Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Kamis (24/04).
Koordinasi ini membahas konsultasi Pelaksanaan Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra diterima disambut langsung dengan baik oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum Bapak, Dwi Harnanto dan Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum Bapak Muhammad Yani Firdaus beserta jajaran Pada pertemuan ini juga membahas dalam mendukung pelaksanaan reformasi hukum terkait kegiatan utama yang akan dilakukan oleh BSK Tahun 2025 ini tujuannya kepada seluruh Kantor Wilayah seperti : 1. Inventarisasi Permasalahan Hukum dan Pelayanan Publik
* Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM) dalam mengidentifikasi berbagai persoalan hukum dan pelayanan publik di daerah. 2. Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum * Mengkaji efektivitas kebijakan hukum yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas kebijakan di tingkat wilayah.
Dengan adanya basis data yang diperlukan sehingga dapat dibentuk kebijakan bidang hukum dan HAM serta pelayanan publik berbasis bukti, penanganan atau penyelesaian masalah-masalah hukum dan HAM serta pelayanan publik secara tepat dan efisien juga siap mendukung kerja-kerja BSK Hukum yang dilaksanakan Kanwil Hukum Sumbar. Harapan dari koordinasi ini BSK Hukum dan Kanwil tetap solid dalam menyelesaikan tugas dan fungsi secara maksimal yaitu dalam upaya menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti. Pada tahun 2025, BSK Hukum mencoba merangkai Pemetaaan SIPKUMHAM menjadi dukungan bagi pelaksanaan Analisis Evaluasi dan Implementasi Kebijakan dan disosialisasikan melalui Diskusi Strategi Kebijakan.
Diharapkan isu-isu aktual dalam masyarakat menjadi perhatian dalam penyusunan analisis kebijakan di wilayah. Dengan koordinasi dari pertemuan ini, sebagai tindak lanjut Kanwil Kemenkum Sumbar siap mengawal implementasi strategi kebijakan hukum yang lebih baik di wilayahnya.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
