Padang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Amrizal meminta kepada 15 taruna Politeknik Keimigrasian (Poltekim) untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi selama terjun di UPT. Ia berpandangan, kesempatan ini perlu dimanfaatkan untuk mempertajam keilmuan.

Rencananya, mereka akan melaksanakan Latihan Kerja Bhumipura (Latjapura) Tahun Akademik 2024 di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian yang ada di Sumatera Barat.

Menurutnya, ada 3 (tiga) hal yang wajib dimiliki Taruna, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Selain itu, Ia juga mengungkapkan bahwa tidak selamanya teori yang diterima di bangku kuliah akan sama dengan kondisi di lapangan. Menurutnya tantangan di lapangan begitu berat. Diperlukan integritas yang tinggi agar dapat melalui itu semua.

“Pergunakan momen ini sebaik-baiknya dengan menambah ilmu dan pengalaman dari para senior di UPT. Karena Apa yang didapatkan di bangku kuliah tidak selalu sama dengan yang ditemukan di lapangan kerja”. Katanya, Jum’at (21/06/2024).

Arahan yang dilangsungkan di Ruang Rapat Bung Hatta tersebut, Ia menginginkan agar masing-masing taruna menunjukkan pelayanan keimigrasian yang semaksimal mungkin dan semoga proses pembelajaran praktek ini bermanfaat bagi kalian, organisasi, dan kantor wilayah.

"Mulai masa pendidikan hingga masa karir nanti harus dijaga hal-hal positif sebagai legacy”. Sambungnya

Pada kesempatan ini, Ia juga menegaskan agar tetap menjaga jiwa korsa dan jaga almamater organisasi.

“Kepada adik-adik taruna, saya meminta untuk tetap menjaga jiwa korsa sebagai bentuk solidaritas dan juga jaga nama baik almamater organisasi dimanapun kalian berada”. Tegasnya

Ia juga menekankan bahwa taruna/i adalah para tunas pengayoman dan calon penerus pemimpin.

Dalam kegiatan tersebut tampak hadir Kepala Bidang Inteldakim Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Bambang Tri Cahyono dan Kepala Sub-Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Tembang Putra Prabu. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Ramelan Suprihadi memimpin langsung rapat internal pada Divisi tersebut yang dihadiri oleh Pejabat Administrator dan Pengawas serta perwakilan JFU/ JFT dimasing-masing Sub-Bagian bertempat di Ruang Rapat Bung Hatta Kantor Wilayah, Jum’at (21/06/2024).

Agenda rapat kali ini yaitu membahas evaluasi terhadap capaian kinerja yang akan dilaksanakan tanggal 3 hingga 4 Juli mendatang yang rencananya akan melibatkan seluruh Kepala Satuan Kerja se-Sumatera Barat yang akan memaparkan 1 kategori kinerja yang telah dicapai dan dievaluasi oleh para pimpinan tinggi.

“Para Pimpinan Tinggi akan mengevaluasi terhadap kinerja seluruh satker, dimana hal ini bisa menjadi cerminan terhadap progress kinerja B06 dan mempersiapkan pada tarja B09 nantinya”. Katanya

Selain itu, diwaktu yang sama juga akan dicanangkan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Dalam mengantisipasi terhadap maraknya kasus saat ini, Ia akan membentuk satuan tugas yang menyelidiki, memeriksa, serta menindak ASN yang terindikasi melakukan judi online.

“Saya menginisiasi pembentukan satuan tugas guna menyelidiki ASN yang melakukan judi online sebagai antisipasi, apabila ASN kedapatan melakukan hal tersebut akan saya tindak”. Tegasnya

Selain itu, gemar belajar internal kumham sumbar (Gebiar) perlu disosialisasikan terhadap satuan kerja secepat mungkin.

“Segera sosialisasikan gerakan Gebiar ini kepada teman-teman di satuan kerja supaya organisasi dan tata kerja kita berjalan dengan sempurna”. Lanjutnya

Disamping itu, Ia juga meminta agar dilaksanakan sosialisasi aplikasi Srikandi serta pemusnahan arsip yang akan dijadwalkan di Bulan September mendatang.

Ia juga mengingatkan kembali untuk menghargai proses, tinggalkan budaya kerja yang lama.

“Lakukan inovasi dalam setiap tahapan pekerjaan demi percepatan kinerja kita serta terapkan standar administrasi secara berjenjang guna menghindari kesenjangan dalam berorganisasi”. Pungkasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat meresmikan pembentukan Griya Abhipraya di wilayah Sumatera Barat.

Pj. Walikota Padang, Andre Harmadi Algamar mengatakan Griya Abhipraya merupakan rumah singgah dengan tujuan untuk peningkatan warga binaan agar mereka keluar dari Lapas dapat bisa produktif di masyarakat.

“Graha Abhipraya ini sebagai wadah kegiatan pemberdayaan warga binaan yang melibatkan masyarakat dan Pemda”. Ujarnya pada saat membuka Rapat Koordinasi Pembentukan Griya Abhipraya di wilayah Sumatera Barat, Kamis (20/06/2024) di Mercure Hotel Padang.

Sementara itu, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pujo Harinto mengatakan Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu dari 13 wilayah piloting pembentukan Griya Abhipraya tahun 2024.

Ke-13 wilayah tersebut mencakup Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Tengah, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Menurutnya, pembentukan Griya Abhipraya menjadi langkah strategis dalam sarana asimilasi, rujukan pidana alternatif, melakukan mediasi, konseling, pelaksanaan pembimbingan, layanan masyarakat, serta penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan sasaran kinerja dari Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengimplementasikan program Griya Abhipraya yang bermakna rumah harapan di setiap balai pemasyarakatan (bapas) yang digunakan untuk berbagai fungsi pelayanan pemasyarakatan.

“Ini adalah harapan baru bagi warga binaan dalam meningkatkan produktivitas sehingga berperan aktif ditengah-tengah masyarakat apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan”. Katanya

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal juga menuturkan, Griya Abhipraya/ Rumah Singgah merupakan langkah antisipasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mempersiapkan diri dalam implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana dalam undang-undang tersebut mengakomodir adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai bentuk Pidana Alternatif. Griya Abipraya atau Rumah Singgah didirikan untuk mendukung proses reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.

Dengan kata lain, pelaku pidana akan menyadari kesalahannya, bisa memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana  sehingga  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dan  berkontribusi  dalam  pembangunan  sebagai  warga negara  yang  bertanggung  jawab.

Di Griya Abhipraya diutamakan bagi mereka yang akan menjalani masa persiapan penyelesaian sanksi hukuman di lembaga pemasyarakatan. Namun, rumah singgah ini juga dapat digunakan bagi mereka yang sudah bebas.

“Kalau mereka sudah bebas tapi belum mendapat pekerjaan dan tempat tinggal, mereka bisa tinggal rumah singgah”. Katanya

Dijelaskan, tempat tersebut selain tempat tinggal, bisa juga digunakan sebagai wadah pelatihan. Melatih WBP agar lebih matang lagi untuk kembali ke masyarakat. Mereka dapat mengikuti berbagai kegiatan, seperti kegiatan sosial, produktif, dan pemasaran.

Ia mengharapkan agar pemerintah berperan dalam menyiapkan program untuk hal tersebut, seperti dukungan berupa pelatihan hingga pengembangan. Peran ini sangat penting, karena mereka tak jauh juga dengan masa depan.

“Oleh karena itu, penting untuk merangkul semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk memastikan terlaksananya pembinaan dan pembimbingan dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup warga binaan”. Pungkasnya

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar dengan Pj. Walikota Padang, dan Kepala Bapas Kelas I Padang dengan OPD serta Pokmas Lipas Bapas Kelas I Padang. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Kamis/ 20 Juni 2024, dilaksanakan Fasilitasi Harmonisasi yang dipimpin dan dibuka oleh Ruliana Pendah Harsiwi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan dimoderatori oleh Rivai Putra dan Boby Musliadi selaku Perancang Ahli Muda.

Pada pukul 09.00 wib dilaksanakn fasilitasi harmonisasi 2 (dua) Raperwako Sawahlunto tentang :

1. Tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

2. ⁠Rencana induk sistem penyediaan air minum kota Sawahlunto

Pada pukul 14.00 wib dilaksanakan fasilitasi harmonisasi Raperbup Padang Pariaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Rapat dihadiri langsung oleh pejabat esselon 2 masing-masing Daerah, Bagian Hukum, OPD terkait dan dari Provinsi dihadiri oleh Biro Hukum, BPKAD, Inspektorat, DLH dan OPD terkait lainya.

Hasil harmonisasi disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.

Pengharmonisasian rancangan peraturan kepala daerah merupakan proses penyelarasan substansi raperkada dan teknik penyusunan perkada sehingga menjadi peraturan kepala daerah yang selaras, serasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Humas Kemenkumham Sumbar)