Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kanwil Kemenkum Sumbar Menggelar Rapat FGD Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis SPAK-SPKP

 WhatsApp Image 2025 04 22 at 12.05.48

Padang- Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Imam Bonjol Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan , Hendra Kurnia Putra, Koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Subkoordinator Bidang Perancang Madya, beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan, Analis Kekayaan Intelektual, dan Analis Hukum , Penyuluh Hukum JFU , pada Kanwil Kemenkum Sumbar, Selasa (22/04).

 

Agenda kegiatan pada rapat ini adalah FGD Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis SPAK-SPKP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), serta Survei Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman terkait pelayanan publik dan jumlah responden yang berpartisipasi dalam survei. Pentingnya pengukuran kualitas pelayanan publik berbasis data yang akurat, tahapan dalam kegiatan survei, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga penyebarluasan hasil survei. Data yang terkumpul dari survei ini, katanya, akan digunakan untuk mengevaluasi pelayanan publik secara objektif dan mendorong peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumbar.

 

Perlu diketahui bahwa survei SPKP-SPAK digunakan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang perlu di evaluasi dan dan pelayanan yang perlu di tingkatkan. Survei dilaksanakan dengan cara mengambil sampel dari para responden, sampel yang dimaksud pada tabel adalah responden dan populasi adalah pengguna layanan. Pada SPAK-SPKP memuat beberapa komponen yaitu informasi, persyaratan, prosedur/alur, waktu penyelesaian, responsif, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar serta percaloan/perantara tidak resmi", ucap Alpius. Selanjutnya hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Lebih lanjut, dan Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar penilaian survey ini mendapatkan nilai yang bagus.

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725    Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat  
PikPng.com phone icon png 604605    (0751) 7055471
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


      linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat 
 

(0751) 7055471 / (0751) 7055510

  kanwilsumbar@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI