Tingkatkan Layanan Administrasi PPNS, Kanwil Kemenkum Sumbar Kunjungi Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto

 1

Sawahlunto – Dalam rangka peningkatan layanan Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan koordinasi ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto, Rabu (16/04).

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Febriandi beserta jajaran melakukan koordinasi ke Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Sawahlunto yang berada di Kantor Satpol PP dan Damkar. Rombongan Kantor Wilayah disambut langsung oleh Kepala Satuan Pol PP & Damkar Afrizon, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Satuan tersebut.

2

Tim melakukan inventarisasi Data PPNS yang masih aktif dan bertugas sesuai kewenangannya dengan menyelaraskan data yang ada di pangkalan data AHU dengan yang ada di daerah Kota Sawahlunto. Adapun dari 10 (sepuluh) PPNS yang terdata , yang masih aktif sebanyak 3 (tiga) PPNS yg bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto. Dari kondisi ini, terdapat bahwa Sekretariat Bersama PPNS Kota Sawahlunto belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum memiliki Struktur Organisasi dari Ketua sampai dengan Pengurus.

Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola PPNS, mulai dari pengangkatan, pelatihan, hingga evaluasi kinerja PPNS. Dengan peran ini, Kantor Wilayah sebagai penyedia Layanan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil berupaya untuk memastikan bahwa PPNS dapat berfungsi secara efektif sebagai penegak hukum yang profesional dan berintegritas, serta mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, ucap Febriandi.

3

PPNS di Satpol PP masih terkendala penganggaran dalam hal penindakan. Adapun sebaran PPNS di OPD Sawahlunto masih sangat terbatas dan belum dapat menangani penegakan Hukum masing-masing tugas. Terhadap kendala tersebut, tim menyarankan kepada Kepala Satuan Pol PP untuk segera merealisasikan anggaran PPNS yang tersedia untuk Pendidikan

Kunjungan dan koordinasi dari Tim Kantor Wilayah mendapat apresiasi dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dari koordinasi ini, kami berharap Kantor Wilayah dapat merekomendasikan kepada Kepala Daerah di Kota Sawahlunto dalam hal penyebaran PPNS, ujar Afrizon. (Humas Kemenkum Sumbar).

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

#KanwilKemenkumSumbar

Kanwil Kemenkum Sumbar Terima Kunjungan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Pasaman terkait Peacemaker Training

WhatsApp Image 2025 04 16 at 15.22.48 1

Padang - Tim Pembinaan Desa/Kelurahannya Sadar Hukum Kabupaten Pasaman, Imelda Milu Kemalasari (koordinator), didampingi JFT Penyuluh Hukum, menerima kunjungan Tim Pemerintah Kabupaten Pasaman (15/4)


Maksud kedatangan Pemerintah Kabupaten Pasamn ini terkait proses Seleksi Daerah Peacemaker Training Tahun Anggaran 2025.Bagaimana langkah selanjutnya Pemerintah Daerah dalam proses seleksi daerah Peacemaker Training. Pemerintah Kabupaten Pasaman mendukung setiap program Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat khususnya dalam hal Desa/Kelurahan Sadar Hukum.


Dalam hal ini Tim Pembinaan Desa Sadar Hukum menyampaikan, bahwa proses seleksi daerah sesuai dengan surat dan arahan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang telah disampaikan kepada masing-masing daerah. Penilaian Substansi dilakukan terhadap bukti pengalaman penyelesaian sengketa di desa/kelurahan dalam bentuk uraian singkat pengalaman (narasi), video dokumentasi penyelesaian sengketa, pranala (link), berita di media massa dan/atau media sosial. Setiap bukti pengalaman dilakukan penilaian dengan rentang nilai rendah, ringan, sedang, dan berat sesuai ketentuan pada Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN PR.01.03-01 Tahun 2025.


Harapan kedepannya semua pihak dapat bersinergi dalam menyukseskan program kegiatan yang telah terlaksana selama ini, khususnya antara Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Banyak hal telah terlaksana dengan baik, kedepannya ini dapat dipertahankan

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

 

WhatsApp Image 2025 04 16 at 15.22.48 1

Kanwil Kemenkum Sumbar Terima Kunjungan Koordinasi Pemko Sawahlunto, Bahas Proses Seleksi Peacemaker Training

1

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Tim Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kota Sawahlunto, Imelda Milu Kemalasari (Koordinator), didampingi JFT Penyuluh Hukum menerima kunjungan Tim Pemerintah Kota Sawahlunto pada Rabu (16/04). 

Kunjungan ini terkait proses Seleksi Daerah Peacemaker Training Tahun Anggaran 2025. Bagaimana langkah selanjutnya Pemerintah Daerah dalam proses seleksi daerah Peacemaker Training.

Pemerintah Kota Sawahlunto berkomitmen mendukung setiap program Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat. 

Dalam hal ini Tim Pembinaan Desa Sadar Hukum menyampaikan, bahwa proses seleksi daerah sesuai dengan surat dan arahan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang telah disampaikan kepada masing-masing daerah. 

Diharapakan semua pihak dapat bersinergi dalam menyukseskan program kegiatan yang telah terlaksana selama ini, khususnya antara Kanwil Kemenkum Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

234

Kemenkum Sumbar Gelar Rapat Koordinasi Internal Analisis dan Evaluasi

1

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi internal analisis dan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra didampingi oleh Koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan dan Analis Hukum pada Rabu (16/04).

Agenda rapat hari ini yakni Rapat Koordinasi Internal (Singkronisasi Pelaksanaan Jadwal Analisis dan Evaluasi) dimana melanjutkan perencanaan tahap pelaksanaaan kegiatan dan jadwal yang sudah dibahas sebelumnya dan untuk kedepannya.

Dalam rapat ini juga dilakukan pembagian Tim kelompok kerja analisis dan evaluasi produk hukum daerah masing-masing Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi baik dari Naskah Akademik, Fasilitasi dan Harmonisasi. 

Untuk mendukung kelancaran analisis, rapat juga membahas sejumlah persiapan teknis, di antaranya koordinasi dengan instansi terkait guna membentuk Tim Pokja Analisis dan Evaluasi.

Tim ini akan terdiri dari unsur Kanwil, Analis Hukum BPHN, Biro Hukum Pemerintah Daerah, serta akademisi dan praktisi jika diperlukan. Selain itu, penyusunan proposal atau Term of Reference (ToR) kegiatan serta pembentukan Surat Keputusan (SK) Pokja juga menjadi bagian dari agenda penting dalam tahapan ini.

Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra berharap dalam pelaksanakan rapat ini bisa dilaksanakan dengan baik walaupun dengan keterbatasan yang ada, karena kanwil kemenkum sumbar bisa memberikan dampak yang baik bagi institusi dan organisasi.

"Apa yang kita kerjakan mempunyai manfaat bagi semuanya, dengan apa yang kita lalukan ini mempunyai dampak yang bagus dan baik bagi Pemerintah Daerah yang nantinya akan dianalisis regulasinya, dan masing masing tim kerja juga mengetahui apa yang menjadi tanggungjawab, analis dan perancang merupakaan koordinatornya pada kegiatan ini," sebut Hendra.

Pada Rapat Analisis dan Evaluasi ini seminimal mungkin pada seremonial dapat dilakukan kegiatan dengan baik , walaupun kegiatan padat dari , naskah akademik harmonisasi fasilitasi dan regulasi dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi , bisa membagi tugas dengan agenda ini.  

Setiap tugas pokok dan fungsi harus ada bayangan dari koordinatornya agar tercipta suasana yang kondusif dan berjalan sesuai alurnya. 

Sebagai bagian dari transparansi dan partisipasi publik, hasil analisis dan evaluasi kedepan nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak institusi yang terkait, Langkah ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam menilai dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang berdampak langsung di Sumatera Barat. Dengan persiapan yang matang, Kanwil Kemenkum Sumbar optimis dapat melaksanakan analisis dan evaluasi secara komprehensif guna mendukung kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

2

3

4

Kanwil Kemenkum Sumbar Kunjungi Pemerintah Kota Sawahlunto Bahas Strategi Pelayanan Hukum di Daerah

1

Sawahlunto - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti dan Kepala Bidang Pelayanan AHU, Febriandi beserta jajaran melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Sawahlunto, Rabu (16/04).

Tim disambut Asisten Administrasi Pemerintahan, Irzam dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum, Indra Mulyono beserta jajaran. Turut hadir juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto Afrizon, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto, Tatang Sumarna.

2

Kakanwil mengucapkan terimakasih atas sambutan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terhadap kunjungan silaturahmi dan koordinasi teknis Layanan Kementerian Hukum. Kepala Divisi Yankum dalam forum ini mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk pendaftaran badan hukum Perseroan Perorangan dan potensi kekayaan intelektual. Kepala Divisi Yankum juga menyampaikan rencana kunjungan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang salah satu tujuannya ke Kota Sawahlunto dengan agenda audiensi terkait Indikasi Geografis dengan Walikota Sawahlunto. Kadiv Yankum juga menyampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan terkait permintaan data dari Ditjen KI terkait berapa UMKM yang sudah mendaftarkan Kekayaan Intelektual di masing-masing Daerah.

3

Kepala Bidang Pelayanan AHU menyampaikan bahwa dampak efisiensi anggaran dari pemerintahan pusat kita belum bisa melaksanakan penyebarluasan informasi Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual ke Masyarakat.  Hal inilah yang melatarbelakangi kunjungan kami langsung ke Pemerintah Daerah. Melalui Dinas terkait yang hadir inilah diharapkan menjadi perpanjangan tangan yang akan menyentuh langsung ke masyarakat Daerah. Tak lupa pula beliau juga menegaskan pentingnya Badan Hukum bagi pelaku usaha. Kita dorong UMK untuk maju dengan berbadan hukum sehingga memberikan kemudahan mengembangkan usahanya.

4

Kakanwil berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam layanan yang ada di Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat. Kakanwil juga mendorong Program Paralegal Justice Award (PJA) untuk membantu masyarakat Desa dalam mengakomodir permasalahan hukum serta meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di daerah. Kepala Desa disini menjadi juru damai, sehingga Restorastice Justice terwujud. Di Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kakanwil akan mewujudkan standar layanan pembentukan peraturan perundang-undangan yang cepat dan berkualitas.

Diakhir pertemuan Asisten Administrasi Pemerintahan menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Kementerian Hukum Sumatera Barat atas kunjungan silaturahmi dan koordinasi ini, terkhusus atas kehadiran Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi, sehingga kedepannya kerjasama lebih terjalin dengan baik. (Humas Kemenkum Sumbar)

 

 

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

#AksiNyataSejahtera

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725    Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat  
PikPng.com phone icon png 604605    (0751) 7055471
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


      linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat 
 

(0751) 7055471 / (0751) 7055510

  kanwilsumbar@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI