Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Bidang BSK Mengenai Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan pada Selasa (15/04).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra bersama Koordinator Bidang Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan serta Analis Hukum, para Perancang Peraturan Perundang-undangan dan JFU Kanwil Kemenkum Sumbar.
Rapat hari ini membahas mengenai; 1. Inventarisasi Permasalahan Hukum dan Pelayanan Publik, 2. Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum, 3. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum, 4. Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah, 5. Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 6. Pembahasan mengenai layanan hukum, harmonisasi regulasi serta kebijakan terkait tidak adanya kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 7. Penyusunan surat kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Surat Keputusan (SK) Tim Kerja dan Tim Penilai.
Diharapkan melalui rapat ini dapat memberikan masukan substansial dalam penyusunan regulasi yang lebih teknis dan aplikatif bagi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum di seluruh Indonesia.
Reformasi hukum harus didukung dengan kebijakan yang berbasis pada data dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, implementasi program yang telah dirancang BSK Hukum harus dijalankan dengan optimal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tim BSK berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugas strategis ini. Reformasi hukum tidak hanya sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang berbasis bukti serta evaluasi yang berkelanjutan.
Dengan adanya rapat ini, seluruh tim kerja dapat mendukung efektivitas kinerja BSK Hukum dan di tahun 2025. Langkah strategis yang telah dibahas akan menjadi dasar bagi optimalisasi program kerja ke depan, sehingga tetap sejalan dengan visi dan misi Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
