Padang- Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bung Hatta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan , Hendra Kurnia Putra, Koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Subkoordinator Bidang Perancang Madya, Rivai Putra beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan, dan Analis Hukum , JFU , pada Kanwil Kemenkum Sumbar, Selasa 22/04/2025

Agenda kegiatan pada rapat ini adalah Penyamaan Persepsi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual yang di hadiri oleh, Bappeda, BKAD Dinaa Perkim dan LH Dinas PUPR Kabag Hukum Setda kab Kab. Sijunjung
Tim Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik.

Kegiatan penyamaaan persepsi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi bahwa ini Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penting dalam hal menentukan tindakan masa depan untuk pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah ini adalah untuk mewujudkan suatu pembangunan daerah yang dapat meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kemudian keluasan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat, terbukanya lapangan berusaha, dan untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah. Dengan adanya perencanaan pembangunan daerah yang baik, pemerintah daerah dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan kewenangan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan di atas, jelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Penyusunan rancangan peraturan daerah ini tetap harus disertai dengan Naskah Akademik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tedapat dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. 

Dengan adanya kegiatan penyamaan persepsi naskah akademik ini akan tergambar kebutuhan daerah dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Sijunjung, yang menjadi dasar dari pentingnya pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini. Dan tentunya akan menciptakan peraturan daerah yang serasi, selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melalui persiapan yang matang, RPJMD diharapkan mampu menjadi peta jalan pembangunan daerah yang efektif, mengarahkan langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha memimpin secara langsung prosesi Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 56 Notaris yang dilaksanakan di Hotel Santika Padang, Selasa (22/04).

Kakanwil turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Febriandi.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan ucapan selamat kepada para Notaris yang baru saja resmi dilantik. Alpius mengatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang istimewa, dimana berwenang membuat akta otentik mengenai semua bentuk perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. 

"Selalu berpedoman pada kode etik, Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum, sekaligus terjaganya martabat dan kehormatan jabatan Notaris di tengah-tengah masyarakat," jelas Alpius.

Terakhir, Kakanwil mengajak seluruh Notaris yang hadir untuk terus meningkatkan kualitas diri, mengikuti perkembangan hukum yang ada, dan menjaga hubungan baik dengan instansi terkait guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.  

Pelantikan ini menandai langkah besar dalam penguatan layanan hukum di Sumatera Barat. Para notaris yang dilantik akan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, memfasilitasi pembuatan akta otentik, serta memastikan kepastian hukum dalam berbagai perikatan keperdataan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

Padang –Tim Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Sijunjung, Imelda Milu Kemalasari (Penyuluh Hukum Madya) bersama Tim JFT Penyuluh Hukum, melaksanakan penilaian peserta seleksi daerah Peacemaker Justice Award 2025 bersama Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Bung Hatta Kanwil Kemenkum Sumbar secara online, Pemda Sijunjung diwakili oleh Asisten Satu, Kepala Bagian Hukum, Selasa (22/4).

Kanwil Kemenkum melalui Tim Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum menyampaikan, bahwa proses seleksi daerah Peacemaker Justice Award 2025 sesuai dengan surat dan arahan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang telah disampaikan kepada masing-masing daerah. Penilaian Substansi dilakukan terhadap bukti pengalaman penyelesaian sengketa di desa/kelurahan dalam bentuk uraian singkat pengalaman (narasi), video dokumentasi penyelesaian sengketa, pranala (link), berita di media massa dan/atau media sosial. Setiap bukti pengalaman dilakukan penilaian dengan rentang nilai rendah, ringan, sedang, dan berat sesuai ketentuan pada Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN PR.01.03-01 Tahun 2025.

Harapan kedepannya semua pihak dapat bersinergi dalam menyukseskan program kegiatan yang telah terlaksana selama ini, khususnya antara Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Banyak hal telah terlaksana dengan baik, kedepannya ini dapat dipertahankan dan dilanjutkan lagi.

Padang- Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Imam Bonjol Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan , Hendra Kurnia Putra, Koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Subkoordinator Bidang Perancang Madya, beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan, Analis Kekayaan Intelektual, dan Analis Hukum , Penyuluh Hukum JFU , pada Kanwil Kemenkum Sumbar, Selasa (22/04).

Agenda kegiatan pada rapat ini adalah FGD Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis SPAK-SPKP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), serta Survei Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman terkait pelayanan publik dan jumlah responden yang berpartisipasi dalam survei. Pentingnya pengukuran kualitas pelayanan publik berbasis data yang akurat, tahapan dalam kegiatan survei, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga penyebarluasan hasil survei. Data yang terkumpul dari survei ini, katanya, akan digunakan untuk mengevaluasi pelayanan publik secara objektif dan mendorong peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumbar.

Perlu diketahui bahwa survei SPKP-SPAK digunakan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang perlu di evaluasi dan dan pelayanan yang perlu di tingkatkan. Survei dilaksanakan dengan cara mengambil sampel dari para responden, sampel yang dimaksud pada tabel adalah responden dan populasi adalah pengguna layanan. Pada SPAK-SPKP memuat beberapa komponen yaitu informasi, persyaratan, prosedur/alur, waktu penyelesaian, responsif, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar serta percaloan/perantara tidak resmi", ucap Alpius. Selanjutnya hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Lebih lanjut, dan Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar penilaian survey ini mendapatkan nilai yang bagus.

#AksiNyataSejahtera