Padang, Dalam rangka memperkuat peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai sarana penyedia informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan kegiatan Pembinaan JDIH di Wilayah pada Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB melalui Zoom Meeting, Rabu (27/8).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPHN, Min Usihen, dan diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta para pengelola JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Min Usihen menegaskan pentingnya optimalisasi peran JDIH dalam mendukung keterbukaan informasi hukum di era digital. “Melalui pembinaan ini, kami ingin memastikan JDIH di setiap wilayah mampu menjadi pusat layanan informasi hukum yang kredibel, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkapnya.
Sehubungan dengan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum, BPHN telah menyusun Modul Pembinaan dan Pengembangan JDIH yang menjadi acuan praktis bagi Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan JDIH. Modul ini memuat pedoman penting terkait enam aspek utama pembinaan, yaitu:
1. Organisasi JDIH;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Koleksi Dokumen Hukum;
4. Teknis Pengelolaan;
5. Sarana dan Prasarana;
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Topik bahasan utama pada kegiatan ini adalah Pemaparan Modul Pembinaan dan Pengelolaan JDIH yang dirancang untuk memperkuat kapasitas para pengelola JDIH di wilayah. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, yang menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kemenkum bersama dengan Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayahnya.
Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan para pengelola JDIH di Sumatera Barat dapat semakin profesional dan inovatif dalam menghadirkan layanan informasi hukum yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk hukum sebagai wujud nyata keterbukaan informasi publik dan peningkatan kesadaran hukum. (Humas Kemenkum Sumbar)
