Padang - Kekayaan Intelektual adalah sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa. Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif.

Oleh karena itu perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan dari Intellectual Property Rights yang diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.

 Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran seperti penemuan, karya sastra, artistik, simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.

 Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan dan peradaban manusia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang menangani pendaftaran dan perlindungan KI di Indonesia memiliki tugas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum di seluruh pelosok Indonesia. Terbatasnya sumber daya manusia DJKI dalam melaksanakan diseminasi KI ini telah dibantu oleh Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat mendaftarkan dan berkonsultasi terkait KI melalui Kanwil Kemenkumham sehingga dapat menghemat biaya serta waktu.

 Informasi tentang Perlindungan kekayaan intelektual pada saat ini tentu saja menjadi sebuah hal yang sangat penting di berbagai kalangan masyarakat, tak terkecuali para pelajar. Pelajar merupakan bagian dari generasi muda yang akan melanjutkan masa depan bangsa, yang cenderung aktif bermedia sosial. Di era internet yang serba mudah dan cepat, kesadaran dan pemahaman Kekayaan Intelektual sangatlah diperlukan sehingga mereka dapat berkarya, berkreasi dan berinovasi tanpa mencederai karya intelektual milik orang lain.

Oleh karena itu dalam rangka memperingati hari Kekayaan intelektual sedunia tahun 2024, Penyuluh hukum Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM Sumbar melalui RuKI (Guru KI) pada tanggal 29 Mei 2024 melakukan kegiatan dengan tema "RUKI Bergerak, DJKI goes to School" yang berlokasi di SMK N 4 Kota Pariaman.

Pada kegiatan ini para siswa diperkenalkan mengenai aspek-aspek Kekayaan Intelektual serta diberikan pemahaman tentang klasifikasi dan bentuk-bentuk karya atau invensi yang dapat digolongkan sebagai kekayaan Intelektual termasuk bentuk-bentuk perlindungannya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyuluh hukum Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM Sumatera Barat diantaranya Diana Siska (Penyuluh Hukum Muda-RuKI), Yuli Marlina (Penyuluh Hukum Pertama-RuKI), Hendri Niko (Penyuluh Hukum Muda), Heru Syahputra (Penyuluh Hukum Pertama).

Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan "RUKI Bergerak DJKI goes to School" ini dapat memberikan pemahaman dan motivasi bagi para pelajar khususnya di SMK N 4 Kota Pariaman agar dapat terus gigih dalam berkarya dan berinovasi serta terus meningkatkan kreativitas demi terwujudnya bangsa yang kuat dan mandiri melalui karya-karya anak bangsa yang mengandung nilai-nilai kekayaan intelektual. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Disamping menjaga kebugaran tubuh, jalan santai secara bersama-sama juga dapat meningkatkan kekompakkan dan semangat kerja segenap jajaran Divisi Administrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Ramelan Suprihadi pada saat memimpin kegiatan jalan santai yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Divisi Administrasi Kantor Wilayah, Jum’at (31/05/2024).

“Seluruh ASN Divisi Administrasi melakukan kegiatan ini dengan penuh semangat dan antusias, hal ini demi meningkatkan kekompakkan dan semangat kerja, serta tidak kalah pentingnya adalah menjaga kesehatan badan”. Katanya

Jalan santai tersebut menempuh jarak kurang lebih 2 km yang dimulai dari Kantor Wilayah hingga alun-alun pinggir laut disekitaran Universitas Bung Hatta.

Sementara itu, kegiatan ini juga diwarnai dengan berbagai macam perlombaan yang menyulut api semangat masing-masing individu pada divisi tersebut, yaitu lomba joget dan lomba makan mie instan dengan cepat secara estafet mewakili Sub-Bagian.

“Perlombaan ini meskipun sederhana akan tetapi mempunyai makna yang berharga. Tetaplah teman-teman menjaga kebersamaan, teruslah bersemangat dalam bekerja, dan jaga terus kesehatan demi Kementerian Hukum dan HAM Pasti Berdampak”. Sambungnya

Ia mengharapkan, jalan santai tidak hanya dilakukan kali ini saja, melainkan juga dilaksanakan diwaktu yang akan datang dan ditiru oleh seluruh Divisi bahkan diseluruh satuan kerja yang ada di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi beserta jajaran Sub-Bagian Humas mengikuti kegiatan Pembinaan dan koordinasi Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama yang diselenggarakan Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI secara virtual, Kamis (30/05/2024) di Aula Pengayoman Kantor Wilayah.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama, Hantor Sitomorang mengingatkan pengelola informasi dan dokumentasi serta publikasi dikerjakan oleh semua pihak.

Proses pelaksanaan fungsi kehumasan bukan hanya diemban oleh staff humas semata, namun pada dasarnya meliputi seluruh insan pengayoman, baik dari level pimpinan hingga pelaksana.

“Humas merupakan garda terdepan dan ujung tombak dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat. Maka diperlukan untuk terus meningkatkan kompetensi dan koordinasi agar dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif”. Ujarnya

Ia melanjutkan, bahwasanya perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh kantor wilayah hingga satuan kerja hendaknya diinput melalui aplikasi P2MA, sehingga setiap pimpinan dapat mengetahui sejauh mana proses kerjasama tersebut dilaksanakan.

“P2MA adalah aplikasi yang didalamnya memuat sejauh mana kerjasama tersebut berlangsung, berakhir atau bahkan dapat terindikasi apakah kerjasama itu fiktif atau tidaknya”. Sambungnya

Disamping itu, pengelolaan pada aplikasi E-Lapor harusnya ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin.

“Bagi operator aplikasi E-Lapor hendaknya ditindaklanjuti dengan cepat. Hal ini bisa menaikkan citra positif Kementerian Hukum dan HAM kedepannya. Kita juga harus mengetahui setiap layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM”. Pungkasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Rabu, 22 Mei 2024 Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat melaksanakan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah di Sektor Lingkungan Hidup di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol.

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah disektor pariwisata dengan objek analisis peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat disektor lingkungan hidup, rapat ini dibuka oleh Yeni Nel Ikhwan merupakan kepala subbid FPPHD/Perancang Ahli Madya, dihadiri oleh Dr. Syofiarti, S.H., M.H. (Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas), Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H. (Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Febri Yenti,S.H.,M.H (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat), Wengki Purwanto (Direktur WAlHI Sumbar) berserta rekan, Tim kanwil yang terdiri atas perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum.

Pada hari ini dipaparkan issue permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup oleh Dr. Syofiarti, S.H., M.H. (Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas), dan Febri Tentu Jafri, S.H, M.H (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat). (Humas Kemenkumham Sumbar)