Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat ikuti Rapat Persiapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 secara virtual di Aula Bung Hatta Kantor Wilayah, Kamis (14/11/24).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Rumah Tangga, Indra Ismanto beserta jajaran Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Rumah Tangga.

 Pada Seleksi Kompetensi Dasar sebelumnya yang telah dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan 7 November 2024 secara nasional. Peserta yang hadir sebanyak 388.588 peserta dan yang tidak hadir adalah 49.190 orang. Berdasarkan PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, peserta yang dinyatakan lulus SKD sejumlah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Sedangkan kebutuhan CPNS Tahun Anggaran 2024 yaitu sejumlah 9.070 pegawai.

Secara nasional, estimasi jumlah peserta sebanyak 26.759 orang merupakan hasil perhitungan sementara dari dokumen pelaksanaan SKD (Kumham maupun BKN) sehingga belum bersifat final. Namun estimasi tersebut sudah dapat mencerminkan jumlah peserta yang akan mengikuti SKB berdasarkan peringkat terbaik 3 kali formasi. Data final akan disampaikan BKN kepada Kemenkumham setelah pengolahan nilai SKD selesai yang diperkiraan paling lambat tanggal 19 November 2024.

 Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dan Tata Usaha (TU) Biro SDM, Tri Darma Manulang. Ia menekankan kepada seluruh panitia agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan tata cara pelaksanaan ujian yang telah ditetapkan.

Hal ini mencakup penyampaian informasi teknis yang lengkap dan akurat kepada peserta, demi memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikotes akan dilaksanakan secara serentak dengan jumlah peserta yang sama pada setiap harinya. Setiap peserta akan mengikuti tes sebanyak 2 (dua) hari. Masing-masing hari untuk mengikuti Pemeriksaan Kesehatan atau psikotes, sehingga akan terdapat peserta yang mengikuti pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu atau mengikuti psikotes terlebih dahulu.

Pada rapat ini, Ramelan mengatakan kegiatan SKB di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat ini akan melibatkan 802 peserta yang terdiri dari 675 peserta jenjang SLTA/sederajat dan 127 peserta non-SLTA.

“Pelaksanaan SKB pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat akan terjadwalkan selama 3 (tiga) hari. Pelaksanaan Tes kesehatan akan dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Padang, sedangkan Psikotes akan dilaksanakan di Hotel Truntum Padang,” tambahnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Solok – Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi dan Kepala Sub-Bagian Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Bobby Sectio Wahyudi menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, Kamis (14/11/2024).

Kedatangan Kadivmin bersama rombongan untuk memberikan penguatan atas tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapas tersebut terkait pada masa transisi dan disambut dengan hangat oleh Kepala Lapas Solok, Rio M.Sitorus beserta sejumlah pejabat struktural.

“Di masa transisi saat ini, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 Kementerian dan 1 Kementerian Koordinator,” katanya mengawali penguatan

Ia menjelaskan bahwa pemecahan dari Kemenkumham menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

“Meskipun Kementerian Hukum dan HAM dipecah, kita sama-sama dibawah satu Kementerian Koordinator, oleh karena itu, saya menginginkan teman-teman semua untuk saling mengingatkan atas kedisiplinan,” lanjutnya

Ia mengungkapkan, kedisiplinan merupakan wujud ASN yang berintegritas. Kedisiplinan juga modal utama dalam bekerja, maka setiap diri masing-masing petugas agar mencintai pekerjaan yang telah didapatkan sehingga dapat bekerja secara maksimal.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, mari kelola pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana bekerja lebih cepat, lebih cermat untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya

Pada kesempatan itu, Ramelan juga menyampaikan tata tertib petugas keamanan harus ditingkatkan supaya lapas dalam keadaan kondusif dan stabil.

“Perlu diketahui setiap Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dimanapun yang menjadi ujung tombak yaitu petugas keamanan, apabila keamanan dapat terjaga secara maksimal maka seluruh kegiatan yang berjalan dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya

Oleh karenanya, Ia menghimbau agar jajaran petugas pengamanan bahu membahu seraya memantau gerak-gerik warga binaan.

“Kita memang memperhatikan setiap pergerakan mereka, akan tetapi mereka juga memantua pergerakkan kita, bahkan terkadang mereka sangat hafal dengan karakter dan gaya kita bekerja. Untuk itu mari kita pertajam solidaritas kita dengan menerapkan standar operasional prosedur yang ditetapkan demi menjaga keamanan di Lembaga Pemasyarakatan ini,” terangnya

Disisi lain, Ia juga menghimbau setiap UPT untuk mencegah pemberitaan negatif dalam bentuk apapun, untuk itu setiap Kepala UPT harus menepis pemberitaan negatif tersebut dengan cara apapun dengan catatan tidak menyalahi kode etik dan profesi sebagai aparatur sipil negara. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Kepala Sub-Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama, Syukria Erik Zainal menghadiri debat pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat di Mercure Hotel Padang, Rabu (13/11/2024) malam.

Debat pertama ini mengangkat tema transformasi, tata kelola pemerintah, SDM, ketahanan pangan, sosial, budaya dan agama.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen menjelaskan, debat publik bertujuan untuk mengupas visi dan misi para pasangan calon sehingga masyarakat dapat mengetahui kepabilitas dan kredibilitas calon pemimpin yang akan dipilih pada pemilihan yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

“Debat publik para pasangan calon ini merupakan kesempatan untuk mengupas dan menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat terkait visi dan misi mereka sehingga masyarakat bisa menilai calon yang akan dipilih dalam pemilihan mendatang,” kata Surya saat membuka debat publik tersebut.

Ia mengungkapkan, debat publik ini juga menjadi referensi bagi pemilih dalam menentukan pilihan pada hari pemungutan suara, Rabu 27 November 2024 mendatang. Maka untuk itu, partisipasi aktif masyarakat dengan menyimak debat menjadi salah satu wujud nyata penguatan demokrasi yang dicita-citakan.

"Untuk itu kami harapkan para pasangan calon dalam berdebat dapat menyampaikan visi, misi. Serta, program kerja dan gagasan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan pemimpinnya untuk lima tahun yang akan datang," ujarnya

Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat tahun 2024 diikuti oleh dua pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 1 Mahyeldi – Vasko Ruseimy dan pasangan nomor urut 2 Epyardi Asda-Ekos Albar.

Pada debat publik pertama Pilgub Sumatera Barat yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Padang tersebut menghadirkan 11 Panelis yang seluruhnya dari akademisi dari Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Eka Sakti, Universitas Islam Negeri Batusangkar, Universitas Muhamadiah Sumatera Barat.

Pertanyaan yang muncul dalam debat antara lain implementasi Sistem Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elaktronik, peningkatan kualitas SDM dan penanganan masalah sosial. Termasuk juga yang mengapung adalah mengenai pendekatan kepada diaspora Minang di perantauan untuk ikut memberikan sumbang saran terhadap pembangunan Sumatera Barat.

Suasana debat terpantau berlangsung cukup hangat namun tetap kondusif. Barisan pendukung para pasangan calon memantau jalannya debat melalui layer lebar yang disediakan di luar ruang debat. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada hari ini, meresmikan layanan pencatatan bagi social enterprise dalam sistem AHU Online. Layanan ini dirancang sebagai wadah bagi perusahaan untuk mendedikasikan sebagian besar keuntungannya guna mendukung berbagai tujuan sosial, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Social enterprise atau kewirausahaan sosial adalah bentuk usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada upaya menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan. Dengan berkontribusi pada SDGs, entitas ini diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata di sektor-sektor penting seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga keberlanjutan energi dan lingkungan.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa ekosistem social enterprise sebenarnya telah lama terbentuk di Indonesia, namun jenis usaha ini belum memiliki wadah. Pencatatan social enterprise pada sistem Ditjen AHU menjadi langkah dari Kementerian Hukum dalam mengakui dan mendukung berkembangnya pelaku usaha sosial di Indonesia.

“Dengan layanan ini, kami ingin mendorong perusahaan baru dan pelaku wirausaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial,” ujar Supratman saat meresmikan layanan pencatatan social enterprise (13/11/24)

Ia menambahkan, salah satu keunikan social enterprise yang tercatat di layanan Ditjen AHU adalah kewajiban perusahaan untuk mencantumkan salah satu dari 17 tujuan SDGs sebagai bagian dari tujuan operasionalnya. Selain itu, perusahaan yang terdaftar sebagai social enterprise di Indonesia harus mengalokasikan setidaknya 51% dari keuntungan bersihnya untuk mendukung tujuan sosial tersebut, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, atau peningkatan kesehatan masyarakat.

“Dengan langkah ini, social enterprise akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mendukung kesetiakawanan sosial dan pembangunan yang inklusif,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen AHU, Cahyo R. Muzhar, menekankan pentingnya pencatatan social enterprise ini untuk memberikan pengakuan resmi kepada perusahaan yang berdedikasi untuk tujuan sosial.

“Pencatatan ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan insentif khusus dan fasilitas yang dapat mendukung operasional social enterprise, khususnya bagi usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang melibatkan komunitas rentan seperti penyandang disabilitas,” jelas Cahyo.

Dirinya melihat, layanan ini merupakan cara untuk menarik minat investor berdampak dari berbagai negara, terutama di tengah meningkatnya minat global dalam investasi sosial dan lingkungan. Dengan pencatatan resmi ini, investor dapat dengan mudah mengidentifikasi social enterprise di Indonesia yang telah terverifikasi, sehingga mereka dapat memastikan investasi mereka mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable investing.

“Bentuk kontribusi investor berdampak tersebut meliputi pemberian hibah, pinjaman, dan equity. Kami juga menargetkan investor yang akan memberikan training membuat model bisnis seperti lembaga-lembaga pendidikan dunia yang memang sudah terhubung dalam suatu jaringan impact investor dunia. Dengan demikian, kami tidak hanya membuka peluang untuk pengembangan social enterprise di tingkat nasional tetapi juga memperluas akses ke pasar modal global,” tambah Cahyo. (Humas Kemenkumham Sumbar)