Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan koordinasi ke Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Jum'at (31/01).
Koordinasi ini membahas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dan Pembinaan Hukum khususnya terkait pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Tahun 2025.
Guna mewujudkan IRH yang baik dan memperkuat sinergitas antara Kanwil Kemenkum Sumbar dan Pemerintah Daerah, kegiatan Kantor Wilayah dalam rangka pelaksanaan layanan yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2025.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra diterima langsung oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Jurnalis.
Penilaian IRH ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, ada 4 (empat) variabel penilaian indeks penilaian reformasi hukum ini.
Indeks Reformasi Hukum merupakan bagian dari agenda kerja Reformasi Birokrasi dan utamanya masuk ke dalam salah satu Asta Cita Presiden Prabowo, “Yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Beberapa hambatan dan kendala terkait pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada tahun 2024, di antaranya masih banyak data dukung yang belum sesuai dengan peraturan yang diajukan sebagai bahan penilaian. Data dukung yang diunggah tidak sesuai dengan daftar peraturan yang ada pada JDIH, misalnya peraturan yang diunggah hanya 1 peraturan sebagai data dukung, padahal di JDIH diketahui peraturan yang telah ditetapkan lebih dari 10.
Untuk itu koordinasi dan konsultasi ini Kakanwil bersama Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan P3H membahas beberapa strategi Kementerian Hukum untuk mencapai target capaian penilaian IRH tahun 2025, seperti: berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Berkolaborasi dengan Ditjen PP dan BPHN dan melakukan penguatan (sosialisasi/pendampingan).
Pada sesi diskusi, beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kab/Kota diungkapkan antara lain terkait komunikasi dan koordinasi di daerah, minimnya tenaga Fungsional Perancang dan Analis Hukum, serta masih belum tertibnya administrasi dan dokumentasi yang kesemuanya menjadi bagian dari data dukung penilaian IRH.
Teknis pengimputan data IRH dimana data dukung yang dikumpulkan berdasarkan 4 (empat) variabel yaitu :
1. Tingkat koordinasi Kemenkum untuk melakukan harmonisasi regulasi / memperkuat koodinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi; 2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undang/legal drafter pusat dan daerah yang berkualitas ;
3. Kualitas regulasi atau deregulasi sebagai peraturan perundang - undangan berdasarkan hasil review;
4. Penataan Database peraturan perundang-undangan.
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan sinergi antara Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dengan BSK, guna meningkatkan efektivitas kebijakan hukum dan pelayanan publik di wilayah Sumbar.
Koordinasi ini sangat penting untuk memperkuat penerapan kebijakan hukum yang lebih baik, serta mendalami tugas dan fungsi BSK dalam mendukung pembangunan hukum yang lebih strategis.
Di akhir pertemuan, Kakanwil Alpius menyampaikan bahwa Kanwil Sumbar berkomitmen dalam pelaksanaan layanan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2025 Bidang Peraturan Perundang Undangan Dan Pembinaan Hukum di wilayah dan meningkatnya pemahaman akan bidang tersebut. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
