Padang - Pelayanan publik yang prima dan solutif terus menjadi prioritas utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar). Pada Kamis (08/01/2026), suasana di bagian pelayanan Divisi Pelayanan Hukum tampak hangat saat petugas Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mendampingi warga yang ingin mematenkan identitas usaha dan karya kreatif mereka.

Salah satu momen menarik terlihat saat pelaku UMKM kuliner lokal mendaftarkan merek dagangnya yang unik, "Ayam Takapik". Petugas dengan sigap membantu pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk klasifikasi kelas 29, hingga permohonan tersebut resmi tercatat dengan nomor IPT2026004475. Tak hanya sekadar mendaftarkan, petugas juga memberikan konsultasi intensif mengenai cara memantau status akun secara berkala agar pemohon paham setiap tahapan hingga sertifikat merek diterbitkan.

Semangat perlindungan hukum ini tidak hanya datang dari dunia kuliner. Di meja layanan yang sama, seorang fotografer juga melakukan pencatatan hak cipta untuk karya fotografinya yang memukau berjudul "The Light That Never Sleeps". Kehadiran layanan ini memastikan bahwa setiap jepretan kamera maupun ide usaha warga Sumatera Barat memiliki payung hukum yang kuat, terhindar dari klaim pihak lain, dan tentunya memiliki nilai komersial yang lebih tinggi.

Seluruh proses pelayanan berlangsung tertib, lancar, dan tanpa kendala. Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk terus membuka pintu konsultasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Dengan pendampingan yang humanis, diharapkan semakin banyak pelaku usaha dan seniman di Ranah Minang yang sadar akan pentingnya menjaga aset intelektual mereka demi masa depan yang lebih cerah.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kabar gembira buat para inovator, pelaku UMKM, dan pegiat seni di Sumatera Barat! Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) baru saja merapatkan barisan untuk memastikan seluruh karya intelektual di ranah Minang terlindungi sempurna. Pada Kamis (08/01/2026), Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, memimpin rapat besar pembentukan Tim Kerja Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2026. Tak tanggung-tanggung, Kemenkum Sumbar kini memiliki lima tim khusus yang akan bergerak "sat-set" mengurusi mulai dari Merek, Paten, hingga perlindungan budaya lokal.

Pembagian tim ini dibuat sangat spesifik agar pelayanan makin fokus. Ada tim yang khusus mengawal Hak Cipta dan Desain Industri, tim Paten yang siap jemput bola ke kampus-kampus, hingga tim Merek yang akan berkeliling mendorong UMKM memiliki legalitas usaha. Menariknya, jajaran keuangan dan humas juga langsung dilibatkan dalam tim ini. "Kita ingin setiap kerja teknis di lapangan dibarengi dengan administrasi dan laporan yang cepat serta transparan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," ujar Lista Widyastuti saat memberikan arahan di ruang kerjanya.

Strategi tahun ini pun sangat "kerakyatan". Salah satu fokus utamanya adalah mendorong program Merek Kolektif bagi Koperasi Daerah Merah Putih dan berkolaborasi dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi UMKM. Bagi dunia pendidikan, Kemenkum Sumbar akan "roadshow" ke kampus-kampus besar seperti UNP dan ISI Padang Panjang untuk mendorong terbentuknya Sentra Kekayaan Intelektual. Tujuannya keren banget: biar skripsi, tesis, hingga desain industri karya mahasiswa nggak cuma jadi tumpukan kertas, tapi punya perlindungan hukum dan nilai jual.

Tak lupa, warisan budaya atau Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) juga jadi prioritas. Kemenkum Sumbar berencana menggandeng mahasiswa KKN untuk mendata potensi budaya di desa-desa. Dengan dukungan data dari Museum Adityawarman dan dinas terkait, targetnya adalah agar setiap keunikan budaya daerah di Sumatera Barat tercatat secara resmi di database nasional. Dengan pasukan baru ini, Kemenkum Sumbar optimis ekosistem kreativitas di Sumatera Barat akan semakin tumbuh dan terlindungi di tahun 2026.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Memasuki hari-hari pertama di tahun 2026, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Sumbar langsung memanaskan mesin organisasi. Pada Rabu, 07 Januari 2026, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Febriandi, memimpin rapat rencana kerja sekaligus meresmikan pembentukan dua tim strategis yang akan menjadi ujung tombak pelayanan hukum sepanjang tahun ini. Bertempat di Kantor Wilayah, rapat ini bertujuan menyelaraskan langkah demi memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi masyarakat Sumatera Barat.

Dua tim besar pun resmi dibentuk. Tim I yang dikomandoi oleh Marisa akan fokus mengurusi hal-hal krusial seperti kenotariatan, kewarganegaraan, hingga beneficial owner. Sementara itu, Tim II di bawah arahan Arif Enda Susilo akan bergerak lincah menangani layanan Apostille, legalisasi, pendaftaran badan usaha, hingga urusan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pembagian ini dirancang agar setiap detail kebutuhan hukum masyarakat memiliki penanggung jawab yang spesifik dan ahli di bidangnya. 

Namun, ada pesan unik yang ditekankan oleh Febriandi dalam arahannya. Ia mengibaratkan kerja jajaran AHU seperti sebuah tim sepak bola. Bagi beliau, tidak boleh ada ego sektoral atau "sekat" antar tim. "Kita ini satu tim. Terciptanya 'gol' atau keberhasilan pelayanan adalah hasil kerja sama dari semua lini, mulai dari pertahanan hingga penyerang. Kalau ada kawan yang kesulitan di lapangan, yang lain wajib bantu," ujar Febriandi dengan semangat yang menular kepada seluruh peserta rapat.

Dengan semangat tanpa sekat tersebut, Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk terus membuka jalur komunikasi aktif, baik antar pegawai maupun kepada pimpinan. Hal ini dilakukan agar setiap kendala teknis di lapangan bisa segera dicarikan solusinya secara bersama-sama. Sebagai tindak lanjut, kedua tim akan segera menyusun rencana aksi yang lebih detail untuk memastikan bahwa layanan AHU di tahun 2026 ini berjalan lebih optimal, transparan, dan tentunya makin memudahkan masyarakat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Payakumbuh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Administrasi Hukum Umum, melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) layanan AHU di Kantor Notaris Budi Arta Aris, S.H., M.Kn., Kota Payakumbuh untuk memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Jumat, 19 Desember 2025.

Kegiatan ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan Terbatas. Dalam pertemuan, disampaikan sejumlah kendala, antara lain kesalahan alamat email pemegang saham yang memicu pembelian voucher berulang pada proses perubahan PT, banyaknya persyaratan pendukung, serta penyesuaian maksud dan tujuan usaha dengan sistem OSS yang mensyaratkan RDTR, sementara belum seluruh wilayah Kota Payakumbuh memiliki RDTR.

Selain itu, disampaikan kondisi sebaran notaris di Kota Payakumbuh yang saat ini berjumlah 23 orang, dengan kuota pengangkatan 2025 sebanyak 28 formasi, yang dinilai kurang proporsional terhadap luas wilayah dan dinamika ekonomi setempat. Usulan penyesuaian formasi pun mengemuka agar dialihkan ke daerah dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, mendorong verifikasi cermat data pemegang saham (email dan nomor telepon) sebelum pengajuan perubahan PT untuk mencegah kendala teknis dan menjaga keamanan kepemilikan saham. Terkait RDTR, notaris dapat mengajukan penyesuaian melalui OSS agar hambatan sistemik dapat diminimalkan. Untuk isu formasi, notaris diarahkan menyampaikan usulan resmi ke Kanwil Kemenkum Sumbar guna diteruskan ke Ditjen AHU sebagai bahan kebijakan.

Hasil monev akan dirangkum dan disampaikan ke Ditjen AHU serta ditindaklanjuti melalui koordinasi lanjutan demi peningkatan kualitas layanan kenotariatan.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar