Padang – Komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif terus diperkuat hingga ke tingkat kelurahan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat mendampingi Tim Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melaksanakan koordinasi penguatan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Bungo Pasang, Kota Padang, Selasa (14/4).
Kunjungan lapangan yang dipimpin oleh Nurman Kahar dari Kemenko Kumham Imipas ini bertujuan untuk memotret implementasi layanan hukum dari perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Lurah Bungo Pasang, Indun Nuraini, menyambut baik kehadiran tim pusat dan daerah ini sebagai bentuk dukungan nyata bagi aparatur kelurahan dan paralegal dalam melayani kebutuhan hukum warga.
Dalam sesi diskusi, terungkap sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait keterbatasan anggaran operasional bagi paralegal. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Penyuluh Hukum Kemenkum Sumbar, Diana Siska, memberikan solusi strategis dengan mendorong pemanfaatan 16 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kemenkum. Sinergi ini memungkinkan masyarakat kurang mampu mendapatkan pendampingan hukum secara gratis tanpa harus terhambat prosedur birokrasi yang rumit.
Sebagai langkah konkret, Kemenkum Sumbar akan memfasilitasi penyebaran informasi kontak OBH melalui brosur dan media sosial di tingkat kelurahan. "Tujuan utama kita adalah memastikan akses terhadap keadilan (access to justice) tidak terhalang oleh kendala teknis. Posbankum harus menjadi ruang aman bagi warga untuk mencari solusi hukum berbasis pemenuhan HAM," tegas Diana Siska. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan menjadi model optimalisasi layanan hukum yang responsif dan berkelanjutan di Sumatera Barat.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
