Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tahun 2025, yang digelar secara virtual pada Rabu (27/08).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan diikuti oleh unit kerja di seluruh Indonesia, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang diwakili oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bobby Sectio Wahyudi, beserta tim terkait.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah untuk mendukung terwujudnya standarisasi layanan publik digital terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum.

Adapun materi utama disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Rachmat, yang menegaskan pentingnya penerapan SIPPN sebagai portal layanan informasi publik berbasis website yang cepat, akurat, dan dapat diakses masyarakat secara luas.

“SIPPN adalah pintu masuk utama informasi layanan publik secara nasional. Dengan sistem ini, masyarakat bisa mengakses data pelayanan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi,” ujar Rachmat dalam pemaparannya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti kegiatan ini dengan membentuk tim internal. Tim tersebut akan melakukan pemetaan layanan publik yang ada, memastikan setiap layanan dapat diinput ke dalam sistem SIPPN, serta meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait agar informasi pelayanan publik yang tersaji selalu terkini dan mudah diakses masyarakat.

“Kami siap mendukung penuh implementasi SIPPN ini. Kehadiran Kanwil Sumbar dalam kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat pelayanan publik yang transparan, efisien, dan berbasis digital,” ujar Plt. Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sumbar, Bobby Sectio Wahyudi.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di Kanwil Kemenkum Sumatera Barat, dapat terus meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar rapat harmonisasi secara virtual terkait Rancangan Peraturan Walikota (Raperwako) Sawahlunto tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, Rabu (27/8/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, didampingi oleh Ketua Tim Kerja Wilayah II Sherly Kurnia Fitri serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Lastme. Dari pihak Pemerintah Kota Sawahlunto turut hadir Kepala BKPSDM beserta jajaran.

Pokok Pembahasan Raperwako:

1. Harmonisasi Raperwako Sawahlunto tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025.
2.  Substansi utama membahas mekanisme pemberian tambahan penghasilan bagi ASN di lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Penekanan pada kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian insentif ASN.
4. Upaya menyelaraskan aturan agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan kesejahteraan ASN.

Dalam arahannya, Plh. Kadiv PPPH, Boby Musliadi, menegaskan bahwa rapat ini merupakan langkah strategis untuk memastikan aturan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan ASN di Kota Sawahlunto.

“Kami harap hasil rapat ini dapat segera ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN yang muaranya berdampak positif pada peningkatan kinerja pelayanan publik di Kota Sawahlunto,” ungkapnya.

Pihak Pemerintah Kota Sawahlunto menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan.

“Masukan yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan peraturan ini. Kami berharap, rancangan peraturan yang diusulkan dapat segera diimplementasikan demi kesejahteraan ASN,” ujar perwakilan jajaran BKPSDM.

Ketua Tim Kerja Harmonisasi Wilayah II, Sherly Kurnia Fitri, juga mengapresiasi kelancaran rapat tersebut. Ia berharap peraturan yang disempurnakan dapat segera memberi manfaat nyata bagi ASN.

Dengan adanya Raperwako ini, diharapkan akan tercipta kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan ASN yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rapat harmonisasi ini menjadi fondasi penting dalam mendorong percepatan penyempurnaan regulasi demi kesejahteraan ASN dan peningkatan pelayanan publik di Kota Sawahlunto.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti rapat virtual terkait Penggunaan Bersama dan Pengalihan Barang Milik Negara (BMN) eks. Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Plt. Kepala Bagian Umum, serta Tim Kerja Keuangan dan BMN Kanwil Kementerian Hukum Sumbar, Rabu (27/8/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, yang menyampaikan arahan Sekretaris Jenderal mengenai tata kelola dan rencana pengalihan aset negara pasca pemecahan kementerian.

Dalam arahannya, terdapat beberapa poin penting yang ditekankan, di antaranya:

1. Penggunaan bersama oleh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum tetap dilaksanakan dan/atau pemakaian sementara untuk Kanwil Imigrasi, Kanwil Pemasyarakatan, dan Kanwil/Wilayah Kerja HAM sesuai kebutuhan.

2. Aula, ruang rapat, ruang layanan, serta fasilitas penunjang lainnya digunakan bersama dengan mekanisme pengajuan ke Kanwil Kementerian Hukum.

3. Administrasi penggunaan BMN di seluruh Kanwil harus dilengkapi dan dipenuhi sesuai ketentuan.

4. Biaya operasional kantor termasuk pemeliharaan gedung, listrik, air, internet, pramubakti, dan keamanan dibebankan melalui DIPA Kementerian Hukum.

5. Seluruh mekanisme penggunaan bersama dan pemakaian sementara BMN berlaku hingga 31 Desember 2025.

Selain itu, rapat juga membahas beberapa aset yang berpotensi dialihstatuskan ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian HAM, antara lain:

a. Bangunan rumah negara eks. Kepala Divisi Imigrasi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan.

b. Bangunan rumah negara eksisting yang saat ini ditempati pegawai eks. Bidang HAM.

Melalui rapat ini, diharapkan pengelolaan BMN eks. Kementerian Hukum dan HAM dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung optimalisasi pemanfaatan aset negara sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan tugas di masing-masing kementerian hasil pemecahan.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar