Padang - Kemenkum Sumbar Gelar Rapat Koordinasi Terbatas Raperda Tentang RPJMD Tahun 2025 - 2029 secara virtual, dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra, Koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Subkoordinator Bidang Perancang Madya, Bobby Musliadi dan Rivai Putra beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan dan Analis Hukum pada Kamis (22/05).
Agenda dalam kegiatan ini adalah Rapat Koordinasi Terbatas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.
Tutur hadir Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretaris Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Kedeputian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Kepala Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Inspektur Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Penyusunan dalam Rapat RPJMD strategis ini harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan dan menentukan arah pembangunan. Hal ini berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan daerah. Rapat ini bertujuan memastikan kesesuaian Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara prosedural maupun substansi.
Kegiatan ini merupakan dialog dan diskusi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun ke depan.
Pembahasan teknis harmonisasi kemudian dipandu oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumbar dimana diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan seluruh peserta rapat.
Pentingnya harmonisasi hukum, Proses ini wajib dilakukan untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan selaras dengan regulasi nasional ,“Ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sumbar dalam mendukung pemerintah daerah untuk menghadirkan regulasi yang berkualitas, terintegrasi.
Proses harmonisasi berjalan dengan baik, diwarnai dengan pembahasan yang substantif dan kontekstual guna memastikan Ranperda RPJMD menjadi produk hukum yang berkualitas. Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumbar secara aktif memberikan masukan dan perbaikan, baik secara lisan maupun tertulis.
Kegiatan ini sangat penting guna memastikan bahwa Ranperda yang disusun tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harapannya melalui forum konsultasi publik ini RPJMD yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Sumbar dalam memastikan setiap Raperda yang diajukan memenuhi standar hukum yang berlaku, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan taat asas. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
