Sawahlunto - Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dimulai pada Satuan Kerja Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto pada Selasa (7/5). 

Kedatangan Tim dari Inspektorat Wilayah III disambut dengan Yel-Yel yang enerjik dan semangat yang diketuai oleh Kepala Lapas, Rommy Waskita Pambudi dilanjutkan dengan berkeliling melihat alur pelayanan publik kepada masyarakat.

Bertempat di Aula Rapat Lapas, ditayangkan video profil yang menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Lpkn Sawahlunto dalam membangun Zona Integritas dan Inovasi yang telah dilakukan. Video profil yang memperlihatkan berbagai kegiatan, inovasi, berfore-after fasilitas dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kemudian pemaparan oleh Kalapas, Ketua Tim ZI, Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan ZI terkait apa saja transformasi yang telah dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang bebas dari praktik korupsi serta memiliki pelayanan prima bagi masyarakat.

Dalam paparannya, Kalapas menyampaikan secara komprehensif mengenai langkah-langkah yang telah diambil, tantangan yang dihadapi dalam penerapan 6 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, hingga sesi terakhir Sesi Tanya Jawab atau Wawancara kepada Masing-masing Pokja. 

Tim TPI Inspektorat Jenderal Kemenkumham memberi apresiasi layanan publik yang diselenggarakan oleh LPKN Sawahlunto kepada masyarakat. "Jadi Desk Evaluasi ini temen-temen akan mempertanggujawabkan hasil dari pembangunan ZI disini kepada ujian Panel nanti. Dan mudah-mudahan nanti di Panel dan TPN bisa lolos," Ungkap Tim Penilai.

Pada kegiatan ini juga dihadiri Kasubbag HRBTI, Bobby Sectio dan Tim dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat melaksanakan Sosialisasi Layanan Kenotariatan dalam rangka mendorong Notaris berperan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Kamis dan Jumat (02-03/05) bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Dwinastiti selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah dan dihadiri oleh mayoritas Notaris Kota Padang itu mengangkat tema “Perlindungan bagi Masyarakat Pengguna Jasa dari Penyelenggaraan Layanan Kenotariatan yang Berkepastian Hukum”. Kegiatan diikuti oleh lebih kurang seratus Notaris daerah kerja Kota Padang maupun beberapa kabupaten-kota terdekat. Selain itu, kegiatan diikuti melalui daring menggunakan aplikasi meeting online.
Plh. Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham bahwa akan ada pelaksanaan Audit Pengawasan PMPJ Tahun 2024 oleh Kantor Wilayah. Hal ini dilatarbelakangi upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sebagai komitmen pasca Indonesia diterima menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) sejak Oktober 2023.

“Audit yang dilaksanakan pada Notaris sebagai bagian dari komitmen kita mendukung Strategi Nasional dalam mewujudkan Indonesia berpartisipasi dalam pencegahan TPPU dan TPPT dan masuk ke dalam keanggotaan FATF,” terang Plh. Kakanwil.
Selain itu, Plh. Kakanwil juga meminta pada para Narasumber untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada Notaris mengenai prosedur, kebijakan, dan pentingnya layanan kenotariatan bagi masyarakat dalam hal perlindungan yang didapat sehingga apapun layanan yang didapatkan memiliki kepastian hukum.
Sebagai Narasumber kegiatan diisi oleh Analis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Perdata Ditjen AHU Andi Yulia Hertaty, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan peneliti di bidang PMPJ bagi Notaris Yussi Adelina Mannas yang memaparkan materi pada hari pertama.
Narasumber hari kedua diisi oleh Notaris Kota Padang Beatrix Benni yang menyampaikan perspektif Notaris menanggapi ditetapkannya profesi tersebut sebagai salah satu pihak pelapor dalam pencegahan TPPU dan TPPT.

Usai paparan, tim dari Kantor Wilayah menampilkan isian kuisioner yang harus disampaikan oleh Notaris sebagai salah satu data dukung untuk disampaikan dalam laporan tahunan pada FATF. Tak lupa kegiatan juga diisi dengan diskusi dengan peserta di akhir dari setiap sesi materi.(Humas Kanwil Sumbar)

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menerima kunjungan kerja Tim Penilaian Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI melalui aplikasi zoom dalam menyelenggarakan Entry Meeting Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersin Melayani (WBBM) pada hari Senin, (6/5).

Kegiatan kali ini dihadiri Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi, Kasubbag Humas, RB dan TI, Bobby Sectio Wahyudi dan tim pada Subbagiannya di Kantor Wilayah.

Hadir juga Kepala Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto, Rommy Waskita Pambudi dan Kepala Rutan Kelas IIB Painan, Sarwono berserta seluruh anggota pokja yang secara langsuyng menerima arahan dan bimbingan menuju desk evaluasi pada tanggal 7 s.d 8 Mei 2024 di masing-masing satker.

Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal menjelaskan secara rinci segala aspek dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja dalam pengusulan WBK dan WBBM yang mana setiap satker harus memenuhi syarat dan bobot nilai yang ditentukan.

Terdapat 2 (dua) teknis pelaksanaan evaluasi oleh TPI antara lain Desk Evaluasi dan Evaluasi Lapangan.

Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi mendukung penuh dan memantau langsung seluruh pelaksanaan terwujudnya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar.

“Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Itjen di ranah Minang dan diminta untuk satuan kerja memastikan kondisi jalan menuju satker aman dan baik. Untuk selanjutnya, nohon cermati apa yang tim penilai sampaikan, setelah itu mantapkan lagi segala yang telah disiapkan”. Pinta Kadivmin.

Ia meminta seluruh persiapan harus matang dan berharap proses yang dilalui dapat berjalan baik.

“Untuk tim dari UPT dan Kanwil tetap lakukan koordinasi dan fasilitasi segala keperluan dan lengkapi dokumen pendukung dsb. Apabila ada hal yang perlu perbaikan maka tolong segera komunikasikan untuk segera diperbaiki. Saya harap semua dapat berjalan baik”. Tutup Kadivmin.

Diakhir kegiatan, kembali Kadivmin meminta untuk melakukan simulasi kepada satker yang diusulkan WBK tersebut menampilkan yel-yel dan video profil secara bergantian. (Humas Kemenkumahm Sumbar)

Sijunjung - Tim Kesekretariatan IRH Kanwil Kemenkumham Sumbar melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan penilaian mandiri indeks reformasi hukum (IRH) di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 sd 3 Mei 2024 di pemerintah daerah kabupaten Sijunjung.

Adapun tujuannya guna memberikan pembinaan dan pendampingan secara lansung kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan data dukung dari variabel penilaian indeks reformasi hukum (IRH).

Kabid HAM, Dewi Nofiyenti menjelaskan tentang variabel penilaian mandiri indeks reformasi hukum (IRH) tahun 2024 kepada tim kerja dan tim asessor pemerintah daerah kabupaten Sijunjung. Kabid HAM meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Sijunjung agar dapat mempersiapkan data dukung dari variabel yang menjadi penilaian IRH tersebut. Penilaian IRH ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karna termasuk dalam program prioritas nasional. (Humas Kemenkumham Sumbar)