Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan koordinasi ke Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Koordinasi ini membahas Pelaksanaan Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM di Wilayah, Senin (24/03).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra diterima disambut langsung dengan baik oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum Jurnalis.
Pada pertemuan ini juga membahas beberapa hal dalam mendukung pelaksanaan reformasi hukum terkait kegiatan utama yang akan dilakukan oleh BSK Tahun 2025 ini tujuannya kepada seluruh Kantor Wilayah seperti:
- Inventarisasi Permasalahan Hukum dan Pelayanan Publik yaitu mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM) dalam mengidentifikasi berbagai persoalan hukum dan pelayanan publik di daerah;
- Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum merupakan mengkaji efektivitas kebijakan hukum yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas kebijakan di tingkat wilayah;
Sebagaimana diketahui SIPKUMHAM adalah suatu sistem informasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan data mengenai permasalahan hukum, HAM, dan terkait layanan publik dengan pengumpulan informasi melalui crawling data secara real-time dari media online dan media sosial. Dengan adanya basis data yang diperlukan sehingga dapat dibentuk kebijakan bidang hukum dan HAM serta pelayanan publik berbasis bukti, penanganan atau penyelesaian masalah-masalah hukum dan HAM serta pelayanan publik secara tepat dan efisien.
Dari pertemuan tersebut, diperoleh informasi bahwa data Sipkumham dapat digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan AIEK (Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan), meskipun bukan sebagai data utama. "Jika data Sipkumham tidak mencakup permasalahan kebijakan yang relevan, data dari sumber lain dapat digunakan," jelas Junarlis. Selain itu, data Sipkumham telah diupdate sejak 2024 dan siap digunakan oleh Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia.
Terkait evaluasi Laporan SIPKUMHAM tahun 2025 yang dilaksanakan dan agar Aplikasi SIPKUMHAM dapat menyaring berita yang sedang terjadi di daerah, dan agar media di wilayah dapat terintegrasi dengan Aplikasi SIPKUMHAM.
Terkait dalam pelaksanaan AIEK, Tim BSK menekankan bahwa proses tahun ini lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. "Tidak perlu lagi melakukan penelitian atau kajian mendalam, karena sudah ada pedoman yang jelas," ujar Junarlis. Tim BSK juga akan memberikan pendampingan kepada Kanwil, termasuk membantu memilih kebijakan atau peraturan menteri yang akan dianalisis. Kriteria pemilihan kebijakan tersebut telah diatur dalam pedoman yang sedang diproses untuk ditandatangani oleh Kepala BSK.
Melalui koordinasi ini, sebagai tindak lanjut Kanwil Kemenkum Sumbar siap mengawal implementasi strategi kebijakan hukum yang lebih baik di wilayahnya. Reformasi hukum yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pelayanan publik, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
