Padang - Kegiatan ini dilaksanakan secara zoom virtual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Dihadiri dan dipimpin oleh Plh Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum Boby Musliadi, didampingi oleh Subkoordinator Bidang Perancang Rivai Putra, Ketua Tim Kerja Wilayah II Sherly Kurnia Fitri beserta Tim Perancang Peraturan Perundang Undangan, Analis Hukum, JFU dan CPNS Kanwil Kemenkum Sumbar. Selasa(30/09)
Pada kegiatan rapat zoom ini membahas mengenai Rapat Pengharmonisasian :
1.Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tentang Tata Naskah Dinas
2.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tahun 2025 - 2045
3.Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
4.Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah
5.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Eselon II beserta Kepala Dinas Dan OPD yang terkait, Kabag Hukum Beserta Jajaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.
Rapat ini merupakan wujud nyata pembinaan dalam program pembentukan regulasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Sumbar kepada pemerintah daerah. Harmonisasi ini dilaksanakan dalam bentuk penyelarasan substansi Rancangan Produk Hukum Daerah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi Produk Hukum Daerah yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
Rapat dibuka oleh Plh Kadiv PPPH Boby Musliadi, dalam penyampaiannya memberikan atensi dan apresiasi terhadap kepercayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang tergabung dalam zoom kepada Kanwil Kemenkum Sumbar untuk mengharmonisasikan produk hukum daerah yang akan dibahas. Harmonisasi merupakan instrumen penting dalam menjamin proses pembentukan produk hukum yang taat asas, memiliki kepastian hukum dan menghasilkan regulasi yang berkualitas, tepat guna, serta aplikatif.
Pengharmonisasian bukan hanya proses administratif, tetapi bagian penting dalam membangun regulasi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar substansi hukum tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan
Para Pejabat Eselon II beserta jajaran Dari Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Kabupaten Agam memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumbar atas bantuan yang diberikan dalam proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah, harapannya dengan dilaksanakannya kegiatan ini produk hukum yang dihasilkan dapat lebih aplikatif serta mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Rapat dan berbagai diskusi berjalan dengan baik berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh para peserta. Kanwil Kemenkum Sumbar melalui Tim perancang peraturan perundang-undangan memberikan panduan teknis terkait pengharmonisasian dan penulisan regulasi agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
Dari pertemuan diskusi rapat dalam zoom, diharapkan seluruh rancangan peraturan dapat ditetapkan sesuai prosedur serta menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. JKegiatan harmonisasi ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sumbar dalam memastikan produk hukum daerah memenuhi standar normatif sistematis.
Melalui Harmonisasi merupakan kunci dalam membangun produk hukum daerah yang selaras dengan kepentingan nasional. Kanwil Kemenkum Sumbar siap mendukung penuh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam memastikan setiap regulasi daerah, tidak hanya sesuai aturan tetapi juga bermanfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi ini adalah langkah penting untuk mewujudkan tata kelola hukum yang lebih baik di Provinsi Sumatera Barat.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar
