Padang - Kanwil Kemenkum Sumbar melaksanakan koordinasi permintaan dukungan pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi Sumatera Barat, yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada Senin, 24 November 2025.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, bersama tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, dan diterima oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal, didampingi Sekretaris Dinas Syafinal dan Kepala Bidang Koperasi Hilma Djalil. Dalam paparannya, Lista menjelaskan bahwa koordinasi ini merupakan tindak lanjut dukungan terhadap rencana pendaftaran Merek Kolektif bagi beberapa KDKMP yang sedang disiapkan sebagai koperasi percontohan.

Endrizal menyampaikan bahwa dua koperasi menjadi prioritas pendaftaran, yaitu Koperasi Kelurahan Balai Gadang dengan produk Madu Galo-Galo dan Koperasi Kelurahan Pasir Nan Tigo dengan produk Palai Bada. Ia menambahkan bahwa Koperasi Balai Gadang telah memiliki 60 anggota, dan ditargetkan meningkat menjadi 300 anggota. Hilma turut menambahkan bahwa saat ini terdapat 150 KDKMP yang telah memiliki usaha dan gerai pemasaran.

Dalam diskusi, Endrizal juga mengemukakan perlunya perbaikan KBLI KDKMP dan berharap keringanan biaya untuk pembaruan Akta Notaris. Lista menanggapi bahwa permohonan dapat diajukan secara resmi ke Kanwil untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal AHU.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sumbar akan hadir pada kegiatan sosialisasi KDKMP di Kelurahan Pasir Nan Tigo pada 30 November 2025 guna memberikan materi pendaftaran Merek Kolektif dan memfasilitasi proses pendaftaran produk Palai Bada. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar menandatangani Adendum Kontrak ke-2 Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 bersama lima Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Ruang Rapat Bung Hatta. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, sebagai bentuk komitmen memperkuat akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. (24 November 2025)

Lima OBH pelaksana yang hadir dan menandatangani adendum kontrak tersebut meliputi Posbakumadin Solok, Posbakumandin Sawahlunto, Posbakumadin Dharmasraya, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), serta Wira Ksatria. Penandatanganan ini menjadi langkah lanjutan untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum berjalan optimal dan terukur.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa adendum kontrak diperlukan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan bantuan hukum dan memastikan keberlanjutan layanan. “Melalui adendum kontrak ini, kita memastikan bahwa layanan bantuan hukum tetap berjalan optimal serta memiliki kepastian anggaran dan mekanisme pelaksanaan yang lebih baik. Kami berharap seluruh OBH dapat meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi terkait pelaporan, pendampingan perkara, hingga evaluasi kinerja OBH selama tahun berjalan. Kanwil Kemenkum Sumbar berharap implementasi adendum ke-2 ini dapat meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan jangkauan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkan perlindungan negara.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Bagian Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar melaksanakan koordinasi dengan Lurah Kubu Marapalam, Kota Padang, terkait rencana kunjungan Tim Kemenko Kumham Imipas ke Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum). Kegiatan dipimpin Koordinator Bagian Pembinaan Hukum dan berlangsung pada Senin (24/11/2025).

Sesampainya di kantor lurah, tim diterima langsung oleh Lurah Kubu Marapalam beserta jajaran. Pertemuan berjalan komunikatif untuk memastikan kesiapan lokasi dan dukungan teknis penyelenggaraan kunjungan. Pada kesempatan itu, Bagian Pembinaan Hukum menyampaikan agenda kunjungan sekaligus penjelasan mengenai kebutuhan yang harus dipersiapkan, termasuk kondisi Posbankum, ketersediaan data layanan, serta kesiapan aparatur kelurahan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Lurah Kubu Marapalam menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas instansi untuk memperkuat akses layanan bantuan hukum di masyarakat. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas layanan bantuan hukum terus meningkat di tingkat kelurahan.

Koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan kunjungan Tim Kemenko Kumham Imipas berjalan lancar, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi layanan Posbankum. Kanwil Kemenkum Sumbar berharap kegiatan ini dapat memperkuat penyediaan layanan bantuan hukum yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat Kota Padang.
(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kanwil Kemenkum Sumbar melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan layanan pencetakan Apostille untuk kebutuhan masyarakat pada Jumat, 21 November 2025 di Kantor Wilayah Kanwil Kemenkum Sumbar.

Layanan berlangsung untuk tiga jenis kebutuhan, yaitu dokumen pendidikan dan dua layanan dokumen pernikahan luar negeri. Permohonan pertama dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan Apostille untuk keperluan beasiswa ke Polandia, meliputi ijazah dan transkrip nilai. Permohonan berikutnya berkaitan dengan syarat pernikahan di Pakistan berupa buku nikah, serta permohonan lain untuk keperluan pernikahan di Polandia dengan dokumen akta kelahiran.

Seluruh proses berjalan tertib, lancar, dan tanpa kendala. Layanan ini menjadi wujud komitmen Kanwil Kemenkum Sumbar dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan membantu masyarakat memenuhi persyaratan legalisasi dokumen internasional. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar