Tanah Datar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan sosialisasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan tema “Pentingnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Terdaftar bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, Kamis (21/08).

Kegiatan dibuka oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tanah Datar, Elizar, yang menegaskan bahwa Songket Pandai Sikek bukan hanya warisan budaya, tetapi juga Indikasi Geografis (IG) yang menopang ekonomi pengrajin. Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk melindungi produk asli daerah dari penyalahgunaan.

Peserta kegiatan meliputi jajaran Sekretariat Daerah, perwakilan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Bappedalitbang, OPD terkait, Camat, Wali Nagari, serta MPIG Songket Pandai Sikek.

Materi utama disampaikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, yang menguraikan definisi, dasar hukum, hingga peran pemerintah daerah dalam perlindungan IG. Dilanjutkan oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Febriandi, yang menjelaskan kemudahan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMK serta layanan pendampingan yang tersedia di Kanwil.

Acara ditutup dengan diskusi mengenai kendala MPIG Songket Pandai Sikek dan upaya perlindungan dari penyalahgunaan. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sumbar akan melakukan pengawasan berkala terhadap IG terdaftar, sekaligus mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi perlindungan IG di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat bersama penyuluh hukum dari seluruh Indonesia kembali mengambil peran aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui forum SEKATA #8 – Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum, Kamis (21/8/2025).

Pada sesi kali ini, tema yang diangkat sangat krusial, yakni “Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika”. Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPHN Kementerian Hukum mulai pukul 09.00 WIB dan dapat diakses gratis oleh masyarakat luas.

SEKATA #8 menghadirkan dua narasumber dari lembaga strategis dalam penanggulangan narkotika, yaitu Kombes Pol. Devi Romelo (Analis Kebijakan Madya Dit. Narkoba Bareskrim Polri) dan Rotua Sihotang (Penyuluh Narkoba Ahli Madya Badan Narkotika Nasional). Diskusi dipandu oleh Sudaryadi, Penyuluh Hukum Madya BPHN.

Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya memahami aspek hukum, masyarakat juga diajak mengenali bahaya narkotika serta mendukung langkah penanganan yang tepat.

Kehadiran penyuluh hukum dari seluruh Indonesia dalam forum ini menjadi bukti komitmen bersama untuk terus menyuarakan kesadaran hukum dalam melawan ancaman narkotika.

Dengan semangat “Mari kita kupas data dan fakta hukum, bersama dalam satu suara: SEKATA!”, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antar-institusi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih sadar hukum serta bebas dari narkoba. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Penyuluh Hukumnya menyelenggarakan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kecamatan Padang Utara, Kamis (21/8/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Padang Utara, Sa’at, S.Pd., M.T., serta dihadiri oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Padang Utara bersama tujuh lurah dari wilayah kecamatan tersebut.

Dalam sambutannya, Camat Padang Utara memberikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum Sumbar atas inisiatif menghadirkan Posbankum hingga ke tingkat kelurahan. “Posbankum sangat penting untuk memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, dapat memperoleh layanan bantuan hukum yang mudah, cepat, dan tanpa biaya,” ujarnya.

Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumbar menjelaskan bahwa Posbankum merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui Posbankum, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, informasi hukum, serta advokasi dari lembaga bantuan hukum terakreditasi.

Selain memaparkan dasar hukum dan mekanisme pembentukan Posbankum, Penyuluh Hukum juga mendorong para lurah di Kecamatan Padang Utara agar berperan aktif memfasilitasi pembentukan Posbankum di wilayah masing-masing. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur kelurahan, dan masyarakat dinilai penting agar layanan bantuan hukum semakin dekat dan dirasakan secara langsung.

Dengan terlaksananya sosialisasi ini, diharapkan Kecamatan Padang Utara dapat segera merealisasikan Posbankum di setiap kelurahan, sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari layanan bantuan hukum yang lebih inklusif, cepat, dan merata. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kegiatan ini dilaksanakan secara zoom virtual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha didampingi oleh Plh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, Subkoordinator Perancang, Rivai Putra, Ketua Tim Kerja Wilayah II, Sherly Kurnia Fitri beserta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Analis Hukum, dan JFU pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Agenda Rapat terdiri dari 6 Rancangan Peraturan Bupati, yakni :
1.Rancangan Peraturan Bupati Agam Tentang Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih
2.Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Tentang Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih
3.Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih
4.Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Perubahan Atas Perbup No 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PDRD
5.Rancangan Peraturan Bupati Agam Tentang Standar Harga Satuan
6.Rancangan Peraturan Bupati Agam Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Eselon II, Kepala Bapenda beserta Jajaran, Kabag Hukum Beserta Jajaran Kabupaten Agam, Pejabat Eselon II beserta Kabag Hukum dan Jajaran Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pejabat Eselon II, Kabag Hukum dan jajaran Kabupaten Solok Selatan.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata pembinaan dalam program pembentukan regulasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Sumbar kepada pemerintah daerah. Rapat pengharmonisasian ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan produk hukum daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, dalam penyampaiannya memberikan atensi dan apresiasi terhadap kepercayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang tergabung dalam zoom kepada Kanwil Kemenkum Sumbar untuk mengharmonisasikan produk hukum daerah yang akan dibahas. Harmonisasi merupakan instrumen penting dalam menjamin proses pembentukan produk hukum yang taat asas, memiliki kepastian hukum, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas, tepat guna, serta aplikatif.

Pejabat pemerintah dari Kabupaten yang tergabung didalam zoom tersebut memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumbar atas bantuan yang diberikan dalam proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah harapannya dengan dilaksanakannya kegiatan ini produk hukum yang dihasilkan dapat lebih aplikatif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Harmonisasi Ini bukan sekedar prosedur administratif melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat dan berbagai diskusi berjalan dengan baik berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh para peserta. Kanwil Kemenkum Sumbar melalui Tim perancang peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Andros, Vico,Ikhlas, Nurahma Fitri, Eka, Loli, Iga, Putri, dan Lastme, memberikan panduan teknis terkait pengharmonisasian dan penulisan regulasi agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Dari kegiatan ini diharapkan seluruh Rancangan peraturan dapat ditetapkan sesuai prosedur serta menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,kegiatan harmonisasi ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum dalam memastikan produk hukum daerah memenuhi standar normatif sistematis.

Melalui Rapat ini, Kemenkum Sumbar berharap dapat memberikan kontribusi maksimal dan kerja sama yang baik untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat telah melalui proses harmonisasi yang cermat, sehingga memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar