepada warga negara asing dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia, sehingga menarik lebih banyak good quality travellers untuk invest while stay dan productive while stay. INGAT, hanya untuk good travellers”. Ucap Jokowi

Jokowi berpesan kepada Ditjen Imigrasi untuk benar-benar selektif dalam memberikan golden visa kepada WNA.

“Jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional”. Lanjutnya

Ia juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk segera mensosialisasikan golden visa secara masif lewat berbagai kanal agar fasilitas tersebut dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh para warga asing yang berkualitas.

“Saya juga berharap para duta besar negara-negara sahabat dapat menyampaikan informasi kebijakan ini ke masyarakat di negara masing-masing untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perekat persahabatan antar negara”. Sambungnya

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan, pada perspektif domestik, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar sebagai sebuah negara. Beberapa potensi utama diantaranya adalah sumber daya alam yang melimpah, budaya yang beragam, lokasi yang strategis, pertumbuhan ekonomi dan populasi generasi muda. Selain itu, Indonesia memiliki industri parawisata yang berkembang, ukuran pasar yang relatif besar dan potensi pengembangan energi terbarukan.

Menurut Yasonna, faktor-faktor tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia untuk mengeksplor lebih jauh potensi dan peluang yang dimiliki Indonesia. Merujuk perspektif World Trade Organization, Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara maju.

“Hal ini membuktikan komitmen seluruh elemen negara yang senantiasa memiliki visi dan misi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang hebat dan disegani dalam pergaulan dunia”. Katanya

Ia menjelaskan, Golden Visa merupakan suatu kebijakan adaptif dan responsif dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai jawaban dari inovasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan dan fasilitas kepada warga negara asing untuk berada dan tinggal di Indonesia.

“Melalui kebijakan Golden Visa semakin mempertegas posisi strategis Indonesia di mata internasional”. Sambungnya

Pada kesempatan tersebut, Yasonna mengungkapkan apresiasinya kepada Bapak Presiden karena telah memberikan arahan, dukungan, serta dorongan untuk senantiasa melakukan pembenahan serta terus meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan dunia internasional.

“Berbagai terobosan di bidang keimigrasian yang berdampak positif terhadap eksistensi Indonesia di mata dunia tentunya tidak lepas dari harahan dan dukungan penuh dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, kami harapkan dapat mensukseskan implementasi kebijakan Golden Visa”. Ujarnya

Peluncuran golden visa ditutup dengan pemberian golden visa secara langsung oleh Presiden Jokowi kepada Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong.

Menurut informasi yang didapat, golden visa diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 184 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 yang berisikan bahwa golden visa adalah pengelompokkan dari visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali untuk janga waktu tertentu.

Pemberian Golden Visa kepada investor dan orang penting, dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan masuknya investasi asing ke Indonesia. Pemegang Golden Visa akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya.

Manfaat eksklusif dari Golden Visa, antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Skema Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk di berbagai instrumen, baik itu pada investment funds, obligasi pemerintah, saham perusahaan, maupun properti.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal menyampaikan dukungan penuh atas program golden visa yang telah diluncurkan. Hal tersebut guna meningkatkan perekonomian di Indonesia terkhususnya wilayah Sumatera Barat melalui sektor kepariwisataan dan investasi asing.

“Saya beserta jajaran mendukung penuh program golden visa ini, semoga dapat meningkatkan ekonomi pada sektor pariwisata dan investasi terkhusus di Sumatera Barat”. Ujarnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kepala Divisi Administrasi Ramelan Suprihadi memimpin rapat internal bersama Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta seluruh pegawai pada Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Bung Hatta, Kamis (25/7/24). Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi dan Kepala Bagian Program Humas, Rugun Pakpahan turut mendampingi Kadivmin dalam evaluasi kinerja pada keempat Subbidang pada Divisi Administrasi.

Kabag Umum selaku moderator menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya rapat Divisi Administrasi ini adalah sebagai wadah untuk menyampaikan informasi-informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan Divisi Administrasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Subbagian pada Divisi Administrasi agar diketahui Kepala Divisi Administrasi dan Pejabat Struktural maupun JFT dan JFU untuk kemudian dapat dievaluasi sesuai rencana secara bersama-sama.

Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Vina Syafrudin diberi kesempatan pertama kali untuk menyampaikan seluruh capaian kinerja pada subbagiannya. Seterusnya, diberikan juga keempatan kepada pegawai pada bagian tersebut untuk menyampaikan keluhan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas yang kemudian langsung direspon oleh Pimpinan untuk mencari solusi permasalahan tersebut.

Disusul dengan laporan kinerja Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Subbagian Humas, RB dan TI dan diakhiri oleh Subbagian Program dan Pelaporan oleh masing-masing Kepala Subbagiannya. Tak hanya itu, pegawai dari Subbagian lain juga bisa memberikan masukan satu sama lain terhadap kinerja pada subbagian yang menyampaikan laporannya.

Kadivmin menanggapi langung seluruh laporan dari Subbagian dengan memberikan arahan dan solusi dari tiap-tiap masalah.

"Inventarisir permasalahan, upaya yang sudah di lakukan, apa yang menjadi hambatan dan tentukan target prioritas apa yang harus segera dilaksanakan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan teratur dan terkonsep dengan baik". Ujar kadivmin.

Ia meminta untuk tiap sub merancang suatu sistem atau mekanisme yang dapat mengetahui bagaimana progres capaian kinerja berdasarkan laporan-laporan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap divisi, sehingga nantinya di dapatkan pola pengukuran kinerja masing-masing pegawai yang sesuai dengan beban kinerjanya dan kelas jabatan.

Selanjutnya, juga ia juga menyarankan agar dibuatkan jadwal kegiatan pimpinan yang menggambarkan sistem pengendalian pimpinan karena keterlibatan pimpinan sangat diperlukan khususnya pada program kegiatan yang bersifat nasional. Perbanyak publikasi tentang keterlibatan pimpinan dalam pengendalian tugas dan fungsi Kantor Wilayah khususnya pada pelaksanaan program nasional.

Kepala Divisi Administrasi menyampaikan bahwa Divisi Administrasi merupakan bagian fasilitiatif yang memberikan dukungan manajemen kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar. Karenanya, beliau berharap dukungan seluruh Pejabat Struktural juga seluruh jajaran pada Divisi Administrasi kepada Pimpinan Tinggi secara keseluruhan, baik dalam hal fasilitatif serta dalam memberikan layanan kepada Divisi lain dengan ketentuan yang sudah ada.

Kadivmin juga menginstruksikan kepada seluruh subbagian untuk tetap berkoordinasi satu sama lain terutama kepada satuan kerja di daerah mengingat Divisi Adminsitrasi Kanwil Kemenkumham merupakan  pembina  bagi seluruh satker.

“Poin yang dihasilkan pada rapat, hendaknya tidak hanya menjadi wacana saja tapi harus dikerjakan agar pada pembahasan rapat berikutnya tidak hanya membahas kesalahan yang sama". Tutup Kadivmin. (Humas Kemenkumham Sumbar)