Padang - Fungsional Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti webinar nasional SEKATA #5 – Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum dengan tema “Perlindungan Hukum bagi Warga Desa Korban Pinjol”, yang diselenggarakan secara daring dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi @BPHN_Kemenkum pada Rabu, 30 Juli 2025, pukul 09.00 WIB.
Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam memberikan edukasi hukum yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat desa yang rentan menjadi sasaran praktik pinjaman online ilegal (pinjol).
Webinar menghadirkan narasumber inspiratif dari lintas sektor, yaitu Rosary Christina Simatupang, Pengawas Senior Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi 2, yang membahas sisi regulasi dan pengawasan fintech lending serta perlindungan konsumen dalam ekosistem digital dan Riki Perdana, Hakim Yustisia Mahkamah Agung RI, yang mengupas perspektif hukum dan peradilan dalam penanganan perkara pinjaman online serta perlindungan terhadap korban. Acara ini dipandu oleh Nurhayati, Penyuluh Hukum Madya dari BPHN, yang memfasilitasi diskusi dengan gaya yang interaktif dan mendalam.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para Penyuluh Hukum, termasuk dari Kanwil Kemenkum Sumbar, dapat meningkatkan pemahaman serta kapasitas dalam memberikan edukasi dan layanan hukum kepada masyarakat desa, khususnya yang terdampak praktik pinjol ilegal. Webinar ini juga terbuka untuk umum secara gratis dan menyediakan e-sertifikat bagi peserta.
SEKATA (Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum) telah menjadi salah satu forum edukasi hukum digital yang konsisten menyentuh isu-isu aktual dan berdampak langsung pada masyarakat akar rumput. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum dalam membangun budaya hukum yang adil, inklusif, dan berbasis data. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
