Padang - Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Tanya AHU dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan tajuk Tanya AHU # dengan tema “Layanan Publik yang ada Di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum” pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Kegiatan diikuti oleh jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum di ruang kerja masing-masing. Turut bergabung dalam zoom, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, serta jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum lainnya.
Direktorat Jenderal Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi hukum umum. Lembaga ini bertanggung jawab atas berbagai layanan hukum, seperti pendaftaran perusahaan, pendaftaran hak atas tanah, dan layanan untuk notaris dan PPAT. Tujuannya adalah untuk mendukung pelayanan hukum masyarakat dan mendukung proses hukum serta pemerintahan secara keseluruhan.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah Yandriansyah Operator Layanan Operasional yang mana beliau membahas terkait dengan Layanan Apa saja yang ada di Direktorat Jenderal Hukum beberapa point yang disampaikan oleh narasumber :
1.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ditjen AHU berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel di bidang administrasi hukumbeberapa point yang dibahas terkait pelayanan yang ada di AHU.
2.Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Ditjen AHU memberikan berbagai jenis layanan yang mencakup kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga negara. Pelayanan tersebut meliputi antara lain layanan pendaftaran badan hukum dan perseroan, fidusia, notaris dan PPNS, kewarganegaraan dan keimigrasian terbatas, yayasan dan perkumpulan, harta peninggalan tak terurus, hingga layanan kekayaan intelektual terkait hukum. Semua layanan tersebut kini telah terintegrasi secara digital melalui sistem AHU Online, sebagai wujud transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3.Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Ditjen AHU terus berinovasi melalui digitalisasi proses administrasi hukum, penyederhanaan prosedur, serta penyediaan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Salah satu inovasi unggulan adalah portal AHU Online (ahu.go.id) yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga menciptakan efisiensi waktu dan biaya.
4.Pada bulan September Direktorat Administrasi Hukum umum sudah menerima permohonan dari call center sebanyak 14.800 permohonan, email sebanyak 21.300 permohonan, whatsapp sebanyak 2.490 permohonan dan secara tatap muka sebanyak 15.000 permohonan. Dari sekian banyak permohonan yang diterima permohonan yang paling banyak adalah permohonan Apostille dan Perseroan Terbatas.
5.Selain inovasi digital, Ditjen AHU juga berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan nilai-nilai integritas aparatur. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, monitoring, dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan publik. Prinsip keterbukaan informasi publik juga diterapkan agar masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan terhadap kualitas layanan yang diterima.
Ditjen AHU berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan prinsip pelayanan prima. Melalui penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP), Ditjen AHU memastikan bahwa setiap layanan memiliki dasar hukum, waktu penyelesaian yang jelas, biaya yang transparan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. (Humas Kemenkum Sumbar)
Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar
