Padang - Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat Alpius Sarumaha, menerima kunjungan Wali Nagari Pangian Hijrah Adi Sukrial, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar dalam rangka koordinasi terkait permohonan hibah aset milik Kementerian Hukum RI. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya Pemerintah Nagari Pangian dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang berlokasi di Jorong Koto Kaciak, Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Rabu(22/10)

Dalam pertemuan tersebut, Wali Nagari Pangian menyampaikan permohonan hibah atas tanah dan bangunan milik Kementerian Hukum RI dengan luas sekitar 950 meter persegi beserta rumah dinas yang berada di lokasi tersebut. Aset tersebut direncanakan akan dimanfaatkan sebagai Kantor Koperasi Desa Merah Putih Nagari Pangian dan Kantor Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Pangian Jaya.

Kakanwil Kemenkum Sumbar menyambut baik inisiatif Pemerintah Nagari Pangian yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan aset negara secara produktif. Beliau menegaskan bahwa koordinasi dan kajian lebih lanjut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses hibah dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan sesuai prosedur hukum. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Perpustakaan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat menjadi salah satu unit kerja yang berperan aktif dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswi melalui program magang. Dalam kegiatan ini, mahasiswi diberi kesempatan untuk mempelajari berbagai aspek pengelolaan perpustakaan, mulai dari pengelolaan koleksi, pelayanan informasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam sistem layanan. Melalui proses tersebut, para peserta magang dapat memahami secara langsung tata kelola perpustakaan modern serta pentingnya pelayanan berbasis inovasi. Rabu(22/10)

Selama melaksanakan magang, mahasiswi turut berkontribusi dalam berbagai kegiatan operasional, seperti pendataan dan klasifikasi buku, penataan ruang baca, serta membantu pengguna dalam menemukan referensi yang dibutuhkan. Keterlibatan mereka memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi layanan perpustakaan, sekaligus menjadi wadah pembelajaran praktis yang memperkaya pengalaman dan keterampilan di bidang kepustakawanan.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat Alpius Sarumaha, memberikan pengarahan kepada pengelola perpustakaan dan mahasiswi magang yang tengah melaksanakan kegiatan pembelajaran di lingkungan Kanwil. Dalam arahannya, beliau menyampaikan apresiasi atas kontribusi para mahasiswi yang turut membantu pelaksanaan berbagai layanan perpustakaan, seperti pendataan buku, penataan ruang baca, dan pendampingan pengguna. Kakanwil menilai bahwa kehadiran mereka telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat budaya kolaboratif di lingkungan kerja.

Lebih lanjut, Kakanwil juga mengapresiasi kinerja pengelola perpustakaan yang terus menghadirkan pembaruan dan inovasi layanan. Ia menekankan pentingnya mempertahankan semangat berinovasi agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang edukatif yang aktif dan inspiratif. Melalui pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan, beliau berharap Perpustakaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar dapat berkembang menjadi pusat literasi hukum yang bermanfaat dan menjadi rujukan utama di Sumatera Barat. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat Alpius Sarumaha, mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang mengangkat tema “Analisis Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (MKN)”.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat pada hari Rabu, 22 Oktober 2025, secara virtual melalui Zoom Meeting dan terpusat di Aula Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat.

Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, S.IP., M.Si., Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman, S.H., M.E., dan Wakil Ketua MKN Wilayah Kalimantan Barat Petrus Yani Sukardi, S.H. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), akademisi, notaris, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam sambutannya, SES BSK Dwi Harnanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil analisis kebijakan di bidang kenotariatan agar dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan baru dan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menambahkan bahwa BSK akan meninjau kembali pelaksanaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 yang telah berjalan selama empat tahun, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan tren positif berupa peningkatan kinerja notaris dan penurunan laporan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum optimalnya pedoman teknis dan perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih solid. Oleh karena itu, diskusi ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama dalam memperkuat kebijakan kenotariatan ke depan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, dalam paparannya menegaskan bahwa Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengawasan terhadap profesi notaris.

Meskipun kebijakan ini telah diterima dengan baik oleh para pemangku kepentingan, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan. Ia menilai bahwa reformasi kebijakan yang komprehensif dan adaptif sangat diperlukan sebagai wujud kehadiran negara dalam memperkuat keadilan, kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris sebagai bagian dari sistem hukum nasional. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Administrasi Hukum Umum, telah melaksanakan Layanan pendaftaran Legalisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum. Rabu(22/10)

Kegiatan ini meliputi Layanan pendaftaran legalisasi oleh pemohon yang dokumennya di gunakan untuk kelengkapan persyaratan pekerjaan ke Negara Nigeria. Dokumen yang didaftarkan meliputi Sertifikat Kelautan.

Seluruh rangkaian kegiatan Layanan pendaftaran Legalisasi berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa kendala yang berarti. Pelayanan ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan Layanan pendaftaran legalisasi. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar