Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Manajerial, Nonmanajerial, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Pewarganegaraan, Jum’at (30/08/2024) di Hall Kantor Wilayah.

Sebanyak 25 pejabat yang terdiri dari 22 Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial, 2 Pejabat PPNS, dan 1 orang Pewarganegaraan ini diambil sumpahnya secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal, yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Satuan Kerja, pejabat administrator dan pengawas serta undangan lainnya.

Dalam sambutanya Kakanwil menyampaikan selamat datang kepada Pejabat baru di Bumi Ranah Minang dan mengapresiasi serta terima kasih kepada seluruh Pejabat Struktural yang ada di Satuan Kerja atas kesungguhannya dalam menjalankan tugas dan berperan aktif membangun jajaran yang ada di Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan dipercaya untuk menduduki jabatan barunya,” katanya

lebih lanjut, Ia menginstruksikan kepada seluruh pejabat baru agar tetap menjaga integritas dan selalu ciptakan inovasi serta terapkan fungsi manajemen dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi.

“Saya berharap kepada saudara agar dapat melakukan optimalisasi peran pimpinan dalam penegakan disiplin pegawai dan dalam pengelolaan kinerja, tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, berantas hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, jadilah role model pada satuan kerja yang saudara pimpin,” sambungnya

Dihadapan seluruh jajaran, Ia menegaskan bahwa untuk menyambut Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak diperlukan sikap yang netral dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon manapun.

Disamping itu, sebagai seorang pejabat PPNS dituntut untuk lebih jeli dan peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan tugas instansi asal, dimana hal ini dilakukan melalui proses penyidikan, permulaan terhadap adanya indikasi suatu pelanggaran hukum oleh pejabat-pejabat yang telah ditunjuk berdasarkan undang-undang dapat ditelusuri.

“Kami berharap pada PPNS yang baru saja dilantik agar menjadi pejabat penegak hukum yang profesional dan berintegritas tinggi,” ungkapnya

Ia juga mengharapkan kepada warga negara yang baru dilantik agar tetap meningkatkan kesadaran dan kewajiban sebagai warga negara yang baik karena penyelenggaraan pengambilan sumpah dan janji setia pada hari ini merupakan bukti kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait status kewarganegaraan penduduknya.  

Harapan akan kesadaran dan kewajiban sebagai warga negara yang baik tersebut berupa:

1. Taat dan patuh terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku di negara republik indonesia;
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
3. Wajib menghormati hak asasi manusia warga negara lain;
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.;
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pada kesempatan ini, dilangsungkan serah terima jabatan Kepala Satuan Kerja yang lama kepada Kepala Satuan Kerja yang baru. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM merupakan salah satu pertimbangan penting dalam penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi sebagai perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat saat membuka kegiatan Verifikasi Faktual Aksi HAM Daerah dan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Kamis (29/08).

"Salah satu pertimbangan penting dalam penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yakni pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM, sehingga Kab/Kota agar segera melaporkan sesuai dengan format dan jangka waktu yang telah ditentukan," ujar Kadivyankumham pada pembukaan kegiatan di Hall Kantor Wilayah.

Pendah mengatakan, implementasi dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di setiap daerah dapat dilihat dari adanya pelaporan Aksi HAM oleh pelaksana RANHAM di Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Presiden pada tiap caturwulan.

Lebih lanjut Pendah menyampaikan, kegiatan yang menggandeng Direktorat Jenderal HAM ini merupakan wujud nyata penerapan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) yakni dengan telah dibentuknya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM yang diketuai oleh Gubernur dan keanggotaannya yang terdiri dari organisasi perangkat Daerah Provinsi, Kanwil Kemenkumham dan Mitra Non-pemerintah.

"Saya harap, dengan kegiatan ini dapat mewujudkan terlaksananya Aksi HAM melalui bimbingan dan evaluasi yang akan diberikan oleh Tim dari Ditjen HAM untuk mendukung penyiapan laporan RANHAM yang berbasiskan outcome," tutup Pendah.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber dari Ditjen HAM mengenai Bimbingan Teknis Pedoman Pelaporan Aksi Bisnis dan HAM Daerah, Bimbingan Teknis Strategi Nasional Bisnis dan HAM serta diskusi tanya jawab.

Diharapkan verifikasi Faktual Aksi HAM Daerah dan Strategi Nasional Bisnis dan HAM dapat memberikan motivasi dan pemahaman terkait substansi pelaporan Aksi Bisnis dan HAM kepada Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Tim Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melakukan pendampingan Pembinaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat pada hari Kamis (29/8) bertempat di Aula Kantor Wilayah.

Kegiatan PIPK ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi didampingi Kepala Bagian Umum Hasran Sapawi, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Vina Syafrudin dan pemangku tugas/ pengelola Keuangan di satker lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar.

Ramelan Suprihadi dalam sambutannya mengatakan bahwa pendampingan PIPK ini adalah untuk memastikan semua tahapan dan semua item dalam pelaporan keuangan itu dilaksanakan dengan baik.

“Demi terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas maka dilakukan pendampingan PIPK ini, ini membuktikan bahwa pemerintah sangat memperhatikan dalam upaya menjaga laporan keuangan yang bersih dan berkulitas”. Ungkap Ramelan.

Nantinya, semua pertanggungjawaban laporan penilaian PIPK ini juga akan disampaikan kepada Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal dan Menteri Hukum dan HAM.

Biro Keuangan juga telah membuat aplikasi e monev PIPK untuk memudahkan satuan kerja mana saja yang belum melaksanakan PIPK bagi Biro Keuangan untuk dilakukan kontroling dan pendampingan.

Ramelan dalam mengakhiri sambutannya berpesan agar kegiatan pendampingan PIPK ini dapat diikuti dengan baik agar memberikan pemahaman dan manfaat bagi satker. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang ASN, dengan mengakomodir pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP, guna membentuk Insan Pengayoman yang unggul, berkarakter, dan religius. Oleh karenanya Kemenkumham terus berkomitmen untuk mewujudkan apa yang disebut dengan “New Corporate University Paradigm.” Yaitu, sebuah paradigma atau gagasan yang transformatif dan progresif tentang strategi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif, efisien, serta yang terpenting, dapat diakses oleh semua pihak (accessible).

Webinar series II resmi dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu dihadapan Narasumber Aba Subagja, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur, Pimpinan tinggi Madya dan Staf Ahli,dan seluruh peserta Webinar Series II secara langsung dan virtual diseluruh satuan kerja Kemenkumham di Indonesia pada pagi Kamis, tanggal 29 Agustus 2024.

Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Amrizal didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dwinastiti Handayani, Pejabat Struktural, JFT/JFU di ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol.

Webinar Series ini merupakan model pembelajaran yang sangat transformatif, karena mampu menjangkau seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaannya pun efisien dan efektif, baik dari segi waktu maupun biaya, serta fleksibel dan dapat dipelajari secara berulang.

Melalui narasumber-narasumber yang kompeten, para peserta webinar series dapat belajar dan memperoleh e-sertifikat sebagai bukti pengembangan kompetensi yang telah mereka ikuti.

“Pada perhelatan webinar series pertama, dengan rasa syukur dan bangga, kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah mendapatkan penghargaan dari MURI karena memecahkan rekor Webinar Pengembangan Kompetensi dengan Peserta ASN Terbanyak”. Sambut Razilu.

Ia mengatakan bahwa para ASN Kemenkumham sangat antusias dengan mengikuti webinar series.

“Sebanyak 60.041 peserta mengikuti webinar tersebut, dan 57.476 e-sertifikat telah diterbitkan. Data ini mengisyaratkan tingginya antusiasme dari para ASN Kementerian Hukum dan HAM”. Ucap  Kepal BPSDM tersebut.

Ini menjadi sejarah baru dalam konstelasi pengembangan kompetensi ASN di Indonesia, serta menjadi pertanda bahwa masa depan kompetensi ASN telah berada di jalan yang benar.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aba Subagja, S.Sos., M.A.P., Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, selaku narasumber pada webinar seri kedua kali ini, serta seluruh hadirin yang telah hadir untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun virtual melalui aplikasi zoom meeting”. Tambah Razilu.

Webinar Seri Kedua dengan judul, Karier dan Kinerja Jabatan Fungsional sebagai Penggerak Pembangunan ASN BerAKHLAK.” Diharapkan memberikan bermanfaat, memberikan wawasan baru, serta menjadi inspirasi dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja kita sebagai ASN. (Humas Kemenkumham Sumbar)