Jakarta, 6 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kamis, 6 Maret 2025, bertempat di Ruang Direktur Jenderal AHU. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas strategi peningkatan persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen AHU di Kantor Wilayah serta penguatan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di wilayah Sumatera Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, S.H., M.H., serta jajaran, hadir dalam koordinasi ini. Sementara itu, dari pihak Ditjen AHU, pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Widodo, S.H., M.H., Sekretaris Direktorat Jenderal, Hantor Situmorang, S.Pd., M.Si., serta Direktur Perdata Administrasi Hukum Umum, Henry Sulaiman, S.H., M.E.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan beberapa strategi yang akan dilaksanakan untuk memperkuat pengawasan terhadap notaris melalui MPDN. Selain itu, beliau juga menyoroti permasalahan terkait arsip fidusia yang saat ini sebagian besar disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Seiring dengan pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum, Rupbasan tidak lagi berada di bawah naungan Kemenkum, sehingga diperlukan tindak lanjut terkait pengelolaan arsip fidusia tersebut.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah juga membahas pengembangan perseroan perorangan, yang saat ini masih mengalami kendala dalam mendapatkan pinjaman modal dari perbankan, khususnya bank-bank Himbara. Salah satu keunggulan perseroan perorangan adalah statusnya sebagai badan hukum yang memudahkan akses permodalan. Namun, hingga saat ini, masih diperlukan agunan dalam mekanisme peminjaman, sehingga perlu strategi untuk mendorong akses permodalan yang lebih mudah bagi perseroan perorangan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Perdata menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan MPDN menjadi hal yang penting, mengingat MPDN merupakan unit pelaksana teknis dari Kantor Wilayah. Oleh karena itu, Direktorat Perdata tengah merancang pemberian wewenang yang lebih besar kepada Kantor Wilayah dalam pengawasan notaris. Selain itu, Direktorat Perdata juga tengah mengembangkan aplikasi pembinaan notaris yang akan diserahkan kepada Kantor Wilayah untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.
Sementara itu, Direktur Jenderal AHU menambahkan bahwa perseroan perorangan saat ini menjadi salah satu prioritas utama. Pada tahun ini, akan dilakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Mandiri, salah satu bank Himbara, yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan perseroan perorangan melalui aplikasi mobile banking Livin’ by Mandiri. Terobosan ini diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran perseroan perorangan sekaligus memberikan akses pinjaman usaha bagi para pelaku usaha hanya melalui layanan perbankan digital tersebut.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan strategi peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah dapat berjalan lebih optimal, serta penguatan pengawasan terhadap notaris dan pengembangan perseroan perorangan dapat semakin ditingkatkan guna mendukung perekonomian dan kepastian hukum di Sumatera Barat.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang -Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang dalam hal ini melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum telah melaksanakan salah satu misi dari Kementerian Hukum, yaitu menyelenggarakan Pelayanan Publik yang berkualitas. Salah satu pelayanan yang bersifat langsung diberikan adalah berupa Pendaftaran dan Pencetakan Legalisasi Apostille, Pendaftaran Perseroan Perorangan, Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan, Rabu (05/03).

Terdapat beberapa layanan yang di proses pada kesempatan kali ini diantaranya proses permohonan apostille berupa pencetakan stiker Legalisasi beberapa dokumen pemohon serta layanan konsultasi terkait permohonan pengecekan Badan Hukum Yayasan di Pesisir.
Proses Pencetakan Stiker Legalisasi serta Konsultasi terkait permohonan pengecekan Badan Hukum Yayasan di Pesisir berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.
Diharapkan dengan tersedianya layanan apostille dan layanan konsultasi badan hukum pada kantor wilayah, dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi serta mempermudah proses legalisasi dokumen. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Kanwil Kemenkum Sumbar menerima kunjungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Padang (UNP), Kamis (5/3) siang.
Bertempat di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum, tim diterima oleh Kepala Kantor Wilayah diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti didampingi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Arfad Sanjani Yuyan dan Novaldi Herman.
Hadir tim dari LPPM UNP, Kepala LPPM UNP Anton komaini, Kepala Pusat Penelitian Publikasi dan KI LPPM UNP Hendra Hidayat, serta Kepala Subdirektorat Reputasi UNP Dwi Sudarno Putra.

Dalam kunjungan tersebut Kepala LPPM menyampaikan beberapa hal terkait paten dan cipta. Diharapkan oleh pihak LPPM UNP bahwa permohonan paten dan cipta dapat diajukan oleh para dosen atau civitas academica secara personal, namun tetap dicantumkan pemegang haknya adalah LPPM. Hal ini mengiat kekurangan dari tersentralisasinya akun LPPM dan dikelola oleh operator di lembaga, diterangkan Ketua LPPM akan mengakibatkan tidak terpantaunya pemberitahuan atau notifikasi dari DJKI mengenai perbaikan permohonan.

“Saat ini ada banyak permohonan paten dan paten sederhana yang tidak terpantau notifikasi perbaikan permohonannya oleh operator lembaga. Demi meminimalisir kendala tersebut, kami berharap Kanwil Kemenkum Sumbar dapat menyampaikan pada DJKI agar permohonan dari dosen dapat diajukan oleh personal, namun tetap lembaga sebagai pemegang haknya,” ungkap Kepala LPPM.
Ditambahkan Kepala LPPM bahwa dalam waktu dekat akan ada sosialisasi terkait perlindungan KI bagi civitas academica UNP. Secara lisan Kepala LPPM memintakan nantinya Kanwil Kemenkum Sumbar dapat mengirimkan perwakilan untuk memberikan pembekalan pada kegiatan tersebut terkait pengajuan permohonan paten.

Menanggapi permintaan tersebut, Kadivyankum memberikan penjelasan bahwa permohonan melalui akun LPPM bagi civitas academica yang pemegang haknya adalah kampus, memang diprioritaskan diajukan oleh akun lembaga. Hal ini merupakan program dalam mengoptimalkan sentra KI di Universitas.
“Hal ini karena penghitungan dan perengkingan permohonan yang diajukan oleh kampus rutin dilalukan oleh DJKI. Hingga saat ini, sentra KI yang dikelola oleh LPPM merupakan wadah pendaftaran utama bagi KI di lingkungan kampus,” terang Kadivyankum.
Pada pertemuan tersebut juga diperlihatkan akun monitoring KI Kanwil. Dari data yang ditampilkan, ditemukan beberapa akun yang mengatasnamakan LPPM UNP dalam permohonan paten dan cipta. Oleh Kadivyankum, disampaikan bahwa temuan tersebut perlu penegasan dari LPPM UNP mengenai akun mana yang secara resmi dikelola oleh lembaga dan nantinya akan disampaikan pada Direktorat TI DJKI.
“Terkait sosialisasi pada civitas academica di UNP, Kantor Wilayah secara terbuka siap memberikan edukasi terkait permohonan paten dan layanan KI lainnya. Nantinya kami akan mintakan ekspertis, baik dari DJKI maupun Kanwil untuk menyampaikan teknis permohonan dan segala persyaratannya secara detil,” ujar Kadivyankum.
Seusai pertemuan tersebut, Kadivyankum memintakan pihak LPPM untuk menyampaikan surat pada Kanwil Kemenkum Sumbar dan DJKI yang termuat di dalamnya uraian akun yang perlu dilakukan perbaikan data. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar