Padang - Sebanyak 14 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mendapatkan pembekalan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra pada Selasa (3/6). Pembekalan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan orientasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi unit kerja yang ada di lingkungan Kanwil.

Lebih lanjut, kadiv P3H  juga menyampaikan pentingnya para CPNS sebagai bagian dari ASN untuk memahami nilai dasar BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Dengan menerapkan nilai – nilai penting tersebut dalam bekerja, Kadiv  berharap agar para CPNS bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Kadiv P3H juga menyampaikan materi pengenalan mengenai Peraturan Presiden No 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum serta peran dan fungsi Divisi P3H ,Ia menjelaskan bahwa Divisi ini memiliki tugas utama membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta analisis kebijakan hukum di daerah.

Kemudian dilanjutkan dengan materi terkait fungsi utama Divisi P3H. Fungsi pertama adalah terkait Peraturan Perundang-undangan, yaitu melakukan fasilitasi, harmonisasi, dan pembentukan peraturan daerah agar sesuai dengan norma dan prinsip pembentukan peraturan yang baik, berkaitan dengan Strategi Kebijakan, yang berfokus pada penyusunan kajian dan analisis hukum sebagai dasar perumusan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.

Fungsi kedua adalah Pembinaan Hukum, di mana Divisi ini menjalankan berbagai program penyuluhan hukum, bantuan hukum, serta pemberdayaan masyarakat hukum yang sadar dan taat aturan. 

Dengan adanya orientasi ini diharapkan dapat membekali para CPNS dengan pengetahuan dasar yang kuat, sehingga mereka siap untuk berkontribusi secara optimal dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat saat mulai bertugas nantinya. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

#AksiNyataSejahtera

#KerjaTerlaksana

Padang, Kakanwil Kemenkum Sumbar Alpius Sarumaha, didampingi Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra dan Fungsional Penyuluh Hukum dan Fungsional Umum Kanwil Kemenkum Sumbar memulai Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok KADARKUM Angkatan II sebagia pemberi layanan POSBANKUM Desa/Kelurahan/Nagari. (03/06/2025).

Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Kanwil Kemenkum Sumbar dengan OBH YLBHI LBH Padang, Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 3 – 5 Juni 2025 melalui zoom meeting. Diikuti sebanyak 50 (Lima Puluh) orang peserta dari beberapa Desa/Kelurahan/Nagari di Sumatera Barat.

Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Paralegal yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi Bagi Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis, dan Aktualisasi Peran Paralegal.

Pos Bantuan Hukum adalah Pos Pelayanan Hukum yang ada di Desa/Keurahan sebagai jaminan tersedianya layanan hukum yang mudah di akses oleh masyarakat. Pos Pelayan Hukum setidaknya setiap Kecamatan memiliki 1 (satu) Desa/Kelurahan/Nagari yang tersedia Pos Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan hukum baik untuk Desa/Kelurahan/Nagari itu sendiri maupun Desa/Kelurahan/Nagari lain dengan aktor utama setiap orang yang berperan sebagai Paralegal.

Penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum, turut serta mendukung dan menyukseskan kegiatan Pelatihan Paralegal dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai Paralegal pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum). (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KerjaTerlaksana

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi memulai kegiatan Orientasi bagi 863 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 pada Senin (02/06). 

Orientasi yang dilaksanakan secara hybrid dari Graha Pengayoman ini diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah di seluruh Indonesia yang berlangsung selama tiga hari dimulai tanggal 02 hingga 04 Juni 2025 mendatang. 

Pembukaan orientasi dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej. Wamenkum menekankan pentingnya integritas dan kapabilitas sebagai pilar utama ASN serta setiap CPNS harus mampu memahami struktur organisasi secara menyeluruh. 

Dengan pelaksanaan orientasi ini, diharapkan para CPNS dapat memahami peran strategis mereka dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas di lingkungan Kementerian Hukum. 

Dalam kuliah umum yang diberikan, Wakil Menteri menekankan hal penting untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip birokrasi modern sebagaimana dalam teori Max Weber, yang meliputi Hierarki: struktur wewenang yang jelas, Pembagian kerja: spesialisasi peran dan tanggung jawab, Aturan tertulis: kepatuhan terhadap regulasi, Impersonalitas: hubungan kerja yang profesional, Rasionalitas dan efisiensi: pengambilan keputusan berbasis logika dan kinerja dan terakhir Konsistensi: perlakuan yang adil dan merata terhadap semua pihak.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi Aparatur Sipil Negara Berakhlak oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha secara offline dikantor wilayah.

Kakanwil menyampaikan fungsi tugas dan peran ASN menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 dan berpesan agar CPNS Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat senantiasa mengimplemantasikan nilai-nilai dasar ASN Berakhlak yaitu, Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti webinar OKE KI: Obrolan Kreatif & Edukatif Kekayaan Intelektual #19 dengan tema " Pentingnya Lisensi Penggunaan Musik dan Lagu " yang diselenggarakan oleh DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), secara virtual, Senin (02/06).

Kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Faisal Rahman, dan JFT Analis Kekayaan Intelektual serta jajaran Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Webinar diisi oleh narasumber Makki Omar Parikesit yang merupakan Komisioner LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang menyampaikan tentang Pentingnya Lisensi Penggunaan Musik dan Lagu.

Dalam webinar ini dijelaskan mulai dari defenisi, tujuan dan jenis Lisensi Musik, hak ekonomi dan Hak Moral yang diperoleh oleh Pencipta sebaimana dijelaskan dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, juga dijelaskan bagaimana pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagaimana diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2022.
Disamping itu, juga dijelaskan tentang mekanisme penarikan dan penghimpunan royalty (pengurusan lisensi), SOP penghimpunan royalty lagu dan/atau music melalui upaya hukum dan beberapa permasalahan kenapa perlisensian music di Indonesia belum berjalan dengan baik.
Diharapkan dengan diadakannya webinar dari DJKI dapat memberikan pemahaman yang komprehensif pada jajaran Kanwil mengenai bagaimana pentingnya lisensi penggunaan Musik dan Lagu. Pelaksanaan webinar ini sangat bermanfaat bagi jajaran Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam rangka penguatan pengetahuan di Bidang Kekayaan Intelektual. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana