Padang - Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat menggelar Rapat Paparan Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perda Pangan di Sumatera Barat yang diadakan secara virtual dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra didampingi Subkoordinator Bidang Perancang Madya, Rivai Putra dan Bobby Musliadi Analis Hukum Madya Novendra, beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan dan Analis Hukum pada Selasa (10/06).
Turut hadir Anggota Pokja Analisis dan Evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar Tahun 2025, Devi Irmayeni dan Vera Abidin dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, M. Nurul Fajri, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Thomy Arianto, Bagian Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota, Etalisna Syanur, Bagian Hukum Kabupaten Sijunjung, Syamsul Bahri, Bagian Hukum Kabupaten Solok, Deswita, Bagian Hukum Kabupaten Dharmasraya dan Syahroni, Bagian Hukum Kabupaten Pesisir Selatan.
Agenda dalam kegiatan ini adalah Rapat Paparan Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perda Pangan di Sumatera Barat.
Dalam sambutannya membuka giat Analisis dan Evaluasi (AE) ini, Kadiv Hendra menyampaikan bahwa dilaksanakannya AE Perda ini untuk mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Perda (Raperda) yang ada agar sesuai dengan isu strategis pembangunan nasional terutama terkait swasembada pangan.
Peraturan daerah dibentuk melalui proses dan tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut tentunya sudah melalui proses harmonisasi, kemudian rancangan peraturan daerah tersebut juga melalui fasilitasi di biro Hukum Provinsi untuk kemudian dilakukan proses pembahasan di DPRD.
Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah menjadi salah satu agenda sasaran strategis Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat setiap tahunnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat telah melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah secara konsisten.
Perlu disampaikan bahwa pada tahap ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat telah menentukan Tema Swasembada Pangan sebagai tema analisis dan evaluasi hukum tahun anggaran 2025. Pemilihan tema ini didasarkan pada kondisi daerah Sumatera Barat yang menempatkan sektor pertanian sebagai sektor strategis bagi perekonomian Sumatera Barat, dan tentu saja keberhasilan sektor pertanian sangat menentukan terwujudnya swasembada pangan di daerah.
Keinginan pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan ditegaskan dalam dokumen RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026. Salah satu misi yang terkait dengan swasembada pangan adalah misi ketiga yakni meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu (1) meningkatnya pendapatan petani pertanian, (2) meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan, dan (3) meningkatnya pendapatan petani hutan.
Pada tahap pelaksanaan ini Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebagai objek analisis dan evaluasi tersebut nantinya akan dilakukan analisis dan evaluasi secara mendalam dengan menggunakan instrument standar baku oleh Tim Pokja berdasarkan metode 6 Dimensi, kegiatan analisis dan evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah dalam swasembada pangan di Sumatera Barat.
Tim Pokja Kanwil Kemenkum Sumbar menyatakan bahwa kegiatan Anev ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas regulasi daerah. “Dengan evaluasi yang komprehensif, kami berharap dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk memperkuat kebijakan daerah dalam mendukung swasembada pangan
Melalui rapat evaluasi dan analisis Perda bersama ini diharapkan seluruh pihak dapat mengukur efektivitas Perda/Raperda yang relevan serta hasil rapat ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk peraturan tingkat daerah kedepannya.
Kadiv PPPH beserta Tim mengucapkan Terimakaih kepada Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkusus bagi yang berasal dari eksternal Kanwil Kemenkum Sumatera Barat yang telah bersedia hadir pada rapat Tim Pokja yang mana ini adalah rapat tim pokja dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam penataan regulasi daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
