Padang – Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat menggelar rapat penyusunan rencana kerja tahun 2025 di Ruang Bung Hatta Kantor Wilayah, Selasa (14/01/2025).
Agenda rapat tersebut membahas mengenai penyusunan kalender kerja pada awal tahun 2025 terkhusus pada Januari tahun ini.
Kepala Bidang Pelayanan AHU, Febriandi menyampaikan bahwa pertengahan Januari akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Instansi yang dimaksud diantaranya, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Sumatera Barat terkait penguatan notaris se-sumatera Barat, Kepolisian Daerah sebagai Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) terkait data dan penguatan Tusi PPNS, Pemerintah Daerah seperti Dinas Dukcatpil terkait Pewarganegaraan, Dinas Perindag Provinsi dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Terkait UMKM, serta Perguruan Tinggi pada Provinsi setempat.
“Untuk penguatan notaris, kita bersama pengurus wilayah akan memeriksa buku protokol dan mengimplementasikan arahan dari Bapak Kakanwil terutama pada transaksi keuangan klien notaris,” katanya
Disamping itu, pengembangan, pemantauan, serta evaluasi tugas, fungsi, dan wewenang PPNS menjadi perhatian yang serius.
“Kita rencananya lebih memaksimalkan penyinkronan data PPNS, baik secara online, data dari Kementerian/ Lembaga terkait, dan data Korwas Polri sehingga memperoleh data PPNS yang akurat dan terkini,” sambungnya
Kemudian Ia juga menyampaikan pemahaman beberapa persoalan terkait status kewarganegaraan seperti status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campur yang menimbulkan kewarganegaraan ganda, pemilihan kewarganegaraan RI bagi anak dengan status kewarganegaraan ganda terbatas yang telah berusia 18 tahun maupun penegasan status terhadap warga negara keturunan asing.
“Ini akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Dukcapil terkait pewarganegaraan, kapan perlu kita adakan sosialisasi,” terangnya
Diakhir rapat, Ia mengajak seluruh jajarannya untuk memaksimalkan rencana kerja sepanjang Januari 2025 ini dengan harapan dapat memberi dampak positif demi kemajuan organisasi terkhususnya bagi masyarakat di Sumatera Barat. (Humas Kemenkum Sumbar)
