Padang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum mengikuti Diskusi Publik Kajian Analisis Urgensi Kebijakan atas Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 4 November 2025.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum Hadiyanto, yang menegaskan bahwa standar kualitas hasil kerja yang objektif dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan profesionalisme dan efektivitas jabatan fungsional di bidang KI. “Penilaian yang terukur adalah kunci membangun kepercayaan publik terhadap hasil kerja aparatur di bidang kekayaan intelektual,” ujarnya.

Paparan materi disampaikan oleh sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Tim Kajian Bintang Meini Tambunan, yang menguraikan hasil analisis urgensi kebijakan dan studi empiris terkait penyusunan standar kualitas hasil kerja.

Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Andrieansjah, memaparkan roadmap pengembangan SDM KI Tahun 2025–2030, dan Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN BKN RI Neny Rochyany, menjelaskan pentingnya integrasi sistem penilaian kinerja ASN dengan prinsip pelayanan publik.

Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif peserta dari berbagai Kanwil, termasuk Kanwil Kemenkum Sumbar, yang turut memberikan masukan konstruktif bagi penyempurnaan rancangan peraturan tersebut. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kanwil Kemenkum Sumbar melaksanakan rapat virtual pengharmonisasian tiga rancangan produk hukum daerah bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan dan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, didampingi Subkoordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Rivai Putra beserta Tim Perancang PUU, pada Selasa (4/11/2025).

Tiga rancangan yang dibahas meliputi:

(1) Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

(2) Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pencabutan Perbup Nomor 27 Tahun 2021 terkait Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS; serta

(3) Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pemberian Jasa Pelayanan bagi Pegawai di RSUD Dr. Achmad Darwis.

Rapat turut dihadiri pejabat eselon II, pimpinan rumah sakit, kepala dinas dan badan, OPD terkait, serta Bagian Hukum Pemerintah Daerah kedua kabupaten tersebut. Suasana diskusi berlangsung dinamis dengan pembahasan mendalam terhadap aspek normatif dan teknis penyusunan peraturan.

Dalam arahannya, Boby Musliadi menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai wadah penyelarasan antara kepentingan teknis perangkat daerah dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif, tetapi mekanisme untuk memastikan bahwa substansi regulasi daerah selaras dengan hukum nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Tim Perancang PUU — terdiri dari Rita Adriani, Ririd Poerwanta, Vico Novindo, Febtrina Sari, dan Hayati Rahman — memberikan panduan teknis penulisan dan penyusunan norma hukum agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, sinergi antara Kanwil Kemenkum Sumbar dan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang responsif, efektif, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., di Bandara Internasional Minangkabau. Turut hadir Kakanwil Ditjen Imigrasi dan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan dalam penyambutan tersebut sebelum melanjutkan ke agenda seminar internasional di Universitas Andalas. (3 November 2025)

Dalam seminar bertema “Legal Reform and Equitable Law Enforcement in Indonesia” yang digelar di Convention Hall Universitas Andalas, Menko KUMHAMIMIPAS menyampaikan pidato pembuk yang menyoroti pentingnya reformasi hukum yang berpihak pada manusia. Ia mengutip Prof. Mochtar Kusumaatmadja bahwa “hukum adalah sarana untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,” seraya menegaskan bahwa hukum harus hidup dan berkeadilan, bukan sekadar aturan yang kaku.

Yusril menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia lahir dari interaksi panjang antara hukum adat, Islam, dan Barat. “Reformasi hukum bisa lahir dari banyak arah—negara, pengadilan, masyarakat, dan akademisi,” ujarnya. Ia mencontohkan gerakan antikorupsi, pembentukan KPK, serta reformasi HAM sebagai bukti dinamika tersebut.

Menko juga menyoroti kesenjangan antara hukum di atas kertas dan rasa keadilan masyarakat. Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) disebutnya sebagai instrumen penting memperluas akses keadilan, dengan 36.547 Posbankum telah berdiri di seluruh Indonesia hingga Oktober 2025. Dalam konteks era digital, ia mengingatkan tantangan baru seperti AI, blockchain, dan fenomena “no viral, no justice” yang menunjukkan krisis kepercayaan terhadap hukum. “Keadilan tidak boleh ditentukan oleh viralitas, tetapi oleh integritas sistem hukum,” tegasnya.

Yusril juga menyinggung isu aktual seperti pemberlakuan KUHP baru pada 2026, uji materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi, serta krisis etik di lembaga peradilan. Ia menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok rentan—masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan narapidana—serta menegaskan transformasi sistem pemasyarakatan ke arah rehabilitatif.

Sebagai penutup, Menko mengingatkan bahwa reformasi hukum sejati bukanlah perlombaan membuat undang-undang, tetapi membangun ekologi hukum yang hidup. “Negara menetapkan hukum, pengadilan menafsirkan, profesi hukum menstandarkan, akademisi menguji, dan masyarakat menghidupkannya,” pungkasnya.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kanwil Kemenkum Sumbar melaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap empat rancangan produk hukum daerah di Wilayah Kerja I yang dipimpin oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan dan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, didampingi Ketua Tim Kerja Wilayah I, Rivai Putra, melalui virtual Zoom Meeting. (03 November 2025)

Empat rancangan yang dibahas meliputi: Ranperda Kabupaten Pasaman tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Ranperwako Solok tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan; serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Rapat diikuti oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Kota Solok, dan Provinsi Sumatera Barat, termasuk Asisten Pemerintahan, Kepala Bapperida, BPKAD, Plt. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan, serta jajaran Biro Hukum. Hasil harmonisasi disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar.

Dalam arahannya, Boby Musliadi menegaskan bahwa harmonisasi merupakan sarana penting dalam penyelarasan kepentingan teknis daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Substansi rancangan produk hukum harus diperkuat agar selaras, serasi, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar