Padang - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas melantik Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (STIK Lemdiklat Polri), Inspektur Jenderal Polisi Nico Afinta, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Graha Pengayoman pada Selasa (24/09/24) yang turut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal beserta jajaran secara virtual. Nico dilantik untuk menggantikan Andap Budhi Revianto yang telah menjabat sejak tahun 2021.

Menkumham berharap Nico sebagai Sekjen Kemenkumham dapat membawa perubahan yang lebih baik, karena posisi yang diamanahkan kepada Nico sangat strategis dan krusial, yang merupakan tulang punggung dalam manajemen dan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya berharap sebagai Sekretaris Jenderal, Saudara bukan hanya sekedar pemimpin, tetapi juga sebagai penggerak perubahan,” ujar pria asal Sulawesi ini saat memberikan sambutan pada Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Pejabat Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih lanjut Menkumham meminta agar Sekjen yang baru tidak hanya membantu Kemenkumham dalam mencapai visi dan misinya, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi ini.

“Tanggung jawab ini tentu saja bukanlah hal yang ringan, namun saya yakin, dengan pengalaman dan kemampuan yang Saudara miliki, Saudara akan mampu meneruskan jejak baik dan tongkat estafet kepemimpinan ini,” kata Supratman.

Dalam kesempatan tersebut, Menkumham juga mengapresiasi kinerja dan dedikasi serta melantik Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Kementerian Hukum dan HAM dan Sofyan sebagai Penyuluh Hukum Ahli Utama.

“Saya dan seluruh jajaran ingin mengucapkan terima kasih, dan memberikan penghormatan kepada Saudara Andap Budhi Revianto atas kerja keras, komitmen, dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat. Semoga dengan jabatan baru yang diemban dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam bagi Kementerian Hukum dan HAM,” ucap Supratman.

Menkumham juga berharap momen ini menjadi sebuah titik tolak baru yang akan menuntun pada langkah-langkah kongkret dalam menjaga dan meneruskan roda organisasi Kemenkumham agar tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

“Setiap individu memiliki peran dan kontribusi yang sangat berarti dalam organisasi. Mari kita bersama-sama bekerja keras, saling berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan demi tercapainya tujuan bersama,” tutup Menkumham.

Nico Afinta merupakan perwira tinggi bintang dua di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pria kelahiran Surabaya, 30 April 1971 ini juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya. Sejumlah jabatan strategis pun pernah diembannya, di antaranya Kapolda Jatim, Kapolda Kalsel, dan Dirtipidum Bareskrim Polri.

Ditempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal menyatakan dukungannya kepada Sekjen Kemenkumham yang baru.

Amrizal juga menyampaikan terima kasih kepada Sekjen Kemenkumham yang lama atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan selama beberapa tahun ini.

“Saya beserta jajaran Kanwil Sumbar sangat mendukung dan siap menjalankan program dari Bapak Nico selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang baru, dan terima kasih kepada Bapak Andap Budhi Revianto atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada kami selama ini,” ujarnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Perolehan nilai Indeks Reformasi Hukum daerah-daerah di Sumatera Barat melebihi target yang telah ditentukan, ini adalah Perkembangan sekarang sangat luar biasa dan itu perlu diberi apresiasi.

Pernyataan tersebut dikatakan oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, R. Natanegara Kartika Purnama pada saat membuka kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan, Selasa (24/09/2024).

Ia membeberkan terdapat 4 (empat) dari 20 Pemerintah Daerah yang mendapati nilai yang hampir sempurna.

“Ini menunjukkan bahwa dekat kesadaran kolaborasi antara Kanwil Sumatera Barat dengan pemerintah daerah sudah sangat luar biasa ketika berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Perkembangannya sangat signifikan. Dan itu ditunjukkan dari nilai-nilai daerah tahun 2024,” ujarnya

Natanegara menyebutkan tema yang diusung “Analisis Strategi Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah” sangat menarik karena diangkat untuk menunjukkan tata pemberdayaan yang baik, Birokrasi yang bersih dan akutabel.

“Perlu diselenggarakan dengan inilah reformasi hukum pada pemerintah dan lembaga pemerintah. Apalagi di masa transisi. Apalagi di masa isu-isu mendekati bulan oktober,” sambungnya

Ia meyakini diskusi yang dilaksanakan ini akan mendapatkan masukkan-masukkan yang positif terhadap Permenkumham No. 17 Tahun 2022.

Sementara itu, dari Aula Pengayoman Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal dalam laporannya mengatakan bahwa diskusi ini merupakan media atau sarana publikasi hasil analisis startegi implementasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

“Hasil analisis tersebut dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat bermanfaat,” harapnya

Diskusi ini menghadirkan 4 (empat) narasumber yaitu Analisis Kebijakan Ahli Madya, Donny Michael, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, Kepala Bidang HAM, Dewi Nofyenti, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, Audia Safitri, dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah beserta undangan lainnya yang hadir langsung dan secara virtual. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi menghadiri langsung Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada Pilkada Serentak Nasional yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Sumbar, Senin (23/09/2024) di Pangeran Beach Hotel Padang.

Pada rapat tersebut berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan oleh masing-masing calon menetapkan Pasangan Calon Mahyeldi-Vasko Ruseimy nomor urut 1 dan Paslon Epyardi-Ekos mendapat nomor urut 2.

Sebelumnya, Minggu (22/09/2024), KPU Sumbar telah menetapkan dua pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2024. Mereka adalah pasangan Mahyeldi-Vasko Ruseimy dan pasangan Epyardi Asda-Ekos Albar.

"Ditetapkan nomor urut pasangan calon, nomor 1 untuk calon Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan calon Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy. Nomor urut 2, calon Gubernur Sumbar, Epyardi Asda dan calon Wakil Gubernur Sumbar, Ekos Albar," kata Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen.

Surya menambahkan, keputusan ini ditetapkan dalam Keputusan KPU Sumbar tentang penetapan nomor urut pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumatera Barat.

“Besok, Selasa, 24 September, maka dilakukan kampanye damai Pilkada Bermartabat tingkat Provinsi Sumbar di halaman Mapolda Sumbar,” ungkapnya

Kepada kedua pasangan calon, terkhusus kepada kedua calon gubernur yang masih memasuki masa cuti sebagai Gubernur Sumbar (Mahyeldi) dan Bupati Solok (Epyardi), maka terhitung sejak ditetapkan sebagai calon gubernur Sumbar, dilarang memakai fasilitas negara yang selama ini digunakan dalam bertugas.

Rapat pleno juga dihadiri Ketua dan anggota Bawaslu Sumbar, Forkopimda, Pimpinan Parpol Pengusung dan Pendukung, Perwakilan sejumlah kampus, BEM dan Organisasi Masyarakat lainnya. 

Sementara itu, Kadivyankumham, Ruliana mengatakan bahwa Seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat mendukung penuh kegiatan ini dan berharap agar jajarannya berperan aktif dan menunjukkan sikap netral.

“Saya mewakili Bapak Kakanwil menginginkan agar seluruh jajaran Kemenkumham Sumbar berperan aktif dalam menyukseskan pilkada yang akan dilaksanakan beberapa waktu mendatang, dan jagalah netralitas kita sebagai Aparatur Sipil Negara,” tegasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Sub-Bagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Indra Ismanto menghadiri kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/ 2024 M di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Jum’at (20/09/2024).

Seluruh Forkopimda Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran ASN se-Provinsi Sumatera Barat baik pada Instansi Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal sangat antusias dan sangat serius mendengar tausiyah yang disampaikan oleh penceramah yaitu Ristawardi Dt. Marajo Batungkek Ameh.

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa sifat-sifat dari Rasullah SAW patut dijadikan contoh dan pedoman.

“Masing-masing diri kita seharusnya dapat melaksanakan apa-apa yang menjadi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, diantaranya sifat bijaksana, pemurah, dan pemaaf”, ungkapnya

Gubernur juga menyampaikan penamaan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi didasari atas salah satu nama tokoh Islam yang berada di Arab Saudi.

Masjid tersebut menjadi simbol bagi masyarakat Sumatera Barat sesuai falsafah Minangkabau yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Pada kesempatan ini, Gubernur menghimbau agar seluruh ASN bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Berhubung kita memasuki Pemilihan Kepala Daerah, saya menghimbau kepada seluruh ASN di Provinsi Sumatera Barat ini berperan aktif dan bersikap netral,” tegasnya

Ia meminta ASN berupaya bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melayani hak-hak masyarakat serta hak-hak para pemilih nantinya.

“Dan seluruh ASN agar bekerja dengan sebaik-baiknya agar tidak berurusan dengan masalah hukum yang berdampak buruk bagi kemaslahatan kita dan pekerjaan kita. Bekerjalah dengan mengedepankan untuk masyarakat,” terangnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)