Pasaman- Kanwil Kemenkum Sumatera Barat, melalui Kepala Bidang Palayanan Hukum beserta jajaran melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Layanan AHU pada tanggal 17-19 Februari 2025. Kegiatan dilaksanakan di tiga tempat yaitu Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Layanan AHU ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses administrasi hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi harapan masyarakat.
Kegiatan diawali dengan melakukan monitoring dan evaluasi di Sekretariat Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Pariaman. Tim diterima langsung oleh Ketua Pengda INI Pariaman, Notaris Yurina Persada, S.H., M.Kn. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Pariaman.
Kepala Bidang Pelayanan AHU, Bapak Febriandi menyampaikan rencana Program Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Tahun 2025 sebagai upaya mengurangi permasalahan Kenotariatan, baik yang sedang berproses maupun potensi permasalahan yang akan terjadi menghadapi situasi dimana terjadi efisiensi anggaran pemerintah khususnya Kementerian Hukum di tahun ini. Kolaborasi dilakukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas Notaris untuk memastikan bahwa semua Notaris dalam menjalankan Jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemenkum bersama Pengda INI berkomitmen bersama untuk selalu perpedoman dengan regulasi yang ada untuk memastikan bahwa semua Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi terkait Layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Sekretariat Bersama PPNS Kabupaten Agam yang berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Agam. Tim diterima langsung oleh Sekretaris Satpol PP, Bapak Afliwaneri dan PPNS Bapak Ilham Saputra, S.H., M.H. Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dipimpin Bapak Febriandi menyampaikan informasi terkait Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tim melakukan memadanan data PPNS yang ada di Kabupaten Agam. Tujuan pemadanan data antara Sekretariat Bersama (Sekber) PPNS dan Data Administrasi Hukum Umum (AHU) sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data serta pelaksanaan tugas. Didapat beberapa data PPNS yang sudah tidak menjalankan tugas pada bidang teknis dan pindah Instansi yang mengakibatkan status PPNS Non Aktif.
Monitoring dan evaluasi diakhiri mengunjungi Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Pasaman. Tim diterima langsung oleh Ketua Pengda INI Pasaman, Notaris Fadhil Islamie Lubis, S.H., M.Kn. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Kabupaten Pasaman. Tim kantor Wilayah menekankan kepada Pengda agar seluruh Notaris di wilayahnya selalu menjalankan Jabatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Notaris. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
