Padang - Tim Penyusun Analisis Kebijakan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat menggelar Rapat Pengolahan dan Analisa Data Lapangan Evaluasi Kebijakan Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang diselenggarakan oleh Bidang Hak Asasi Manusia di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol, Selasa (30/07) yang diikuti oleh JFT Analisis Hukum Madya, Novendra. 

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Dewi Nofyenti yang mengatakan rapat ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pengumpulan Data Lapangan Evaluasi Kebijakan Analisis Strategi Implementasi Kebijakan terkait Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

Dalam Rapat kali ini Tim Penyusun Analisis Kebijakan Kantor Wilayah akan menindaklanjuti hasil temuan lapangan pada Pemerintah Daerah di Sumatera Barat yang telah dilaksanakan beberapa saat lalu.

Hasil dari tindaklanjut tersebut nantinya akan di tuangkan oleh Tim Penyusun Analisis Kebijakan ke Kertas Kerja Analisis Strategi Implementasi Kebijakan. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat berhasil meraih peringkat terbaik kelima, untuk Kategori Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Sedang Terbaik Semester I Tahun 2024. 

Kegiatan yang digelar dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Padang ini melibatkan seluruh penerima layanan/manfaat/stakeholders dan pemberian penghargaan atas kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 pada Selasa (30/07) di Aula KPPN Padang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Amrizal yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi menghadiri forum konsultasi publik KPPN Padang dan KPPN Award Semester I Tahun 2024.

Turut hadir pada kegiatan ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi serta beberapa satuan kerja, Pemerintah Daerah dan dari Akademisi, Perbankan, Penyedia jasa pada digipay satu, Organisasi masyarakat serta media massa.

Kepala Ditjen Pembendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Syukriah menyampaikan bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan dituntut memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, transparansi dan akuntabilitas menjadi tolak ukur yang utama.

"Masyarakat diharapkan mendapatkan layanan yang aman dan tanpa kendala. Kami menerima semua masukan agar KPPN Padang dapat meningkatkan pelayanan yang optimal kedepannya. Kegiatan ini juga akan memberikan award kepada satker yang telah bekerja baik dalam menyusun anggaran keuangan", ujar Syukriah.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelaksanaan forum konsultasi publik KPPN Padang. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Memperingati Hari Pengayoman Ke 79 Tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menyuguhkan pelayanan istimewa kepada masyarakat sekitar yakni layanan pemeriksaan kesehatan Gratis.

Kegiatan bertajuk Bakti Sosial ini berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang di gelar di halaman Kantor Wilayah pada Selasa (30/07). 

Kepala Divisi Keimigrasian, Novianto Sulastono sebagai penanggung jawab kegiatan Bakti Sosial ini berharap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

"Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke 79, salah satu bentuk nyata dari Bakti Sosial kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan.  Mudah-mudahan kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat khususnya bagi masyarakat sekitar", terangnya. 

Antusiasme masyarakat yang tinggi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlihat dari banyaknya masyarakat yang ikut mendaftar. 

Ada pun pemeriksaan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan Tekanan Darah (Tensi), Asam Urat, Gula Darah dan Kolesterol. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Dengan memantau langsung bersama para Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal mengatakan penerimaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna/ Taruni Poltekim dan Poltekip bersih, dan transparan.

“Penerimaan Catar Poltekim dan Poltekip adalah kegiatan rutin setiap tahunnya, saya pastikan sepanjang pelaksanaannya bersih dan transparan dan tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun.” Katanya saat memberikan arahan kepada seluruh peserta di UPT BKN Padang, Senin (29/07/2024).

Seluruh, Lanjutnya, catar Poltekim dan Poltekip yang lolos administrasi dan mengikuti tahap SKD dapat menjadi calon-calon unggul dan terbaik dengan terus menjalankan semua tahapan secara jujur.

“Saya tidak menginginkan adanya calo ataupun joki. Apabila kedapatan akan kami tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Tegasnya

Pada kesempatan itu, Ia mengingatkan seluruh peserta seleksi untuk memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya dan tidak terpengaruh informasi negatif yang berkeliaran serta fokus pada tujuan, yaitu menjadi taruna/ taruni Kemenkumham dengan percaya diri dan berintegritas.

“Saya minta agar adik-adik konsentrasi dalam mengerjakan soal tes, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, pahami betul setiap soal yang tersedia, tetap semangat, lakukan yang terbaik, karena tergantung kemampuan kalianlah yang akan membawa kalian ke puncak keberhasilan dan yang paling penting jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Semoga sukses”. Sambungnya

Ia juga menyampaikan selamat kepada para peserta yang hari ini berhasil maju ke tahap SKD dan bagi peserta yang memperoleh skor tertinggi untuk jangan berpuas diri.

“Bagi peserta yang mendapatkan skor tertinggi jangan puas dulu. Ini adalah permulaan, akan ada banyak ujian dan tes berikutnya yang akan kalian lewati.” Jelasnya

Sebelumnya, Amrizal mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memilih Sekolah Kedinasan Calon Taruna/ Taruni Poltekim dan Poltekip.

Untuk diketahui, pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai dan taruna/ taruni sekolah kedinasan Kemenkumham menggunakan ABR (Aplikasi Bersih Rekrutmen) sebagai alat bantu pendukung dalam tahapan seleksi untuk mengidentifikasi perjokian. 

ABR merupakan inovasi dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham pada 2023 yang dikembangkan secara mandiri dengan semangat menciptakan proses rekrutmen bersih, transparan, dan menghindari praktik kecurangan peserta.  Keunggulan ABR, yaitu dapat mendeteksi joki pada seleksi penerimaan pegawai yang telah dibuktikan dengan tertangkapnya 11 joki pada 2023 di empat wilayah seleksi. 

Kehadiran ABR diharapkan dapat membuat proses penerimaan pegawai dan sekolah kedinasan lebih transparan, objektif, dan bersih dari praktik kecurangan.

Pada kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi, Kepala Sub-Bagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Indra Ismanto, Kepala Rutan Kelas IIB Maninjau, Irphan Dwi Sanjoyo, Panitia Pusat dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Tim Pengawas dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, serta Panitia dari Kantor Wilayah.

Adapun jumlah peserta yang menghadiri seleksi pada hari pertama ini sebanyak 192 dari 231 orang peserta yang dimulai pada sesi ke-2 sebanyak 26 peserta kemudian sesi ke-3 sebanyak 87 peserta, dan sesi ke-4 sebanyak 79 peserta. (Humas Kemenkumham Sumbar)