Padang - Hanya berselang sehari setelah proses lelang berakhir, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) langsung bergerak cepat menyelesaikan urusan administrasi. Pada Kamis (08/01/2026), bertempat di Komplek Rumah Dinas Padang Pasir, tim pengelola keuangan dan BMN melakukan serah terima resmi barang hasil lelang bongkaran kepada sang pemenang, Tri Rezki Ananda.

Proses serah terima ini dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan seluruh material bongkaran—mulai dari kayu, seng, hingga kusen jendela—sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan saat lelang. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) menjadi bukti sah peralihan tanggung jawab atas aset tersebut. Dengan ditandatanganinya dokumen ini, maka status kepemilikan material tersebut resmi berpindah dari negara kepada pihak pemenang lelang secara legal dan transparan.

Langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen Kemenkum Sumbar dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam lelang negara. Selain itu, serah terima yang tertib ini juga mempermudah proses penghapusan aset dari daftar inventaris negara, sehingga tata kelola BMN di lingkungan Kanwil tetap bersih, rapi, dan akuntabel.

"Kami ingin memastikan setiap proses, sejak pengumuman lelang hingga barang sampai ke tangan pemenang, berjalan tanpa kendala dan sesuai prosedur," ungkap perwakilan tim BMN di lokasi. Dengan tuntasnya tahap ini, Kemenkum Sumbar kembali membuktikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan dengan penuh integritas dan memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat WBK dan WBBM tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, hadir secara langsung di Graha Pengayoman Jakarta, sementara jajaran pimpinan tinggi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bobby Sectio Wahyudi, Kepala Bidang AHU Febriandi dan ASN di wilayah mengikuti upacara Penandatanganan Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 secara virtual dari Aula Pengayoman dan kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kanwil Kemenkum dan Unit Kerja di seluruh Indonesia, Kamis (08/01/2026).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menekankan dua strategi fundamental untuk membangun zona integritas yang memberikan dampak nyata. Strategi pertama berfokus pada transformasi digital yang bertujuan memberikan nilai tambah (value) bagi masyarakat, bukan sekadar membangun sistem. "Mengukur keberhasilan bukan soal membangun sistem, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna layanan," tegas Supratman secara naratif.

Efisiensi digital ini telah dibuktikan melalui aplikasi e-harmonisasi yang mampu memangkas waktu penyelarasan regulasi menjadi hanya satu hari di tingkat wilayah. Selain digitalisasi, strategi kedua yang menjadi perhatian adalah pembentukan budaya kerja inovatif. Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Hukum menjanjikan kenaikan pangkat istimewa bagi ASN yang berhasil melahirkan inovasi pelayanan publik yang signifikan bagi masyarakat.

Merespons arahan tersebut, jajaran Kemenkum Sumbar berkomitmen menjadikan perjanjian kinerja 2026 sebagai kompas dalam bekerja. Dengan memadukan teknologi dan kreativitas, Kemenkum Sumbar optimis dapat menghadirkan birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan melayani. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat.

(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat bergerak cepat memperkuat sistem pengendalian intern dengan mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Rabu (07/01/2026). Kegiatan yang berpusat di Ruang Rapat Bung Hatta dan diikuti secara daring oleh jajaran Divisi Pelayanan Hukum ini merupakan langkah strategis untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan mitigasi risiko di seluruh unit kerja.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti, dalam arahannya menekankan bahwa manajemen risiko kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa setiap pimpinan unit kerja kini berperan sebagai Unit Pemilik Risiko yang bertanggung jawab penuh dalam mengidentifikasi hingga mengendalikan setiap potensi gangguan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel.

Materi yang dipaparkan mencakup infrastruktur hingga proses teknis manajemen risiko, mulai dari penetapan konteks, penilaian, hingga pelaporan. Kemenkum Sumbar diajak untuk membangun budaya risiko melalui pemutakhiran peta risiko secara berkala yang terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta manajemen kinerja dan penganggaran. Hal ini krusial agar setiap langkah kebijakan yang diambil memiliki landasan mitigasi yang kuat dan terdokumentasi dengan baik.

Kegiatan yang diikuti oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran pelaksana ini ditutup dengan komitmen kuat untuk melakukan penyesuaian penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan. Kemenkum Sumbar bertekad mengintegrasikan prinsip-prinsip mitigasi ini ke dalam setiap siklus perencanaan dan evaluasi kinerja. Melalui langkah ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di wilayah Sumatera Barat semakin efektif, efisien, dan memiliki daya tahan yang baik terhadap dinamika perubahan.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Siapa sangka sisa bongkaran bangunan bisa menyumbang jutaan rupiah untuk negara? Itulah yang dibuktikan oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) pada Rabu, 07 Januari 2026. Bertempat di KPKNL Padang, tim pengelola Barang Milik Negara (BMN) sukses menggelar lelang terbuka untuk material bongkaran hasil renovasi rumah dinas negara.

Proses lelang yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bobby Sectio Wahyudi, S.IP. selaku Pejabat Penjual ini dilakukan secara online melalui metode open bidding. Berbagai material mulai dari kayu, seng, pintu, hingga jendela kaca yang sudah tidak layak pakai ditawarkan kepada publik melalui aplikasi lelang resmi. Cara ini memastikan siapa pun bisa ikut menawar secara adil, setara, dan tentunya sangat transparan.

Hasilnya pun cukup mengejutkan. Meski awalnya nilai limit aset tersebut hanya dipatok sebesar Rp 50.000,-, antusiasme peserta lelang membuat angka penawaran terus merangkak naik. Setelah persaingan penawaran yang ketat, aset sisa bangunan tersebut akhirnya resmi terjual dengan nilai tertinggi mencapai Rp 2.800.000,-. Kenaikan nilai yang drastis ini menjadi bukti bahwa pengelolaan aset yang jujur dan terbuka bisa memberikan keuntungan maksimal bagi negara.

Kegiatan ini bukan sekadar urusan jual-beli, melainkan bentuk komitmen Kemenkum Sumbar dalam menjaga setiap jengkal aset negara agar tetap bermanfaat. Uang hasil lelang ini akan langsung disetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan transformasi digital ini, Kemenkum Sumbar memastikan bahwa pengelolaan harta negara dilakukan secara bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik pungli.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar