Pesisir Selatan — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT di wilayah tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumatera Barat, Novrial Bahrun, serta Ketua Pengurus Wilayah PPAT, Kamis (26/06).

Dalam kegiatan ini, sejumlah persoalan yang dihadapi Notaris dan PPAT di Pesisir Selatan turut menjadi fokus pembahasan, antara lain menyangkut intervensi aparat penegak hukum tanpa prosedur resmi, lemahnya perlindungan hukum bagi PPAT, hingga tidak optimalnya peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar, Lista Widyastuti, menegaskan pentingnya perlindungan profesi notaris dalam menjalankan tugasnya.

“Kami mengimbau agar setiap permintaan keterangan terhadap Notaris oleh aparat penegak hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melalui Majelis Kehormatan Notaris. Permintaan itu pun hanya dapat diajukan apabila perkara sudah berada pada tahap penyidikan. Ini penting untuk menjaga prinsip kerahasiaan jabatan dan perlindungan profesi,” ujar Lista.
Selain itu, Lista juga mendorong penguatan kelembagaan dalam mendampingi PPAT yang menghadapi persoalan di lapangan.

“Kami siap memberikan pendampingan kepada Notaris jika menghadapi kendala dengan instansi lain, termasuk BPN, demi terciptanya layanan hukum yang lebih tertib dan akuntabel,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua INI Sumbar, Novrial Bahrun, menyampaikan perlunya sinergi yang kuat antara Notaris, PPAT, dan pemangku kepentingan terkait, dalam mengawal profesionalisme dan integritas jabatan Notaris.

“Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan kepastian hukum melalui akta otentik. Maka perlindungan terhadap profesi ini menjadi mutlak, tentu tetap dalam koridor hukum yang berlaku,” ujar Novrial.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan regulasi untuk PPAT yang saat ini masih dinilai lemah dalam hal perlindungan hukum.

“Kami akan terus menyuarakan kebutuhan akan regulasi yang lebih kuat bagi PPAT, dan berharap hal ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk legislatif,” ucap Novrial.

Kanwil Kemenkumham Sumbar dan organisasi profesi akan memperkuat koordinasi serta mendorong pembentukan forum konsultatif yang melibatkan unsur BPN, agar pelaksanaan tugas Notaris dan PPAT di Sumatera Barat dapat berjalan lebih optimal dan mendapat kepastian hukum yang layak.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#KerjaTerlaksana

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional yang berlangsung secara khidmat di Aula Kanwil. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., dan turut dihadiri oleh para Pejabat Tinggi Pratama, pejabat struktural manajerial dan non-manajerial, serta jajaran internal lainnya. (Kamis, 26 Juni 2025)

Pada kesempatan ini, Fadhli Septrio Abbas, S.H., M.H., resmi dilantik sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda, setelah sebelumnya menjabat sebagai Penyuluh Hukum Ahli Pertama. Kenaikan jenjang fungsional ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja yang ditunjukkan selama ini dalam pelaksanaan tugas.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa pelantikan merupakan momentum penting tidak hanya bagi yang dilantik, tetapi juga sebagai bentuk keberlanjutan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum.

“Jabatan ini adalah amanah, bukan hanya sekadar tanggung jawab administratif, tetapi juga komitmen moral dan profesional untuk melayani publik dan menjaga integritas,” ujar Alpius. Beliau juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika birokrasi, profesionalisme, serta memperkuat sinergi antar unit kerja demi peningkatan layanan hukum kepada masyarakat.

Dengan pelantikan ini, diharapkan Penyuluh Hukum yang baru dilantik dapat terus berkontribusi aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung pencapaian visi Kementerian Hukum menuju Indonesia Emas 2045. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

#KerjaTerlaksana

Padang - Dr. Alpius Sarumaha, S.H, M.H., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, membuka dan memimpin langsung jalannya rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah, yang didampingi Yeni Nel Ikhwan, selaku Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Rivai Putra dan Boby Musliadi selaku Ketua Tim Kerja/Perancang Ahli Madya, secara Virtual Zoom Meeting. (Kamis, 26 Juni 2025)

Agenda siang ini membahas 3 (tiga) bahasan, antara lain Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah, Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Staf Ahli, Asisten, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, dan OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok. Hasil harmonisasi disampaikan oleh Andros Timon, Sherly Kurnia Fitri, Eko Hariyanto, Febrtrina Sari, Ririd Poerwanta, Hayati Rahman selaku Perancang Peraturan perundang-undangan dan Roni Okpisya selaku Analis Hukum.

Rapat pengharmonisasian ini untuk menyelaraskan muatan materi dalam rancangan peraturan kepala daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memastikan bahwa regulasi yang dibentuk memiliki kekuatan hukum yang sah, tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

#KerjaTerlaksana

Padang- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat gelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, didampingi Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Rivai Putra dan Boby Musliadi selaku Ketua Tim Kerja/Perancang Ahli Madya, secara Virtual, Kamis (26/06).

Pada rapat kali ini dibahas langsung 3 (tiga) rancangan peraturan kepala daerah diantaranya rancangan peraturan walikota Padang Panjang tentang standar harga satuan, rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, dan rancangan peraturan bupati Sijunjung tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.

Dari Pemarkarsa dihadiri Asisten, Staf Ahli, Kepala Bappelitbangda, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bapenda dan Perangkat Daerah terkait. Hasil Harmonisasi disampaikan oleh Nurahma Fitri, Rivai Putra, Rita Adriani, Lastme Novi Diana, M. Taufiqqurrahman, Niko Harya Manggala selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Novendra selaku Analis Hukum Madya.

Dalam Arahannya, Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha menyampaikan bahwa pengharmonisasian dilakukan dari aspek prosedural, subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. “Dari aspek subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tentu saja kita akan berbicara mengenai kesesuaian rancangan peraturan kepala daerah dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan” tutup Alpius. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

#KerjaTerlaksana