Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk membahas pemanfaatan aplikasi dalam mendukung pelayanan Kekayaan Intelektual di wilayah. Pertemuan ini berlangsung pada Kamis, 6 Maret 2025, di ruang Direktur Teknologi Informasi DJKI, Jakarta.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, serta jajaran, disambut langsung oleh Direktur Teknologi Informasi DJKI, Ika Ahyani Kurniawati beserta tim.
Dalam koordinasi tersebut, Kepala Kakanwil Kemenkum Sumbar menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Kekayaan Intelektual. “Beberapa rezim Kekayaan Intelektual menerapkan asas first to file, sehingga pemahaman mendalam mengenai aplikasi yang tersedia sangat dibutuhkan. Ini akan memastikan informasi yang akurat dan layanan yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, menyampaikan fitur e-Dashboard, akun monitoring yang dapat diakses oleh Kantor Wilayah. Salah satu permasalahan yang dibahas adalah mekanisme pencatatan permohonan Kekayaan Intelektual dari perguruan tinggi. “Sering terjadi, data perguruan tinggi yang sama tercatat secara berbeda dalam sistem karena perbedaan penulisan, atau akun institusi tidak bisa diakses kembali karena pergantian operator,” jelasnya.
Selain itu, tingginya jumlah permohonan paten yang dianggap ditarik kembali juga menjadi perhatian. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan perguruan tinggi dalam menanggapi korespondensi yang masuk melalui akun permohonan, yang biasanya hanya dikelola oleh satu operator. “Kami berharap ada inovasi agar notifikasi dapat langsung diterima oleh inventor, sehingga permohonan paten tidak tertunda atau dibatalkan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknologi Informasi DJKI, Ika Ahyani Kurniawati, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. “Beberapa hal seperti penginputan data paten masih dilakukan secara manual, sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam pencatatan nama perguruan tinggi. Kami akan mengevaluasi kemungkinan penerapan fitur pemilihan nama lembaga (option list) untuk meminimalisir kesalahan input,” jelasnya.
Terkait penggabungan data dan aksesibilitas akun, Direktur Teknologi Informasi menyarankan agar Kanwil Kemenkum Sumatera Barat mengajukan surat resmi sebagai dasar untuk menindaklanjuti perbaikan sistem.
Hasil koordinasi ini akan menjadi acuan bagi Kanwil Kemenkum Sumatera Barat dalam menyebarluaskan informasi terkait layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, khususnya perguruan tinggi dan pelaku usaha di wilayah Sumatera Barat.(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah
