Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum B11 Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Soepomo Lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Alpius Sarumaha, didampingi Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi. (26/11/2025)

Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Nico Afinta, yang menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk menjaga konsistensi capaian kinerja dan peningkatan kualitas tata kelola. Dalam arahannya, beliau mengingatkan, “Keberhasilan tugas kita ditentukan oleh komunikasi yang kita lakukan. Dengan evaluasi yang rutin, capaian kinerja dapat kita optimalkan bersama.”

Seluruh jajaran Eselon I menyampaikan hasil capaian dan tindak lanjut B11, termasuk penyelesaian Catatan Hasil Reviu LK Triwulan III, peningkatan sinergi pelaksanaan anggaran, percepatan inventarisasi dan PSP BMN, penguatan keamanan SPBE, optimalisasi permohonan KI, dan penegakan integritas. Selain itu, dibahas pula kelengkapan indikator layanan publik, usulan formasi jabatan fungsional, serta sosialisasi mekanisme ekstradisi di tingkat ASEAN.

Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan evaluasi melalui koordinasi intensif lintas divisi untuk memastikan tata kelola, integritas, dan pencapaian kinerja berjalan sesuai target.
(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kanwil Kemenkum Sumbar bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat fasilitasi harmonisasi secara virtual, dipimpin oleh Kakanwil Alpius Sarumaha didampingi Plh. Kepala Divisi PPPH Boby Musliadi, Ketua Tim Kerja Wilayah II Sherly Kurnia Fitri, serta tim perancang, analis hukum, JFU, dan CPNS. Rapat membahas dua Rancangan Peraturan Bupati Agam, yaitu Raperbup tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025–2029 dan Raperbup tentang Pengalokasian dan Pembagian Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 (24/11/2025).

Kegiatan turut dihadiri Perancang PUU Ditjen PP Isabella Anggreny dan Puspa Meidyana, pejabat eselon II, Kepala Bappeda, Kepala DPMN, OPD teknis, Inspektorat, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Agam. Kakanwil membuka rapat dengan apresiasi terhadap kolaborasi Pemkab Agam dan Ditjen PP, sembari menegaskan pentingnya keselarasan regulasi. “Harmonisasi regulasi seperti ini adalah langkah penting untuk memastikan kebijakan daerah berjalan selaras dengan ketentuan nasional. Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen memberikan pendampingan profesional agar setiap produk hukum yang dihasilkan pemerintah daerah benar-benar berkualitas, tidak menimbulkan multitafsir, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Agam menyampaikan apresiasi atas pendampingan Kanwil Kemenkum Sumbar dan Ditjen PP, dengan harapan rancangan peraturan yang dibahas dapat lebih aplikatif dan menjawab kebutuhan lapangan. Dari Ditjen PP, Isabella Anggreny menambahkan bahwa supervisi dan pembinaan dilakukan sebagai bentuk penguatan kinerja perancang di daerah agar penyusunan regulasi semakin efektif.

Pada sesi pembahasan, Plh. Kadiv PPPH memaparkan tujuan utama Anggaran Dana Desa, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan nagari, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dukungan terhadap pendanaan operasional pemerintahan nagari serta pembangunan. Tim Perancang PUU Kanwil yang terdiri atas Nurahma Fitri, Roni Okpisya, Niko Hary Manggala, dan Loli Septriningsih memberikan panduan teknis agar penyusunan regulasi memenuhi kaidah hukum, sistematika yang benar, serta prinsip kepastian hukum.

Rapat berlangsung dinamis dengan berbagai masukan teknis dan normatif. Seluruh peserta sepakat bahwa dua Raperbup tersebut harus memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, mendukung pembangunan, dan memastikan regulasi mudah diimplementasikan. Melalui pendampingan yang dikawal langsung Ditjen PP, Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen menjaga kualitas setiap produk hukum daerah sebagai fondasi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar Dr. Alpius Sarumaha memimpin rapat persiapan dan penyusunan agenda kegiatan akhir tahun 2025 di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah. Rapat ini digelar untuk memastikan kesiapan seluruh divisi dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari anggaran relaksasi menjelang penutupan tahun anggaran. Jumat(21/11)

Dalam arahannya, Kakanwil meminta tiap divisi menyusun jadwal perjalanan dinas secara proporsional, menyiapkan teknis pelaksanaan kunjungan pimpinan dari Kementerian Koordinator Kumham-Imipas RI, serta memberikan dukungan penuh untuk kegiatan Dharma Wanita yang terpusat di Lapas. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya penjadwalan pertemuan dengan Sekda Provinsi Sumbar guna membahas kesiapan peresmian 100% Pos Bantuan Hukum serta percepatan Bimtek Paralegal.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan perlunya penyesuaian strategi karena anggaran relaksasi belum tersedia di aplikasi SAKTI. Ia menjelaskan bahwa jumlah tim pelaksana akan disesuaikan, kegiatan KI dan AHU digeser ke awal Desember, serta seluruh administrasi persiapan perjadin telah disiapkan sembari menunggu finalisasi anggaran.

Kanwil Kemenkum Sumbar selanjutnya akan menindaklanjuti seluruh arahan, termasuk koordinasi lanjutan dengan Ditjen KI dan Ditjen AHU untuk memastikan pelaksanaan agenda akhir tahun berjalan efektif. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kanwil Kemenkum Sumbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam di Ruang Rapat Bung Hatta. Kegiatan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Alpius Sarumaha, didampingi Plh Kadiv PPPH Boby Musliadi, serta dihadiri Tim Perancang PUU dan jajaran Kanwil. Hadir pula pejabat eselon II, kepala dinas terkait, tenaga ahli dari Universitas Andalas, serta Bagian Hukum Kabupaten Agam. Kamis(20/11)

FGD ini membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Agam Tahun 2026–2046. Dalam arahannya, Alpius Sarumaha menekankan bahwa diskusi kelompok terfokus menjadi ruang penting untuk menyelaraskan kebutuhan teknis daerah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyoroti perlunya substansi rancangan yang kuat, sejalan dengan kebijakan pusat, dan mendukung agenda pembangunan industri daerah.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan teknis dan normatif. Peserta sepakat bahwa rancangan harus mengakomodasi pembangunan berkelanjutan, kepastian hukum, serta aspirasi masyarakat Kabupaten Agam. Tim Perancang PUU Kanwil, memberikan panduan teknis penyusunan norma agar sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

FGD ini menjadi bagian dari pembinaan Kanwil terhadap pemerintah daerah agar penyusunan produk hukum berjalan terarah. Kanwil Kemenkum Sumbar memastikan bahwa Raperda diselaraskan dengan peraturan di atasnya, memiliki landasan hukum yang kuat, dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar