Padang – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Ramelan Suprihadi mengungkapkan kekagumannya terhadap seluruh peserta Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (SKB CPNS) atas semangat juang yang mereka tunjukkan pada proses pelaksanaannya.

“Tadi sewaktu saya sampai di lokasi SKB Kesamaptaan, saya memperhatikan masing-masing peserta. Walaupun diguyur hujan, mereka sangat antusias menunjukkan semangat juang. Hal itu membuat saya kagum sama mereka,” ungkap Ramelan, Rabu (04/12/2024).

Menurut Ketua Panitia Daerah di wilayah Sumatera Barat itu, untuk menggapai cita-cita memang memerlukan pengorbanan.

“Tidak ada yang instan, semua ada prosesnya, ya termasuk ini gapai cita-cita,” katanya di Lapangan Sport Center Wirabraja Padang.

Fisik, lanjut Ia, yang prima, menguras energi yang signifikan besarnya, lamanya waktu persiapan, memperlajari seluk beluk kesamaptaan, juga bahkan mengeluarkan sejumlah biaya untuk kursus juga termasuk pengorbanan yang patut diapresiasi bersama.

“Tadi saya bertanya kepada salah satu peserta, katanya sebelum seleksi SKB ini, dia mempersiapkan fisik melalui serangkaian latihan dengan mengikuti bimbel kesamaptaan. Ini pengorbanan yang tidak main-main,” jelasnya

Di hari yang sama, di Kantor Wilayah dilangsungkan SKB Praktek Kerja yang diikuti oleh peserta formasi Non-SLTA jabatan Pranata Komputer (Prakom).

“Untuk SKB Praktek Kerja, peserta harus menunjukkan kemampuan teknis dan kompetensi yang mereka miliki dalam keahlian IT sesuai standar kementerian,” sambungnya

Sementara itu, Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi mengatakan peserta yang mengikuti SKB Kesamaptaan formasi SLTA diikuti sebanyak 222 orang, sedangkan SKB Praktek Kerja yang diikuti oleh peserta formasi Non-SLTA sebanyak 21 orang. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dapatkan Predikat Unggulan dalam Program Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam acara Pembukaan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum di Jakarta, (Selasa, 03/12/2024) .

Pada tahun ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat mengangkat topik Analisis Implementasi Kebijakan Permenkumham No.17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Program Analisis Implementasi Kebijakan  ini sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Amrizal dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yaitu upaya Kemenkumham memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Penghargaan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat  diterima oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia  Kementerian Hukum dan HAM, Dewi Nofyenti mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Dalam sambutannya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan agar para pejabat  di Kementerian baik di eselon I dan II  bekerja  dengan data sebagai bukti . Selain itu, Menteri juga menyoroti Regulasi Perundang-undangan yang Hyper.

“Sebagai contoh  data dari Bappenas bahwa sepanjang tahun 2019-2023 terdapat 5.267 Peraturan Menteri yang diterbitkan, dengan asumsi Kementerian berjumlah 34 Kementerian,  maka masing-masing  Kementerian rata-rata  menerbitkan 38 Peraturan Menteri (Permen) setiap  tahun,” Sebut Amrizal

Khusus untuk Kementerian Hukum dan HAM  menyumbang 3.29 %  dari angka 5.257 Peraturan Menteri  yang diterbitkan dalam periode tersebut.

“Apa yang dicapai oleh Kemenkumham Sumatera Barat tidak terlepas dari dukungan segala pihak yang senantiasa  memberi  motivasi kepada seluruh pejabat dan staf di Kanwil Kemenkumham Sumbar agar senantiasa memberikan  kinerja terbaiknya dalam  menjalankan  berbagai  tugas dan fungsi,” sambungnya.

Selain itu, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Analisis Implementasi Kebijakan ini. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (SKB CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat memasuki tahap kesamaptaan dan praktek kerja di hari pertama ini yang diikuti sebanyak 312 orang peserta, Selasa (03/12/2024).

Dari total tersebut, 225 diantaranya peserta mengikuti seleksi kesamaptaan di Lapangan Sport Center Wirabraja, sedangkan 87 lainnya mengikuti seleksi praktek kerja di Kantor Wilayah.

Peserta yang mengikuti tes kesamaptaan adalah pelamar dengan jenjang pendidikan SLTA untuk formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian.

Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi mengatakan SKB Kesamaptaan CPNS 2024 Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar dilaksanakan selama tiga hari dengan jumlah peserta sebanyak 585 orang terdiri dari laki-laki 412 orang dan perempuan 173 orang.

“Dalam SKB Kesamaptaan, para peserta menjalani serangkaian ujian fisik meliputi lari selama 12 menit, untuk push-up, sit-up, pull-up/chin-up selama 1 menit, dan shuttle run dilakukan sebanyak 3 putaran. Pelaksanaan SKB Kesamaptaan ini melibatkan Jasrem 032/ Wirabraja Padang serta Panitia Pusat dan Daerah Seleksi CPNS Kemenkumham 2024,” ujarnya

Lebih lanjut, SKB Praktik Kerja dilaksanakan di Aula Pengayoman dan Ruang Tuanku Imam Bonjol Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Tes diikuti peserta non-SLTA perancang kebijakan dan analis kebijakan publik.

“Pada SKB Praktek Kerja ini akan dilaksanakan selama dua hari dengan pembagian 4 sesi hari pertama dan satu sesi hari kedua,” sambungnya

Sementara itu, salah seorang peserta CPNS Kemenkumham 2024 yang mengikuti ujian SKB Kesamaptaan, Widi asal Kota Padang menyampaikan telah mempersiapkan diri selama seminggu dengan latihan rutin untuk tes Kesamaptaan. Apalagi saat ujian SKD nilai yang didapatkan 388.

"Saya berharap pada ujian SKB dapat meraih nilai yang memuaskan sehingga harapan untuk menjadi abdi negara dapat tercapai. Meski pada sesi kesamaptaan para pesertalain juga dapat menyelesaikan semua tahapan yang dilalui," ujarnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Bukittinggi – Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar yang diwakili oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Rugun Tresia Oktavianti Pakpahan berkesempatan menyematkan tanda peserta latihan dasar pada pembukaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Angkatan XV sampai dengan XVII yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bukittinggi, Senin (02/12/2024).

Latsar CPNS tersebut dibuka oleh Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi, Sarjayadi. Ia mengatakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpedoman pada nilai dasar sehingga hal ini wajib menjadi prioritas.

Upaya menghindarkan ASN dari konflik kepentingan adalah menanamkan nilai dasar yang berorientasi pelayanan yang menuntut ASN untuk selalu menjadi pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi orientasi utama kinerja.

Menurutnya, konflik kepentingan dapat berupa perbedaan pandangan politik antar kepala daerah terlebih pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak terpilih pemimpin bagi organisasi pemerintahan daerah, seperti Gubernur, bupati dan wali kota terpilih memberikan pengaruh pada pengelolaan pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat yang berdampak pada pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan juga menjadi prioritas bagi kepala daerah terpilih.

 “Apapun bisa terjadi, tetapi berpedoman pada nilai dasar ASN itu wajib menjadi prioritas”. katanya

Disamping itu, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif menjadi penyempurna terhadap kinerja pelayanan ASN.

Oleh karenanya, Latsar menjadi sarana membentuk calon PNS menjadi ASN BerAKHLAK yang merupakan akronim Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

“Jika sebelumnya telah direncanakan, saat laporan nanti sampaikan penerapan nilai yang dilaksanakan. Dari situ kita nilai apakah layak dianggap sebagai PNS BerAKHLAK,” jelasnya

Ia menambahkan, penerapan nilai yang dilakukan melalui pembelajaran diharapkan membentuk aparatur yang selalu menerapkan nilai dasar dalam segala bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Administrator, Pengawas dan CPNS, Aryo Fernandes dalam laporannya menyatakan sebanyak 119 orang peserta dilatih untuk membentuk karakter PNS yang dibagi menjadi 4 agenda yaitu; agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai–nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agenda habituasi.

Pelatihan yang direncanakan selama 647 Jam pelajaran (JP) atau setara dengan 74 hari pelatihan. Model pembelajaran blended learning (perpaduan pembelajaran secara klasikal dan e-learning) dimulai pada tanggal 2 Desember 2024 dan akan ditutup pada 7 Desember 2024. (Humas Kemenkumham Sumbar)