Padang — Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, S.H., M.H., dan jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap permohonan pendirian badan hukum partai politik baru secara virtual yang dipimpin oleh Direktur Tata Negara Dulyono, S.H., M.H., dan Kasubdit Partai Politik Titik Susilawati, S.H., M.H. Senin (3/11)
Dalam arahannya, Dulyono menegaskan bahwa layanan partai politik meskipun tidak sepopuler layanan AHU lainnya, memiliki dampak besar terhadap tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa Kanwil merupakan garda terdepan dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual dengan penuh kehati-hatian. “Verifikasi faktual menjadi penting untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data kepengurusan di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Titik Susilawati menjelaskan dasar hukum penerbitan SKT sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa SKT dari Kepala Kantor Wilayah merupakan salah satu dokumen wajib dalam pendaftaran badan hukum partai politik.
Dalam sesi diskusi, Kabid Pelayanan AHU Febriandi, mengusulkan agar mekanisme lama yang terpusat di Ditjen AHU kembali diterapkan untuk menjaga efektivitas dan akurasi data. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah dalam proses validasi.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Ditjen AHU menyampaikan bahwa kepengurusan partai harus terbentuk minimal di 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan di setiap daerah sebelum didaftarkan. Ditjen AHU juga akan segera mengirimkan petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak–Juknis) agar pelaksanaan di seluruh Kanwil berjalan seragam dan transparan. (Humas Kemenkum Sumbar)
Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar
