Padang - Bagian Pembinaan Hukum Divisi P3H Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat menggelar Rapat Kerja Internal yang membahas fokus strategis pembinaan hukum pada semester kedua tahun 2025. Rapat ini dipimpin oleh Koordinator Pembinaan Hukum, Mainofri, S.H., M.M., yang juga merupakan Penyuluh Hukum Madya, Kamis (24/07).

Dalam arahannya, Mainofri menekankan pentingnya pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan hukum, khususnya dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong sinergi lintas sektor di daerah. Rapat ini juga menjadi ruang evaluatif terhadap capaian semester pertama dan penetapan target kinerja semester kedua. “Salah satu fokus utama kita ke depan adalah penguatan peran penyuluh hukum di tingkat desa/kelurahan dan percepatan digitalisasi informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di daerah,” ujar Mainofri dalam sesi pembukaan.

Selain itu, dibahas pula strategi penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk optimalisasi pemanfaatan JDIH sebagai sarana layanan informasi hukum yang mudah diakses publik. Koordinator Pembinaan Hukum juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi pelaporan, pembaruan dokumen hukum, serta pemantauan kinerja penyuluhan hukum berbasis data dan indikator yang terukur. 

Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh jajaran fungsional dan pelaksana Pembinaan Hukum secara langsung, serta menghasilkan sejumlah rencana aksi untuk memastikan bahwa seluruh program kerja semester II dapat dijalankan secara tepat waktu, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh tim Pembinaan Hukum dalam melaksanakan tugas negara, khususnya dalam memberikan layanan hukum yang adil, informatif, dan inklusif di seluruh wilayah Sumatera Barat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Dalam rangka mendukung pemetaan kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis (JFA), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja Kearsipan yang diselenggarakan secara virtual oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkum RI, Kamis (24/07).

Kegiatan ini diikuti oleh Plt. Kepala Bagian Umum, Bobby Sectio Wahyudi, didampingi oleh JF Arsiparis Kantor Wilayah, bertempat di Ruang Rapat Bung Hatta.

Dalam pemaparannya, Akhmad Kurniawan, Arsiparis Ahli Muda dari Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI, menjelaskan bahwa tugas pokok arsiparis meliputi: pengelolaan arsip dinamis dan statis, pembinaan kearsipan, serta penyajian arsip menjadi informasi.

Penyusunan analisis beban kerja didasarkan pada aspek uraian tugas, volume kerja, norma waktu, serta jam kerja efektif (1.250 jam/tahun atau 75.000 menit). Penetapan kebutuhan JFA mengacu pada PermenpanRB No. 48 Tahun 2014 Pasal 22, dengan mempertimbangkan indikator seperti lingkup kerja, volume arsip, serta bentuk media arsip yang dikelola.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh jumlah ideal JFA di tiap jenjang jabatan berdasarkan beban kerja, sekaligus menjadi pedoman teknis dalam penyusunan formasi jabatan fungsional arsiparis untuk jangka waktu lima tahun, dengan penguraian tahunan yang disesuaikan dengan prioritas dan rencana strategis instansi. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Imam Bonjol Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, dihadiri dan dipimpin oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan, Bobby Musliadi, didampingi oleh Ketua Tim Kerja Wilayah II Sherly Kurnia Fitri beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan, dan Analis Hukum, JFU, CPNS Kanwil Kemenkum Sumbar. (Kamis, 24 Juli 2025)

Agenda kegiatan pada rapat ini adalah Rapat Pelaksanaan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029. Kegiatan rapat ini yang di hadiri oleh, Staf Ahli Bidang Hukum, Irwan Zamrud beserta jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Rapat tersebut dilatarbelakangi bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penting dalam hal menentukan tindakan masa depan untuk pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah ini adalah untuk mewujudkan suatu pembangunan daerah yang dapat meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kemudian keluasan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat, terbukanya lapangan berusaha, dan untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah.

Dengan adanya perencanaan pembangunan daerah yang baik, pemerintah daerah dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan kewenangan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan di atas, jelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Rapat berjalan dengan baik berbagai masukan dan saran di berikan oleh para peserta rapat Tim Perancang Perundang Undangan Kanwil Kemenkum Sumbar turut memberikan masukan teknis dalam penyusunan aturan tim yakni Pak Niko, Bu Eka, memberikan panduan teknis terkait pengharmonisasian dan penulusan regulasi agar seauai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Dengan adanya kegiatan pelaksanaan harmonisasi ini akan tergambar kebutuhan daerah dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Dharmasraya, yang menjadi dasar dari pentingnya pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini. Dan tentunya akan menciptakan peraturan daerah yang serasi, selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melalui persiapan yang matang, RPJMD diharapkan mampu menjadi peta jalan pembangunan daerah yang efektif, mengarahkan langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi yang didampingi oleh Rivai Putra, selaku Sub Koordinator PP/Perancang Ahli Madya melaksanakan Penyamaan Persepsi 2 (dua) Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. (Kamis, 24 Juli 2025)

Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 ini dengan judul Raperda Penyelenggaraan Pesantren dan Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang merupakan kerjasama antara DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Pembahasan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD, Doni Ikhlas, Wakil Ketua DPRD, Ketua Bapemperda beserta anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Tim Penyusunan Naskah Akademik Raperda dari Kanwil Kemenkum Sumbar antara lain: Sherly Kurnia Fitri, Novendra, Febtrina Sari, Stephani Eka Putri, Mazdhicova Condheres, Ikaputri Reffaldi.

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan dalam Pasal 236 :
(1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4)Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur bagi generasi muda. Pesantren menjadi sistem nilai yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan; pendidikan, kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Pesantren juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa, karena pesantren menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, memupuk akhlak mulia, serta mempertahankan ajaran Islam rahmatan lil'alamin. Hal ini tercermin dalam sikap rendah hati, toleransi, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia.

Terkait dengan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran undang-undang tersebut, yakni pada huruf E mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan kemudian dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota, ditentukan yang menjadi urusan pemerintahan kabupaten/ kota adalah :
a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
c. Pembinaan PPNS Kabupaten/kota.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah kebutuhan dasar masyarakat, memungkinkan kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan dapat berjalan lancar. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar