Padang (25/02/2026) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Padang melakukan langkah besar dalam menggairahkan iklim investasi daerah. Bertempat di Kanwil Kemenkum Sumbar, tim perancang peraturan perundang-undangan menggelar rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Rapat yang dihadiri langsung oleh Kepala DPMPTSP Kota Padang, Swesti Fanloni, menjadi tahap krusial dalam menyempurnakan naskah akademik sebelum memasuki fase harmonisasi. Tim Perancang Kemenkum Sumbar yang dipimpin oleh Boby Musliadi bersama Vico Novindo dan anggota tim lainnya, membedah setiap norma guna memastikan regulasi ini selaras dengan aturan pusat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang bisa menghambat investor.

Swesti Fanloni menegaskan bahwa Ranperda ini dirancang untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan akuntabel di Kota Padang. "Kita ingin memberikan kepastian hukum bagi investor melalui kemudahan yang terukur. Tujuannya jelas, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," ungkapnya. Tim Kemenkum memberikan masukan teknis mendalam agar hak-hak daerah dan kewajiban investor tetap seimbang dalam bingkai regulasi yang sehat.

Melalui finalisasi ini, Kemenkum Sumbar membuktikan komitmennya dalam mendukung transformasi ekonomi di Sumatera Barat. Produk hukum yang dihasilkan diharapkan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen nyata yang mampu meningkatkan daya tarik investasi Kota Padang, membuka lapangan kerja baru, dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

x

Padang (25/02/2026) – Menjawab tantangan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat membekali jajaran perancangnya dengan pemahaman mendalam terkait formulasi sanksi dalam produk hukum daerah. Kakanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, bersama jajaran fungsional mengikuti pendalaman materi bertajuk “Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah” secara virtual.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini menghadirkan Direktur Jenderal PP, Dhana Putra, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Dhana menyoroti krusialnya ketelitian dalam menyusun ketentuan pidana dan tindakan, terutama yang melibatkan subjek hukum beragam mulai dari anak, orang dewasa, hingga korporasi. Penekanan khusus diberikan pada mekanisme konversi pidana kurungan menjadi pidana denda yang harus proporsional dan selaras dengan hierarki hukum yang lebih tinggi.

"Perumusan ketentuan pidana dalam Perda tidak boleh sembarangan. Harus cermat, proporsional, dan tetap menghormati asas legalitas agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari," tegas Dhana Putra. Hal ini menjadi poin krusial mengingat Perda sering kali menjadi ujung tombak penegakan ketertiban di daerah namun tetap harus dalam bingkai hukum nasional yang harmonis.

Kakanwil Sumbar, Alpius Sarumaha, menilai pendalaman materi ini sebagai modal vital bagi taim perancang di Ranah Minang. Dengan pemahaman yang mutakhir, Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen memastikan setiap Perda yang diharmonisasi memiliki kualitas sanksi yang tepat guna dan memberikan kepastian hukum. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kemenkum dalam mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang (24/02/2026) – Menjamin efektivitas penyelenggaraan urusan kelautan di Sumatera Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat memfasilitasi rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) terkait Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan. Rapat yang digelar secara daring ini bertujuan menyelaraskan tugas fungsi UPTD dengan dinamika regulasi terbaru.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Dr. Funna Maulia Massaile, S.T., M.Si., saat membuka kegiatan menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar formalitas, melainkan syarat prosedural agar produk hukum daerah tidak cacat formil. "Kita ingin memastikan setiap norma yang dirumuskan dalam Ranpergub ini selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan benar-benar memberikan kepastian hukum di lapangan," ungkapnya.

Rapat ini membedah perubahan kedua atas Pergub Nomor 109 Tahun 2017. Fokus utamanya adalah penyesuaian struktur organisasi UPTD agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat nelayan dan kelautan di Sumatera Barat. Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Hukum, serta Biro Organisasi Setda Provinsi turut memberikan masukan konstruktif dalam diskusi tersebut.

Melalui proses pembulatan konsepsi ini, Kemenkum Sumbar memberikan rekomendasi penyempurnaan teknik penyusunan norma agar Ranpergub tersebut implementatif. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan kelembagaan dinas yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan tugas pelayanan di sektor kelautan dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat pesisir Sumatera Barat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta – Demi memastikan setiap dokumen hukum masyarakat yang dibuat melalui notaris tetap aman dan teradministrasi dengan baik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar), Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja strategis ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta pada Selasa (24/02/2026).

Didampingi jajaran Divisi Pelayanan Hukum, Alpius Sarumaha berdiskusi intensif dengan Direktur Perdata, Henry Sulaiman. Fokus utamanya adalah mempercepat penyelesaian Surat Keputusan (SK) pensiun para notaris di Sumatera Barat serta memastikan pengelolaan protokol notaris—yakni kumpulan arsip akta—agar tetap terjaga meski sang notaris telah purna tugas. "Kami ingin memastikan peralihan tugas notaris tidak menghambat kepentingan masyarakat yang memerlukan dokumen mereka di kemudian hari," tegas Alpius dalam pertemuan tersebut.

Direktur Perdata, Henry Sulaiman, menyambut baik langkah gerak cepat tim Kemenkum Sumbar. Ia menegaskan bahwa penerbitan SK pensiun akan diprioritaskan. Henry juga memberikan arahan agar protokol notaris yang sudah berusia di atas 25 tahun segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan penelitian dokumen yang ketat. Menariknya, ke depan direncanakan adanya pemanfaatan salinan digital (soft copy) untuk minuta akta agar administrasi hukum di daerah semakin modern dan antiribet.

Selain urusan arsip, pertemuan ini juga membahas solusi keterbatasan ruang penyimpanan protokol di wilayah. Direktur Perdata mendorong Kemenkum Sumbar untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna memfasilitasi kebutuhan sarana tersebut. Dengan koordinasi yang solid ini, masyarakat Sumatera Barat diharapkan semakin tenang karena setiap produk hukum yang mereka miliki mendapatkan pengawasan dan perlindungan maksimal dari negara.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar