Padang - Masa transisi ini merupakan bagian penting dari proses perubahan yang tengah kita jalani bersama, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Tahun 2024 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan pada masa transisi.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jendral Polisi (Purn.) Agus Andrianto saat memberikan amanat pada Apel Bersama Pegawai dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin (16/06).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti beserta seluruh jajaran mengikuti secara daring di Hall Kanwil Kemenkum Sumbar.
Menteri Imipas menyoroti proses masa transisi dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi 4 Kementerian yang rencananya selesai pada akhir Bulan Juni mendatang. Agus mengajak seluruh jajaran, untuk menyelesaikan proses transisi ini dengan semangat kolaborasi dan kekeluargaan.
Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa kini pemerintah tengah menghadapi tantangan untuk mempercepat pembangunan nasional. Dalam hal ini, efisiensi anggaran menjadi komitmen kita bersama untuk tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Saya ingin menegaskan kembali bahwa efisiensi bukan berarti pengurangan kinerja atau pemangkasan semangat kerja. Justru sebaliknya, efisiensi berarti bekerja lebih cerdas, lebih tepat sasaran, dan lebih bertanggung jawab," sebut Agus.
Menteri Imipas turut menekankan untuk meningkatkan pelayanan publik yang menjadi salah satu prioritas utama dalam reformasi birokrasi. Ia manambahkan, ukuran keberhasilan adalah kepuasan publik, bukan hanya target internal yang tercapai.
"Ingat bahwa inti dari pekerjaan kita adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan tugas administratif," tegas Agus.
Menurutnya, transparansi adalah kunci kepercayaan masyarakat. Seluruh unit harus mematuhi Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan. Baik dari segi waktu layanan, biaya, persyaratan, hingga mekanisme pengaduan.
Terakhir, Menteri Imipas memberikan apresiasi kepada semua Kementerian yang telah melaksanakan instruksi Presiden menerbitkan SK CPNS untuk formasi Tahun Anggaran 2024. Agus menginstruksikan agar seluruh CPNS segera beradaptasi dan memahami lingkungan kerja, struktur organisasi, dan tugas pokok unit masing-masing.
Setelah mengikuti apel bersama pegawai, Kakanwil Kemenkum Sumbar turut memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sumbar.
Dalam arahannya, Kakanwil berpesan kepada seluruh CPNS untuk segera beradaptasi dalam lingkungan kantor dengan tetap sesuai dengan koridor-koridor masing-masing.
"Saya pesan kepada seluruh CPNS Kanwil Kemenkum Sumbar, sebagaimana yang disebutkan oleh Menteri Imipas, untuk segera beradaptasi dan memahami lingkungan kerja, struktur organisasi, dan tugas pokok unit masing-masing," sebut Alpius.
Lebih lanjut, Kakanwil menyoroti tentang masalah kebersihan yang ada di Kantor Wilayah untuk diperhatikan bersama. Tugas-tugas yang menjadi tarja agar diselesaikan sesuai targetnya.
Menutup arahannya, Kakanwil Alpius memberikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh Tim Humas dan kontributor karena telah mendorong Kementerian Hukum dan mengharumkan marwah Kanwil Kemenkum Sumbar. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
