Padang– Dalam upaya mendukung transformasi layanan hukum yang modern dan berbasis digital, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Febriandi dan jajaran Divisi Pelayanan Hukum turut serta dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (17/7).
Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman teknis dan regulatif terkait implementasi layanan grasi berbasis elektronik (e-Grasi), yang merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Direktur Pidana, Taufiqqurrahaman, membuka kegiatan dengan menyampaikan latar belakang diterbitkannya Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023, yang merupakan revisi atas aturan sebelumnya mengenai tata cara pengajuan grasi. Ia menekankan bahwa layanan e-Grasi kini hanya dapat diakses oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang telah memiliki akun pengguna, dan meminta seluruh Kanwil untuk segera menindaklanjuti pengisian data pengguna melalui tautan yang disediakan Ditjen AHU.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal AHU, Widodo, menegaskan bahwa saat ini terdapat 144 layanan yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU, dengan 99 di antaranya telah sepenuhnya berbasis elektronik. Ia menargetkan seluruh layanan dapat terdigitalisasi 100% sebagai bagian dari peringatan Hari Pengayoman dan upaya mewariskan sistem pelayanan hukum yang modern dan efisien.
Widodo juga menyoroti pentingnya diseminasi informasi kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan mengakses layanan grasi secara mandiri melalui sistem digital yang telah dikembangkan.
Rangkaian kegiatan diseminasi dilanjutkan dengan pemaparan narasumber yang membahas tentang integrasi antara e-Grasi dengan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Selain itu, Ketua Tim Kerja GAAR turut memberikan penjelasan teknis serta melakukan simulasi penggunaan aplikasi e-Grasi.
Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung aktif dan interaktif, mencerminkan antusiasme serta komitmen peserta dalam menyukseskan implementasi layanan ini.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sumatera Barat akan segera berkoordinasi dengan seluruh Kepala Lapas dan Rutan di wilayahnya guna mempercepat proses pengisian data akun pengguna yang dibutuhkan, sehingga akses layanan e-Grasi melalui laman ahu.go.id dapat segera dioptimalkan. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
