Pa
Padang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan koordinasi ke Bagian Hukum Pemko Padang Panjang terkait pengelolaan JDIH. Tim Kantor Wilayah diwakili Penyuluh Hukum Madya Imelda Milu Kemalasari, Penyuluh Hukum Muda Arif Endra Susilo, Penyusun Abstraksi Hukum Shinta Resta Puri, dan dan Pengelola Bantuan Hukum Vinno Agustinus Sy. (Selasa, 27/05/2025)
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program JDIH wilayah, untuk memastikan kesesuaian dengan standar JDIHN, yang merupakan program prioritas nasional BPHN. Dalam pertemuan ini, Tim Kantor Wilayah diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Rika Fitria Hasti, yang didampingi oleh JFT Analis Hukum Dila Milaza dan Ade Saputra.
Beberapa butir agenda yang dibahas mengenai JDIH di antaranya :
a.Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki tugas untuk melakukan Pengelolaan JDIH keseluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat yang salah satunya Kota Padang Panjang;
b.JDIH Kota Padang Panjang sudah tergolong menjadi JDIH yang paling aktif di wilayah Sumatera Barat, dengan website yang sudah terintegrasi dengan website Pemkot;
c.JDIH Kota Padang Panjang sejauh ini tidak mengalami kendala dalam pengisian e-report di BPHN, dan penilaian e-report yang pada tahun sebelumnya sudah bagus akan diupayakan untuk dipertahankan;
d.JDIH Kota Padang Panjang belakangan mengalami masalah dari sisi keamanan jaringan karena website Pemkot (yang juga memuat situs JDIH) pada triwulan pertama tahun ini beberapa kali diretas secara ilegal;
e.Perpustakaan di Balai Kota Padang Panjang, yang dikelola oleh bagian Hukum dan merupakan bagian dari JDIH sudah tertata dengan baik dengan fasilitas yang cukup layak walapun masih kurang Pustakawan yang stand-by full time;
f.JDIH Kota Padang Panjang sudah membuat Kios Informasi Elektronik untuk kepentingan internal instansi, yang memuat Perwako dan peraturan lainnya serta informasi lain untuk menunjang kinerja Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan unit internal lainnya yang bisa mengakses informasi dan mengunduh copy dokumen yang relevan. Untuk pojok JDIH di lobby sudah dicanangkan untuk dibuat, namun masih berlum terlaksana;
g.JDIH Kota Padang Panjang sudah merencanakan program inovasi bernama Aura Papa (Audio Peraturan Kota Padang Panjang) yang nantinya akan memungkinkan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra untuk mengakses peraturan perundang-undangan secara audio;
h.Tim Kantor Wilayah mengingatkan agar JDIH Kota Padang Panjang tetap aktif dan meningkatkan fitur serta layanan yang ada pada aplikasi JDIH, dan mengapresiasi atas program dan inovasi baik itu yang sudah dikerjakan ataupun yang masih dalam tahap perencanaan.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
