Jenewa - Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program kerja WIPO serta berkontribusi aktif dalam berbagai inisiatif global terkait kekayaan intelektual.

Demikian disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly di hadapan forum pada pembukaan sesi ke-65 Sidang Majelis Umum WIPO di Jenewa, Selasa, 9 Juli 2024.

"Kami berharap kerja sama dengan WIPO ke depan dapat berjalan lancar, seperti pembentukan Indonesian Intellectual Property Academy, dan berbagai proyek lainnya yang sedang berjalan terkait industri kreatif, merek, desain, dan UKM," lanjutnya.

Sebelumnya, pada 8 Juli 2024, Indonesia dan WIPO telah melakukan penandatanganan WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge (GRATK). Traktat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas sistem paten terkait sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Selain itu, untuk mencegah paten diberikan secara keliru untuk penemuan yang tidak baru atau tidak inovatif terkait dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.

Yasonna menyatakan Indonesia akan mempercepat proses ratifikasi traktat sesuai dengan prosedur internal. Ia berharap negara-negara lain juga akan segera melakukan ratifikasi, sehingga dapat tercapai persyaratan minimum 15 ratifikasi untuk berlakunya traktat tersebut.

“Indonesia juga sedang dalam proses mendaftarkan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini Indonesian Culture Collection (InaCC) sebagai salah satu International Depositary Authority (IDA) berdasarkan Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure. Inisiatif ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam manajemen dan pemanfaatan sumber daya genetik global,” terang Yasonna.

Secara khusus, Indonesia juga menekankan pentingnya menyukseskan konferensi diplomatik tentang Traktat Hukum Desain (Desain Law Treaty) yang akan diadakan di Riyadh, Arab Saudi pada November tahun ini. Isu-isu kontemporer yang sedang berkembang, seperti teknologi digital dan kecerdasan buatan akan menjadi pembahasan dalam forum tersebut mengingat kekayaan intelektual berperan penting dalam mendorong inovasi di bidang ini.

"Oleh karena itu, Indonesia siap untuk terlibat aktif dalam membentuk kerangka kerja kekayaan intelektual di kancah internasional yang mampu menjembatani kesenjangan digital dan responsif terhadap kemajuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat luas," tutur Yasonna.

Selain itu, sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual yang juga merupakan alat untuk memajukan perekonomian. Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN mengadakan pameran produk-produk hasil kreasi dan inovasi dari setiap negara sepanjang kegiatan Sidang Majelis Umum WIPO. Selain itu, turut digelar seminar mengenai Merek Kolektif dalam Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 16 Juli 2024.

"Kita bawa 135 produk indikasi geografis Indonesia untuk dipamerkan. Pameran ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengeksplorasi potensi produk Indonesia di mancanegara," pungkasnya.

Padang -Rabu / 10 Juli 2024, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat melaksanakan Fasilitasi Harmonisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan dan Kota Payakumbuh secara Virtual zoom meeting, sambutan kepala kantor wilayah dibacakan oleh Febriandi dan alannya rapat dimoderatori oleh Yeni Nel Ikhwan selaku Kasubbid FPPHD/Perancang Ahli Madya, Boby Musliadi dan Eko Hariyanto selaku Perancang Ahli Muda.

Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi pada hari ini terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026. Hasil Harmonisasi disampiakan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan kegiatan dihadiri oleh Asisten III, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bidang Anggaran Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Inspektur, Kepala Bagian Hukum dan OPD terkait Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan maka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan  Peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/ kota, saat ini dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di wilayah sebagai instansi vertikal.

 Ketentuan mengenai pengharmonisasian berlaku terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan Peraturan kepala daerah ini. Berdasarkan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. Sehingga apabila kedua hal tersebut tidak terpehuni maka Kepala Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan secara kewenangan untuk melaksanakan kuasa Peraturan Perundang-Undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkah pada Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5).

Selanjutnya terkait dengan Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (3) Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dinyatakn bahwa Bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi: a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan  b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk: a. sekretariat bersama di tingkat pusat; b. tim Penerapan SPM daerah provinsi; dan c. tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) dinyatakan bahwa salah satu tugas Tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota adalah mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, secara kewenangan rancangan peraturan bupati ini dalam rangka melaksanakan kuasa Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yakni menetapkan rencana aksi Penerapan SPM. Selanjutnya Untuk substansi dan lampiran akan disampaikan oleh perancang peraturan perundang-undangan.(Humas Kemenkumham Sumbar)