Padang - Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian tujuh rancangan produk hukum daerah secara virtual, Senin (29/09/2025). Kegiatan dipimpin oleh Plh Kepala Divisi PPPH Boby Musliadi didampingi Subkoordinator Bidang Perancang Rivai Putra, Ketua Tim Kerja Wilayah II Sherly Kurnia Fitri, serta tim perancang dan analis hukum.

Tujuh rancangan yang dibahas meliputi Ranperbup Pasaman tentang pengalokasian hasil pajak dan retribusi daerah, standar harga satuan, hingga beberapa Ranperwako Bukittinggi terkait tata kelola BLUD Puskesmas, serta Ranperbup Sijunjung mengenai standar harga satuan. Kegiatan ini juga dihadiri Biro Perekonomian Setda Sumbar, pejabat eselon II, serta jajaran hukum dari pemerintah daerah terkait.

Dalam sambutannya, Plh Kadiv PPPH menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan regulasi taat asas, memiliki kepastian hukum, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Para peserta menyampaikan apresiasi atas panduan teknis dari tim perancang Kanwil Kemenkum Sumbar yang diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang aplikatif dan menjawab kebutuhan lapangan.

Diskusi berlangsung interaktif, diwarnai masukan dari berbagai pihak. Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen memastikan bahwa setiap produk hukum daerah di Sumatera Barat terjamin kualitasnya, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, S.H., M.H bersama seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Apel Pagi Pegawai yang berlangsung di Hall Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Senin(29/09)

Lista Widyastuti, S.H., M.H. selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat sebagai Pembina Apel. Dalam amanatnya, Beliau menyampaikan bahwa apel pagi menjadi momentum untuk mengingat kembali komitmen bersama, sekaligus sebagai pengingat bagi diri beliau sendiri agar senantiasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Beliau menekankan pentingnya setiap pegawai bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan profesional di lingkungan Kantor Wilayah

Lebih lanjut, beliau mengingatkan bahwa bekerja tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan ibadah. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik akan bernilai pahala.

Para pegawai juga diimbau untuk senantiasa menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan Apel Pagi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berjalan dengan tertib dan lancar.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum hadir sebagai narasumber dalam Seminar Kekayaan Intelektual bertema Pengembangan Ekonomi Kreatif, Minggu (28/9). Kegiatan ini digelar oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang dengan melibatkan lebih dari 110 pelaku usaha binaan dari Provinsi Sumatera Barat.

Kepala BPVP Padang dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sinergitas dan kerja sama dengan Kemenkum Sumbar. Ia berharap seminar ini dapat mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan merek serta Perseroan Perorangan, sehingga memiliki kepastian hukum atas produk yang dimiliki.

Dalam paparannya, Kadivyankum menekankan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual bagi inovasi dan kepastian hukum. Dijelaskan mengenai jenis-jenis KI khususnya merek, dasar hukum, hingga mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran. Selain itu, ia juga menyampaikan pemahaman terkait Perseroan Perorangan, mulai dari karakteristiknya sebagai badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang, kemudahan pendirian tanpa akta notaris dan modal minimal, hingga kewajiban laporan keuangan.

Kabid Pelayanan AHU menambahkan keunggulan Perseroan Perorangan, di antaranya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, status badan hukum yang sah, serta peluang lebih besar untuk mengakses program pemerintah maupun pendanaan bank.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif yang disambut antusias oleh peserta. Seminar ini menjadi strategi promosi layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), sekaligus mendukung peningkatan pemahaman hukum dan potensi PNBP dari layanan tersebut.
(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat Alpius Sarumaha bersama jajaran mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana yang digelar oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). (Jumat, 27 September 2025)

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di FH UGM ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Wakil Menteri Hukum RI Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., dan Dr. Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR)., Ph.D. serta dimoderatori oleh Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

FGD ini bertujuan menghimpun pandangan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terhadap substansi RUU Penyesuaian Pidana. Melalui uji publik ini diharapkan lahir regulasi yang lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat serta memperkuat sistem hukum pidana nasional.

Kanwil Kemenkum Sumbar menyatakan komitmennya mendukung peran aktif jajaran Kemenkum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tata kelola hukum yang lebih responsif.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar