Tua Pejat - Rabu s.d Jumat, tanggal 9 s.d 11 Oktober 2024 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat melaksanakan Kegiatan Pra Harmonisasi 15 (lima belas) Produk Hukum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah dalam Fasilitasi Pemebntukan Produk Hukum Daerah maka dilaksanakan Pra Harmonisasi Produk Hukum Daerah antara lain 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dan 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai dengen melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat sebagai tenaga ahli yang dipimpin oleh Febriandi selaku Kepala Bidang Hukum, Yeni Nel Ikhwan selaku Kasubbid FPPHD/Perancang Ahli Madya, Andros Timon, Rivai Putra, M. IKhlas, Vico Novindo, Ririd Poerwanta, Fitra Islam dan Afriani Sofia.

Kegiatan dibuka oleh Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Menatwai, menyampaikan dalam sambutan bahwa dengan adanya Pra Harmonisasi ini nantinya Produk Hukum Kabupaten Kepulauan Mentawai selaras, serasi, seimbang, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta Pra Harmonisasi ini antara lain Kepala Bagian Hukum, Dinas Kominfo, Dinas Koperindang, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perpustaakan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMDP2KB, Dinas Perwaskim, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi didampingi oleh Kepala Sub-Bagian Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Bobby Sectio Wahyudi menerangkan serangkaian seleksi SKD CPNS Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Sumatera Barat dalam Dialog Khusus secara live di Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Padang, Kamis (10/10/2024).

Dalam dialog tersebut, Ramelan mengatakan seleksi SKD CPNS akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober hingga 31 Oktober mendatang di Gedung Convention Center Universitas Putra Indonesia Padang.

Seleksi SKD dilakukan ke dalam 4 sesi perhari, teruntuk hari Jum’at pelaksanaan seleksi dibagi kedalam 2 sesi.

Ia meminta agar seluruh peserta seleksi memperhatikan jadwal pelaksanaan ujiannya berdasarkan pengumuman yang diedarkan.

“Peserta seleksi harus memperhatikan pada sesi berapa jadwal ujiannya, jangan sampai salah,” ujarnya

Kepada seluruh peserta, Ia juga menghimbau untuk hadir 90 menit sebelum ujian dimulai. Dimana hal ini guna untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dilakukan, seperti registrasi peserta, pemeriksaan kelengkapan misalnya kartu ujian dan identitas diri yang asli, pengambilan Pin Sesi peserta, arahan berupa informasi tata cara ujian, dan lain sebagainya.

“Untuk itu, kepada teman-teman yang mengikuti seleksi wajib hadir 90 menit sebelum ujian dimulai, jangan sampai terlambat. Terlambat 1 menit aja tidak diperkenankan masuk ruang ujian karena Pin Sesi sudah ditutup oleh sistem,” terangnya

Oleh karenanya, satu hari sebelum mengikuti seleksi hendaknya dilakukan pengecekkan lokasi ujian.

Terkadang, lanjutnya, ada masalah kecil yang berdampak pada terhambatnya peserta dalam mengikuti seleksi ini, diantaranya: membawa persyaratan seperti kartu ujian asli dan KTP asli, membawa pensil memakai sepatu hitam, pakaian putih, celana/ rok hitam, jilbab hitam bagi perempuan, tidak mengenakan aksesoris seperti jam tangan, cincin, gelang, kalung, ikat pinggang dan lain sebagainya.

“Kita akan memeriksa apakah yang bersangkutan benar-benar peserta seleksi atau bukan, hal demikian untuk menghindari kecurangan atau joki, dan kita sudah mempersiapkan tali rafia sebagai pengganti ikat pinggang,” sambungnya

Selain itu, membawa kendaraan juga tidak diperkenankan mengingat tempat parkir yang terbatas karena banyaknya peserta.

“Peserta yang tidak mengikuti ujian sesuai ketentuan dengan alasan apapun, maka dianggap gugur,” tegasnya

Ia menambahkan, bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta.

Ramelan juga menegaskan bahwa seleksi CPNS Kemenkumham tidak dipungut biaya apapun atau gratis.

“Apabila ada orang yang menjanjikan kelulusan peserta dengan biaya ini itu, tidak ada. Saya sampaikan ini semua adalah gratis,” tegasnya

Ramelan juga menginformasikan bahwa seluruh panitia dilengkapi dengan tanda badge sebagai bentuk identitas, jangan menanyakan informasi kepada orang selain orang yang mengenakan tanda tersebut.

Sementara itu, Kepala Sub-Bagian Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Bobby Sectio Wahyudi menyampaikan bahwa seluruh informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham telah dilakukan glorifikasi melalui berbagai media yang dimiliki.

“Kami ada Instagram, twitter, facebook, website, dan bahkan channel whatsapp sebagai informasi seleksi CPNS,” ujarnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Zona Integritas pada hakikatnya merupakan miniatur dari penerapan Reformasi Birokrasi di tingkat Instansi Pemerintah, dimana hal ini bertujuan untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

“Ini sebetulnya inti dari pembangunan zona integritas, namun yang terpenting adalah inovasi dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” kata Inspektur Wilayah III, Iwan Santoso di Hall Kantor Wilayah, Kamis (10/10).

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan dari tahun 2015 sampai tahun 2023 capaian pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Kementerian Hukum dan HAM satuan kerja berpredikat WBK mencapai 220 termasuk 7 diantaranya dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Kemudian satuan kerja berpertingkat WBBM 21 Jumlahnya sehingga total satuan kerja yang sudah mencapai predikat WBK/ WBBM berjumlah 241 satuan kerja.

“Dilihat dari pemantauan yang sedang berlangsung hingga saat ini, kemungkinan besar akan terus bertambah,” sambungnya.

Pelaksanaan program/ kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat/ stakeholder sangat perlu ditingkatkan sebagai bentuk sinergitas sehingga kinerja organisasi dapat berjalan dengan lancar.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu orang lain untuk bekerjasama, untuk itu saya ingatkan kembali kepada seluruh jajaran tetaplah perkuat sinergitas terhadap instansi/ lembaga lain,” tegasnya.

Disamping itu, pelayanan kepada masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyakarat yang manusiawi.

“Lakukan tugas dengan maksimal, kita adalah pelayanan masyarakat. Ini merupakan sebuah koharmatan,” lanjutnya. ASN yang profesional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Alasan orang jadi ASN ini bermacam-macam, akan tetapi teruslah bekerja secara maksimal, jangan menyalahgunakan wewenang yang berakhir pada hukuman disiplin,” tuturnya.

Ia menginformasikan, berdasarkan rekapitulasi data hukuman disiplin, terdapat penurunan yang signifikan dari tahun 2023 hingga 2024.

“Profesionalisme birokrasi dipengaruhi oleh mindset pada ASN-nya,” pungkas Iwan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal mengatakan penguatan yang disampaikan oleh Inspektur Wilayah III hendaknya dipahami dan tidak terjadi pelanggaran.

“Saya minta kepada teman-teman hendaknya memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Irwil III,” katanya.

Dalam kegiatan ini tampak hadir seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Satuan Kerja, Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah, serta seluruh ASN Kemenkumham Sumbar baik yang hadir langsung maupun secara virtual. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi, menghadiri pembukaan Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum tingkat Kota Padang Tahun 2024.

Dalam sambutannya, bahwa demi tegaknya supremasi hukum, dan terwujudnya masyarakat aman, tenteram, adil dan makmur maka perlu adanya kesadaran dan budaya hukum di masyarakat, (8/10/2024).

Acara ini dibuka oleh Asisten I, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Padang, Edi Hasymi, P.hd, mewakili Penjabat Wali Kota Padang. Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum ini diikuti 11 Kecamatan di Kota Padang.

Pada tahun ini yang menjadi pemenang Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum dari Kecamatan Lubuk Kilangan, berhak atas tropi dan uang tunai.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kota Padang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, dalam hal ini dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat, kegiatan ini berlangsung selama satu hari penuh. (Humas Kemenkumham Sumbar)