Padang - Dalam upaya memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat terus menunjukkan komitmennya melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satunya adalah pelaksanaan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung hangat dan konstruktif pada Rabu, 6 Agustus 2025, bertempat di Kantor DPMD Provinsi Sumbar.
Audiensi ini dipimpin oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar, didampingi Koordinator dan subkoordinator Pembinaan Hukum serta jajaran fungsional. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas DPMD, Yozawardi Usama Putra, S.Hut, M.Si.
Pertemuan ini menjadi ajang diskusi penting dalam mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat nagari, kelurahan, dan desa di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Menteri Hukum RI dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang menargetkan 100% realisasi Posbakum sebagai bagian dari implementasi Asta Cita ke-1 Presiden RI, yaitu memperkuat supremasi perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Kanwil Kemenkum Sumbar menyampaikan bahwa sebagai instansi vertikal Kemenkum, Kanwil memiliki peran yang erat dan strategis dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satu langkah konkret yang telah disiapkan adalah penyusunan pedoman teknis pendirian Posbankum yang akan menjadi acuan bagi pemerintah di nagari, desa dan kelurahan dalam membentuk serta mengoperasionalkan Posbankum secara mandiri dan terstruktur.
Kepala Dinas DPMD menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa kerja sama antara DPMD dan Kanwil Kemenkum Sumbar telah berjalan optimal selama ini. Ia juga menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dan sistematis dalam mewujudkan kehadiran Posbankum sebagai sarana pelayanan hukum yang menjangkau hingga ke akar rumput.
Dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara Kanwil Kemenkum Sumbar dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan keberadaan Posbankum di tingkat nagari, desa dan kelurahan dapat segera terwujud, guna memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses terhadap keadilan secara adil, merata, dan konstitusional. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
