Padang – Dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum (Kemenkum), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan rapat persiapan, Senin (01/09).
Kegiatan rapat yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh para pejabat struktural dan fungsional, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti; Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra; Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Febriandi; Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Boby Musliadi; Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bobby Sectio Wahyudi; serta jajaran perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan penyuluh hukum pada Kanwil Kemenkum Sumbar.
Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan DSK Tahun 2025 di wilayah Sumatera Barat, yang dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2025. DSK merupakan forum strategis yang diselenggarakan secara nasional oleh BSK Hukum Kemenkum dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah di Indonesia. Kegiatan ini mengedepankan fungsi advokasi, diseminasi, dan sosialisasi terhadap hasil analisis strategi implementasi maupun evaluasi dampak kebijakan hukum, khususnya terhadap peraturan menteri.
Dalam pelaksanaan DSK di wilayah Sumatera Barat, tema yang akan diangkat adalah "Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris." Tema ini dipilih guna mendorong pemahaman serta implementasi regulasi secara tepat di lapangan.
Kegiatan DSK tahun ini direncanakan berlangsung mulai 26 Agustus hingga 30 Oktober 2025 secara bergilir di seluruh Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan secara hybrid, melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi masing-masing Kanwil.
Selain diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional, kegiatan DSK juga akan menghadirkan narasumber dari Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), unit Eselon I pemrakarsa kebijakan, serta akademisi yang kompeten di bidangnya. Adapun peserta kegiatan terdiri dari pemangku kepentingan yang relevan dengan isu kebijakan yang diangkat.
Peserta kegiatan akan memperoleh sertifikat sebagai bentuk partisipasi aktif, dan laporan kegiatan wajib diunggah paling lambat H+7 melalui tautan resmi yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas Kemenkum.
Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Sumbar dalam rapat persiapan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan pelaksanaan DSK Tahun 2025 berjalan optimal, tepat waktu, dan memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kebijakan hukum di daerah.(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#SetahunBerdampak
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
