Jakarta – 3 (Tiga) Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat mengemban tugas baru di Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (03/12/2024).

Ketiga Pimti tersebut yaitu, Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi yang dilantik menjadi Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, kemudian Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dwi Nastiti yang dilantik menjadi Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan, dan disusul oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi yang dilantik menjadi Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM.

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra berpusat di Graha Pengayoman Kemenkum di Jakarta dan dihadiri oleh Wakil Menteri, Para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

Dalam sambutannya, Yusril mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik pada hari ini, tetaplah menjaga integritas dan kinerja yang positif dalam mengemban tugas yang baru ini.

“Selamat kepada bapak/ ibu yang baru saja dilantik, saya minta tetaplah berpegang teguh dalam menjaga integritas, teruslah berkinerja positif dalam melaksanakan tugas yang baru ini,” katanya

Ia menambahkan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini sebagai pengisian jabatan ASN pada masa transisi guna memaksimalkan kinerja ASN yang senantiasa dituntut untuk lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika tantangan.

"Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada bapak ibu semua untuk senantiasa menjalin silaturahmi yang baik dan menjaga marwah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ungkapnya

Selain itu, Yusril menginginkan sebuah kepemimpinan yang kuat dengan kerjasama yang baik serta semangat untuk terus balajar.

Oleh karenanya, dengan melalui inovasi dan memberikan solisi atas setiap permasalahan yang dihadapi bersama.

“Banyak perubahan demi perubahan yang tidak dapat kita pisahkan sepanjang perjalan kementerian kita, oleh karena itu kepada bapak/ ibu yang dilantik sebagai pejabat manajerial dilingkungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat penting untuk berinovasi dan memberikan solisi atas permasalahan yang kita hadapi bersama. Saya yakin dengan kepemimpinan yang kuat dan dengan kerjasama yang baik serta semangat untuk terus belajar kita dapat membawa Kementerian ini menjadi lebih baik dan dapat memanjukan bangsa dan negara,” Pungkasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi pada seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 tahap I telah dimulai.

Dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia PPPK Kemenkumham dilaksanakan mulai dari tanggal 03 s.d 15 Desember 2024.

Pada hari pertama, tanggal 3 Desember 2024, Ujian Kompetensi pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar dilaksanakan di Universitas Bung Hatta - Convention Hall PadangJl. Sumatera, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

Sebanyak 13 orang pelamar PPPK terdiri dari 10 orang dengan Pendidikan SLTA dan 3 orang berlatar belakang S1

Pelamar yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM periode pertama ini diingatkan agar percaya kepada diri sendiri saat mengikuti seleksi kompetensi.

Sebelum memulai ujian, peserta dikumpulkan di Kantor Wilayah dengan didampingi oleh Tim Panitia dari Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Indra Ismanto selaku Kasubbag Kepegawaian mengingat peserta untuk tetap percaya kepada kemampuan diri sendiri, menghindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi dalam pelaksanaan ujian. selanjutnya Ia memimpin doa bersama agar senantiasa dimudahkan dalam ujian tersebut.

Gunawan, Salah seorang peserta mengatakan bahwa Ia antusias dengan Pengadaan PPPK ini, karena ia merasa masih memiliki kesempatan untuk menjadi pegawai diusia yang tidak lagi muda.

“Saya akan melakukan yang terbaik untuk ujian hari ini, semoga saya bisa lolos, amin !,” Ungkap Gunawan.

Adapun Tahapan tes terdiri dari:

1.Seleksi melalui CAT yg terdiri dari seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi sosiokultural

2.Wawancara (jadwal tes diinfokan kemudian). (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) semakin dekat. Untuk itu, Tim Panitia Daerah menggelar rapat persiapan di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol Kantor Wilayah, Jum’at (29/11/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi selaku Sekretaris Panitia Daerah di wilayah setempat.

Hasran menyampaikan bahwa susunan kepanitian akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu panitia yang bertugas di bagian kesamaptaan untuk formasi SLTA/ sederajat dan praktek kerja untuk formasi Non-SLTA.

“Susunan panitia telah diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Panitia di bagian Kesamaptaan akan bertugas di Lapangan Wirabraja Sport Center sedangkan untuk panitia praktek kerja kita tugaskan di Kantor Wilayah”, tuturnya

Hasran menegaskan agar setiap panitia yang berkewajiban menjalankan tugas untuk tetap menjaga amanah sesuai dengan SK Kepala Kantor Wilayah.

“Jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Pastikan setiap orang yang memasuki lokasi seleksi adalah peserta seleksi itu sendiri. Jangan biarkan orang lain yang masuk,” tegasnya

Nantinya, lanjutnya, semua panitia daerah wajib mengenakan pakaian yang ditentukan. Pakaian ini akan dibagikan dalam waktu dekat.

“Panitia yang masuk lokasi tes wajib mengenakan pakaian itu, apabila tidak dipakai dilarang masuk. Ini adalah identitas kita sebagai panitia”, tegasnya kembali

Dengan mengingat jumlah peserta seleksi sebanyak 585 orang, Ia menghimbau kepada peserta dengan formasi SLTA untuk datang 30 menit sebelum tes dimulai karena tes diawali dengan pemeriksaan kesehatan masing-masing peserta.

“Selama 3 hari, yang dimulai tanggal 3 Desember hingga 5 Desember mendatang, seluruh peserta wajib datang 30 menit sebelum tes dimulai karena ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Dan tes dimulai pada pkl. 06.00 WIB”, terangnya

Kemudian bagi peserta dengan formasi Non-SLTA sebanyak 110 orang, tes praktek kerja dari tanggal 3 Desember hingga 4 Desember dimulai pada pkl. 07.30 WIB.

“Kami ingatkan, semua peserta seleksi tidak diperkenankan membawa kendaraan dikarenakan ketersediaan lahan parkir terbatas”, pungkasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Hall Kantor Wilayah, Jumat (29/11/2024) pagi.

Pada upacara tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Kakanwil Amrizal membacakan sambutan dari Presiden RI Prabowo Subianto selaku Penasehat Nasional KORPRI terkait beberapa pesan penting untuk menjadi pedoman bagi seluruh anggota KORPRI, yaitu:

1. Perkuat solidaritas dan kerja sama KORPRI. Jadikan KORPRI simbol persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerja sama dengan seluruh komponen bangsa.
2. Dorong inovasi dan efisiensi. Utamakan pelayanan cepat, hemat, dan transparan melalui teknologi digital dan E-Government.
3. Perkuat integritas dan disiplin. Tunjukkan integritas tinggi, disiplin, dan patuh hukum di setiap lini pelayanan.
4. Pastikan akses pangan sehat, bantu penyediaan pangan bergizi bagi kelompok rentan.
5. Dukung ketahanan energi Transisi ke energi terbarukan, kurangi impor, dan tingkatkan efisiensi.
6. Turunkan kemiskinan kolaborasikan program pengentasan kemiskinan dengan kementerian terkait.
7. Jaga netralitas dan loyalitas ASN tetap netral dalam politik, setia kepada kepentingan rakyat dan bangsa.

Disampingi itu, ia juga menyampaikan bahwa  transformasi KORPRI menjadi Korps Pegawai ASN RI bertujuan untuk memperkuat jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa dan menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN.

"Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI, dengan tujuan utama untuk memperkuat jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa," katanya

Ia berharap KORPRI menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN, sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN, dan menjadi wahana mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat

Pada kesempatan itu, Ia juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang KORPRI sebagai pelaksanaan dari UU ASN, guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi seluruh ASN.

"KORPRI merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, KORPRI berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa," tegasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)