Padang - Kegiatan ini dilaksanakan secara zoom virtual dihadiri dan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum , Hendra Kurnia Putra, didampingi Koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Subkoordinator Bidang Perancang Madya Boby Musliadi dan Rivai Putra , Analis Hukum Madya, beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan, Analis Hukum, dan , JFU , pada Kanwil Kemenkum Sumbar, Jumat 09/05/2025.
Peserta rapat pada zoom kali ini adalah dari Dinas Pangan Provinsi beserta Kabag Hukum, Bagian Hukum, Perancang dan Analis Hukum dari Berbagai Daerah Di Wilayah Sumatera Barat Khususnya , Kabupaten Sijunjung, Lima Puluh Kota dan Kab. Solok , Dharmasraya.
Agenda kegiatan pada rapat ini adalah Paparan Hasil Analisis dan Evaluasi Tim Pokja dari Bagian Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Perda Kab Sijunjung dan Perda Kab Lima Puluh Kota.
Paparan Hasil Analisis dan Evaluasi Tim Pokja dari Daerah Kabupaten Sijunjung dan Lima Puluh Kota, Bagian Hukum merupakan sebuah presentasi yang memaparkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh tim Pokja yang berasal dari Bagian Hukum. Tim Pokja ini bertugas untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan, dengan tujuan untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya.
Dapat diketahui bahwa bahwa kegiatan Analisa dan Evaluasi Produk Hukum Daerah merupakan bagian dari pemenuhan target kinerja yang harus dipenuhi.,Analisa dan evaluasi hukum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan, dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional, salah satunya adalah penataan regulasi. Lebih lanjut, bahwa penataan regulasi nasional merupakan bagian dari Reformasi Hukum. Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi fokus dari Pemerintah perihal penataan regulasi dianttaranya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, analisa dan evaluasi hukum terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan dan penataan database hukum yang terintegrasi secara nasional.
Kegiatan analisis dan evaluasi Perda sangatlah penting dilakukan, mengingat hasil pemaparan dari analisis dan evaluasi ini dapat mengetahui kedayagunaan dan kehasilgunaan Perda, serta menentukan keberlakuan dari Perda itu sendiri.
Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Sumbar, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk mendorong pembentukan regulasi daerah yang lebih responsif dan berdampak nyata bagi masyarakat.(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
