Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat terus memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan Indikasi Geografis.
Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam Seminar Hukum yang diselenggarakan oleh Asian Law Students’ Association (ALSA) Local Chapter Universitas Andalas (UNAND) bertajuk "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis: Upaya Strategis Menjaga Identitas dan Daya Saing Produk Lokal” pada Rabu (11/06).
Seminar yang bertempat di Gedung Serba Guna Fakultas Hukum UNAND ini, merupakan bagian dari program ALSA Legal Discussion & Activities yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya pelindungan hukum atas produk lokal berbasis Indikasi Geografis.
Selain mahasiswa, seminar ini turut dihadiri oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Kota Padang.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha hadir sebagai narasumber utama dan memaparkan peran strategis Indikasi Geografis dalam menjaga identitas budaya serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.
“Indonesia memiliki potensi besar dengan kekayaan hayati dan budaya yang melimpah. Indikasi Geografis adalah alat pelindung sekaligus pendorong nilai ekonomi produk lokal kita,” sebut Alpius.
Kakanwil juga menekankan bahwa perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah.
Kakanwil yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Faisal Rahman disambut hangat oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferdi dan civitas akademika Fakultas Hukum lainnya.
Ferdi dalam sambutannya mengajak mahasiswa dan pelaku UMKM untuk proaktif dalam mendaftarkan produk lokalnya sebagai kekayaan intelektual.
“Mahasiswa harus menjadi agen perubahan dalam memasyarakatkan Indikasi Geografis dan mendorong pelaku UMKM agar sadar hukum serta sadar nilai strategis dari IG,” ujar Ferdi.
Seminar ini juga menghadirkan Konsultan Kekayaan Intelektual, Reni Sunarty, yang mengupas lebih dalam tentang dampak positif perlindungan Indikasi Geografis terhadap pemasaran produk. Ia menyoroti bagaimana kepercayaan konsumen meningkat terhadap produk yang terlindungi Indikasi Geografis serta menampilkan studi kasus sukses di berbagai daerah.
Dalam sesi diskusi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, menjelaskan bahwa perlindungan Indikasi Geografis bukan berhenti pada pendaftaran semata.
“Kemenkum melalui Kantor Wilayah membentuk tim pengawasan dan pembinaan berkelanjutan bagi produk IG bersama dinas daerah. Kita juga terus memperkuat kapasitas MPIG sebagai pemohon IG,” jelas Lista.
Kadivyankum turut mengangkat kasus Gambir Lima Puluh Kota sebagai pelajaran penting dalam percepatan pelindungan produk lokal. Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dan sertifikat kepada Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat oleh Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Nani Mulyati sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam penguatan edukasi hukum kekayaan intelektual di lingkungan akademik.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumbar berharap mahasiswa sebagai generasi muda dapat menjadi motor penggerak dalam pelindungan dan promosi Indikasi Geografis di daerah dan Nasional. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
